PERBANDINGAN PEMIKIRAN TIGA TOKOH HUKUM NASIONAL DI BIDANG FILSAFAT HUKUM

PERBANDINGAN PEMIKIRAN TIGA TOKOH HUKUM NASIONAL DI BIDANG FILSAFAT HUKUM

I. PENDAHULUAN

Otak manusia merupakan suatu organ kompleks yang menjadi pusat kehidupan seseorang. Karenanya, setiap manusia menjadi mampu menampung berbagai pengetahuan yang didapatkan berdasarkan dari rasa keingintahuan yang besar. Informasi – informasi ini kemudian diolah di dalam otak dan menghasilkan berbagai pemikiran penting. Pemikiran – pemikiran inilah yang menjadi pedoman manusia untuk menjalankan hidupnya.

Ada satu cara berpikir yang dapat membuat manusia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Cara berpikir ini dinamakan berfilsafat. Sebelum mengetahui mengapa filsafat dapat membuat manusia jadi lebih bijaksana, ada baiknya dibahas terlebih dahulu arti dari filsafat itu sendiri.

istilah “filsafat” sebenarnya merupakan istilah dari bahasa Arab, yaitu Falsafah yang terkait dengan istilah dari bahasa Yunani, Filosofia.[1]

Dilihat dari asal katanya, kata “filsafat” berasal dari kata majemuk, yakni: filo dan sofia. Filo artinya ‘cinta’ dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin itu, lalu berusaha mencapai yang diingini. Sedangkan Sofia artinya ‘kebijaksanaan’. Bijaksana inipun merupakan kata asing, yang artinya ialah ‘pandai’: mengerti dengan mendalam. Jadi secara etimologis, filsafat bermakna: “Ingin mengerti dengan mendalam” atau “cinta kepada kebijaksanaan”.

Sementara itu bila ditinjau dari isinya, Filsafat dapat diartikan sebagai pandangan hidup manusia, yang tercermin dalam berbagai pepatah, slogan, lambang dan sebagainya.[2] Berfilsafat adalah berfikir. Hal ini tidak berarti setiap berfikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu.[3] yaitu :

· Radikal, berfikir secara radikal adalah berfikir sampai ke akar-akarnya.

· Universal, adalah berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.

· Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual.

· Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berfikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.

· Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual.

· Sistematik, berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu.

· Komprehensif, adalah mencakup secara menyeluruh. Berfikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem.

· Secara bebas sampai batas-batas yang luas.

· Bertanggungjawab, pertangungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya. Di sini tampak hubungan antara kebebasan berfikir dalam filsafat dengan etika yang melandasinya.

Mengapa dalam berfilsafat dapat membuat seseorang menjadi lebih bijaksana, karena filsafat memiliki sifat – sifat yang berbeda. filsafat memiliki sedikitnya tiga sifat pokok, yaitu: menyeluruh, mendasar, dan spekulatif.[4] Menyeluruh, artinya cara berfikir filsafat tidak sempit, dari sudut pandang ilmu itu sendiri (fragmentaris atau sektoral), senantiasa melihat persoalan dari tiap sudut yang ada. Mendasar, artinya bahwa untuk dapat menganalisa suatu persoalan bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat pertanyaan-pertanyaan yang dibahas berada di luar jangkauan “ilmu biasa”.

Untuk itu, ciri ketiga dari filsafat yang berperan, yaitu spekulatif. Langkah-langkah spekulatif yang dijalankan oleh filsafat tidak boleh sembarangan, tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di samping ketiga ciri filsafat tersebut di atas, ada ciri lain yang perlu ditambahkan, yaitu sifat refleksif kritis dari filsafat.[5] Refleksi berarti pengendapan dari pemikiran yang dilakukan secara berulang-ulang dan mendalam (contemplation). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang lebih jauh lagi dan dilakukan secara terus-menerus. Kritis berarti analisis yang dibuat filsafat tidak berhenti pada fakta saja, melainkan analisis nilai. Sebab, jika yang dianalisis hanya fakta saja, maka subjek (manusia) tersebut baru melakukan observasi, dan hasilnya ialah gejala-gejala semata. Lain halnya, jika yang dianalisis nilai, maka hasilnya bukan gejala-gejala melainkan hakikat.

Intinya, berfilsafat tidaklah sekedar berpikir, melainkan tidak berpikir sempit tetapi melihat dari setiap sisi yang ada, menanyakan pertanyaan-pertanyaan diluar dari jangkauan ilmu biasa, tidak melangkah sembarangan, namun tetap memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Setelah mengetahui apa arti filsafat, maka kita akan dapat mengaitkannya dengan filsafat hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Hukum ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan – pertanyaan mendasar dari hukum, atau ilmu pengetahuan tentang hakekat hukum[6]. lalu Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto [7], Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu juga mencakup upaya penyerasian antara ketertiban dengan ketentereman , antara kebendaan dan keakhlakan , dan antara kelanggengan / konservatisme dengan pembaharuan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat hukum. mengapa dikatakan demikian karena objek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

Hakikat dari hukum, atau apa pengertian hukum itu sendiri, adalah sebuah pertanyaan mendasar tentang hukum yang tidak dapat dicari jawabannya secara biasa. Karenanya hanya dengan berfilsafat maka jawaban dari pertanyaan tersebut dapat ditemukan.

Maka untuk makalah jurnal ilmiah ini, identifikasi masalahnya adalah;

Apa pengertian hukum menurut ahli hukum di Indonesia, dan bagaimana perbandingannya?

II. PEMBAHASAN

Setiap individu memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda – beda dalam memandang suatu masalah. Begitu pula dalam berfilsafat menentukan apa pengertian hukum, terdapat perbedaan dari setiap ahli. Berikut akan saya berikan pemikiran tiga tokoh hukum nasional mengenai apa arti dari hukum.

1. Mochtar Kusumaatmadja S.H., LL.M

Menurut ahli hukum Unpad ini, manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu – individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecenderungan berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial. [8]

Masyarakat dengan demikian adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan tujuan bersama. Dasar hidup bersama yang menjadi ikatan bagi masyarakat bisa berupa tempat tinggal atau keturunan.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, masyarakat terdiri dari individu – individu yang berbeda dan setiap individu yang memiliki perbedaan pikiran tersebut akan melakukan interaksi serta hubungan sosial dengan sesamanya. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan itu. Aturan inilah yang dinamakan hukum, yaitu sesuatu yang diperlukan untuk mengatur segala hubungan antar manusia.

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia selain diatur oleh hukum juga diatur oleh kaidah – kaidah agama dan kaidah sosial bukan hukum seperti kebiasaan, moral positif, dan kesopanan. Kaidah – kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku.[9]

Kaidah agama merupakan kaidah yang berkaitan dengan ketuhanan. Kaidah didasarkan pada kepercayaan masyarakat pada Tuhan beserta agama yang mereka anut. Kaidah ini tidak memiliki sanksi jelas seperti kaidah hukum. sanksi atas pelanggaran terhadap kaidah agama adalah dosa dan hukuman dari Tuhan. Meski begitu, bagi masyarakat yang religius, kaidah ini sangat dituruti.

Selain itu ada pula kaidah kebiasaan. Kebiasaan adalah pola tindak yang berulang mengenai peristiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula dan baru mengikat bila masyarakat yang bersangkutan merasa bahwa kebiasaan tersebut harus dituruti.

Kaidah berikutnya adalah moral. Moral biasanya berupa nilai – nilai pedoman hidup masyarakat yang menjadi patokan baik atau buruknya sesuatu. Dalam moral ada kewajiban moral, dan kewajiban ini baru mengikat bila oleh masyarakat dianggap mengikat.

Selanjutnya adalah sopan santun. Kaidah ini sifatnya tidak saklek, dan berbeda – beda di setiap masyarakat karena kaidah ini bergantung pada lingkungan masyarakat dan generasi tersebut. jadi kaidah jenis ini sering menjadi tidak mengikat karena adanya batasan kabur tersebut.

Baik kaidah sosial dan hukum sama – sama memiliki sanksi. Perbedaannya terlihat jelas, kaidah sosial sanksinya ditetapkan oleh masyarakat (biasanya secara lisan) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Sementara itu, sanksi hukum diatur segala tata caranya oleh hukum, biasanya berupa undang – undang.

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat dengan jelas bahwa baik hukum dan kaidah sosial lain itu sebenarnya saling mengisi. Kedua kaidah memiliki kelemahan dan kelebihan masing – masing yang ketika diadaptasikan di masyarakat maka akan dapat mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dengan sebaik – baiknya. Antara hukum dan kaidah lain terdapat hubungan erat, yang satu memperkuat lainnya.

Perbedaan lain antara hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah bahwa kaidah hukum dapat dipaksakan penaatannya. Pemaksaan ini agar ketentuan hukum tersebut dapat ditaati dan menimbulkan kepastian hukum.

Mengingat bahwa hukum memerlukan pemaksaan, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum hanya akan menjadi kaidah sosial yang berisi anjuran belaka. Sebaliknya, kekuasaan tersebut ditentukan batas – batasnya oleh hukum.

Salah satu Fungsi atau tujuan hukum menurut Mochtar adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.[10] Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan pasti, artinya orang dapat mengadakan – mengadakan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini bila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat dinamakan ketertiban.

Fungsi hukum menjamin ketertiban dan keteraturan ini sangat penting dan sering disamakan dengan tujuan hukum. tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa ketertiban dan keteraturan, tidak akan ada kehidupan manusia yang wajar. Akan timbul kekacauan yang menjadi penyebab kehancuran suatu masyarakat.

Selain kedua hal tersebut, ada keadilan, yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan atau kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Mochtar membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. baginya, hukum yang menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan lebih baik disebut fungsi hukum. sedangkan tujuan hukum sangat berkaitan erat dengan tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari nilai – nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan.

2. Dr. E. Utrecht, S.H.,

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia”,[11]sarjana hukum ini berpendapat bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap adalah sulit. Hukum adalah gejala kemasyaratan, jadi dimana ada masyarakat disitu ada hukum. tidak ada hubungan konkrit yang dapat ditemukan dalam masyarakat yang tidak melibatkan hukum, dan setiap hubungan yang diatur hukum itu memiliki segi yang banyak sehingga cakupan hukum menjadi sangat luas dan sulit didefinisikan.

Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah gejala sosial.[12] Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan atau keperluan, ada yang sama, ada juga yang berbeda. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tidak ada kekuasaan atau tata tertib yang dapat menyemibangkan usaha – usaha yang dilakukan masing – masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan.

Oleh karena itu agar perdamaian dalam masyarakat dapat terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yaitu golongan yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup, yaitu petunjuk yang mengatur kelakuan manusia.

Petunjuk hidup yang biasanya disebut kaidah atau norma terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Karena masyarakat memerlukan petunjuk hidup tersebut, maka petunjuk hidup itu menjadi gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Disini dapat dilihat bahwa Utrecht berpandangan bahwa hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum.

Sebagai gejala sosial, hukum itu berfungsi untuk melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Salah satu tugas tersebut adalah memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain.

Sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut “hukum merupakan himpunan petunjuk – peunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. ”

Jadi menurut utrecht, hukum merupakan penunjuk hidup yang bila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pemerintah terhadap larangan tersebut, dan larangan ini biasanya berupa sanksi – sanksi hukum yang sifatnya lebih tegas dan memaksa caripada sanksi – sanksi kaidah lain.

Dengan demikian setiap masyarakat wajib menaati setiap petunjuk hidup dalam masyarakat sehingga tata tertib dapat terpelihara.

Dari sini tampak yang menjadi tanda hukum adalah perintah atau larangan yang seharusnya ditaati oleh stiap orang. Semua orang wajib bertindak demikian agar tatatertib masyarakat dapat terpelihara. Hukum membuat bermacam – macam petunjuk yang menentukan sikap orang yang satu terhadap yang lain. Hukum terdiri atas kaidah – kaidah yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.[13]

Hukum merupakan himpunan kaidah yang isinya bermacam – macam tapi sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Biar begitu, tidak semua orang cenderung menaati kaidah – kaidah tersebut. agar ditaati maka kaidah tersebut harus diperkuat dengan anasir yang maksa. Jadi, kaidah adalah petunjuk hidup yang memaksa.

Pada umumnya tidak ada kaidah yang tidak memuat anasir yang memaksa. Hukum adalah salah satu kaidah yang memaksa orang berkelakuan seperti yang dianggap patut oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Dengan demikian hukum adalah peraturan yang memaksa orang menaati tata tertib masyarakatnya.[14]

Tidak hanya kaidah hukum yang bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Ada juga kaidah dalam agama, kebiasaan, adat istiadat dan kesusilaan dalam pergaulan manusia sehari – hari. Dari semua kaidah tersebut, menurut Utrecht hanya kaidah susila yang tidak memuat penilaian tentang baik buruknya sesuatu.

Sementara itu, agama acap kali menjadi dasar pandangan hidup manusia, sehingga dengan sendirinya agama sering mempengaruhi hukum dan bahkan menjadi hukum.

Hukum itu dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang yang diterima oleh masyarakat. Kebiasaan lama kelamaan menjadi hukum, dan adat lama kelamaan menjadi hukum istiadat. Kebiasaan yang timbul dalam proses modernisasi sosial menjadi sangat penting dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. bahkan ada kalanya kebiasaan dianggap lebih kuat daripada suatu kaidah yang telah tercantum dalam suatu peraturan perundang – undangan.

Hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum terhadap hubungan – hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Kepastian ini kepastian yang dicapai oleh hukum. dalam tugas ini dengan sendirinya muncul dua tugas lain yang tidak dapat disetarakan, yaitu hukum harus menjamin keadilan dan hukum harus juga berguna. Akibatnya terkadang hukum harus mengorbankan sedikit keadilan.

Selain itu hukum juga bertugas untuk menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri.

Apabila satu dari ketiga tugas itu sangat diutamakan, maka dua tugas lainnya jadi dapat dilalaikan. Ketiganya bisa menjadi berlawanan, dan oleh karena itu sering apa yang dianggap adil terpaksa kalah dengan apa yang dirasakan berguna. Ini bergantung pada besar kecilnya kepentingan yang dilindungi. Apabila pentingnya keadilan dianggap lebih kecil daripada kegunaan, maka yang dianggap berguna akan diutamakan atas apa yang dianggap adil.

Sebagai alat pengayoman hukum itu bertugas melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan – perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu – individu lain atau pemerintah. Sebagai alat pengayoman maka hukum harus berusaha menjadikan tiap – tiap anggota masyarakat suatu manusia yang berguna.

3. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.,

Dalam bukunya, ahli hukum ini mendefinisikan hukum setelah membaca kisah terkenal tentang Robinson dan Friday. Ia mengatakan bahwa orang yang hidup sendiri tidak dipengaruhi oleh hukum karena tidak ada hukum. namun bila ada dua orang atau lebih bertemu satu dengan yang lain, bergaul bersama – sama, hidup mereka akan bergantung satu sama lain dan diantara mereka akan bertemu berbagai kepentingan. Semua kepentingan tersebut harus ditentukan batas – batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan antara manusia merupakan tugas hukum. disini dapat dilihat bahwa hukum adalah alat untuk kepentingan tersebut.

Hukum ada di setiap masyarakat. Corak kehidupan masyarakat selalu diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut dan dalam perkembangannya saling mempengaruhi.

Dapatlah dirumuskan bahwa hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama.[15] Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.

Hukum sangatlah luas dan dalam pengertiannya. Seseorang yang telah membaca dan mempelajari segala undang – undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan masa tertentu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang telah mengetahui seluk beluk hukum yang berlaku. Hukum bukanlah undang – undang. Undang – undang hanyalah sedikit bagian dari hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bentuknya tertulis. Jadi, sangat sulit untuk mendefinisikan secara rinci dan benar definisi hukum.

Hukum dapat dirumuskan sebagai kumpulan dari berbagai aturan hidup baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan – peraturan hidupnya itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.[16]

Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan – kepentingan apabila ada pertentangan kepentingan. Akan tetapi justru karena saling bertentangan, maka sangat tidak mungkin hukum dapat memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu serta mengabaikan kepentingan yang lain. Jadi penjagaan kepentingan ini terpaksa mencari jalan menengah, sehingga berusaha mencapai kompromi.

Hukum selalu mencari jalan untuk memecahkan persoalan dengan adil, dengan cara mengadakan keseimbangan antara kepentingan – kepentingan yang bertrentangaan sehingga masing – masing memperoleh sebanyak – banyaknya apa yang perlu diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.

Hukum menghendaki perlakuan sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum. inilah yang dinamakan persamaan hak. Persamaan hak ini sebenarnya termasuk kepada etika. Akan tetapi persamaan hak juga menjadi sangat penting bagi hukum karena ia terbit dari prinsip keadilan, dan keadilan adalah salah satu pedoman bagi hukum.[17]

Suatu masyarakat yang mengenal keadilan serta dapat melaksanakan kepastian hukum dan mendapat bantuan dari hukum dalam mengadakan kebutuhan – kebutuhan hidup sebanyak – banyaknya, yang dengan adil dibagi – bagikan kepada anggota – anggiotanya, sedangkan kebutuhan – kebutuhan hidup itu diperoleh dengan usaha tenaga yang sekurang – kurangnya. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang benar dicita – citakan oleh setiap insan, setiap bangsa. Inilah maksud dari tujuan hukum. hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.[18] Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan atara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian atara kepastian yang bersifat umum atau objek dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif. Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian atau kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa persyaratan, di antaranya:[19]

1. kaidah – kaidah hukum, serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat.

2. pelaksana penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.

3. masyarakat di mana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan. Dalam usaha memenuhi syarat – syarat tersebut demi tercapainya keserasian itu fungsi hukum pun berkembang, hukum berfungsi sebagai sarana pendorong pembangunan dan sebagai sarana kritis sosial.

PERBANDINGAN

Setelah membaca uraian dari ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan cara pandang dari ketiga ahli mengenai apa itu hukum. ketiganya sepakat dengan van Apeldoorn yang menyatakan bahwa hukum sangat luas sehingga sulit untuk didefinisikan. Akan tetapi mereka memiliki jawaban masing – masing mengenai hukum.

Mochtar Kusumaatmadja

“Hukum adalah perangkat kaidah – kaidah dan asas – asas yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.”

Utrecht

hukum merupakan penunjuk hidup yang bila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pemerintah terhadap larangan tersebut, dan larangan ini biasanya berupa sanksi – sanksi hukum yang sifatnya lebih tegas dan memaksa caripada sanksi – sanksi kaidah lain

Soedjono Dirdjosisworo

Kumpulan dari berbagai aturan hidup baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya.

Sangatlah wajar bila terjadi perbedaan pendapat mengenai apa arti hukum, karena hukum sangat luas dan sulit didefinisikan. Akan tetapi, mereka semua sepakat bahwa hukum adalah kaidah, dan merupakan bagian dari gejala sosial. Hukum merupakan bagian dari masyarakat yang diperlukan untuk mengatur hubungan – hubungan dan interaksi agar tidak terjadi perbenturan kepentingan.

Perbedaan lain yang dapat dilihat dari pemikiran tiga tokoh hukum nasional tersebut adalah mengenai kaidah – kaidah sosial. Bagi Mochtar Kusumaatmadja, kaidah – kaidah sosial yang ada di masyarakat adalah kaidah agama, moral, kebiasaan dan sopan santun. Sementara bagi Utrecht, kaidah – kaidah tersebut adalah agama, kebiasaan, adat istiadat dan kesusilaan.

Utrecht menganggap bahwa kesusilaan dan moral itu hanya ada perbedaan nisbi. Sehingga karena itulah ia memasukkan kaidah moral menjadi bagian dalam kesusilaan. Sementara itu, Mochtar berpendapat bahwa moral adalah kewajiban dan sifatnya mengikat bila ini berlaku di masyarakat tersebut. moral sifatnya berbeda – beda sesuai dengan waktu dan tempatnya.

III. PENUTUP

Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum sangatlah diperlukan untuk menemukan jawaban akan pertanyaan – pertanyaan yang tak terjawab mengenai hukum. salah satu pertanyaan tersebut adalah apa hakikat dari hukum itu sendiri.

Banyak ahli hukum nasional telah mengeluarkan hasil pemikirannya mengenai apa hakikat dari hukum itu sendiri, beberapa diantaranya adalah Mochtar Kusumaatmadja, E. Utrecht, dan Soedjono Dirdjosisworo. Pada intinya, ketiga ahli sepakat bahwa hukum sangatlah luas cakupannya sehingga sukar didefinisikan. Hanya saja tetap diperlukan suatu pedoman bagi masyarakat tentang arti hukum sehingga mereka lalu berusaha mendefinisikannya. Definisi dan pengertian yang dihasilkan oleh ketiga ahli tersebut berbeda – beda berdasarkan pemahaman mereka masing – masing. bila dapat disimpulkan dari ketiganya, arti dari hukum adalah aturan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

· I.R. Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

· Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

· Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Intan Pariwara, Klaten, 1997.

· Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

· Utrecht, E & M. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1982

· Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1984,

· Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

· Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali, 1978.


[1] I.R. Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 1.

[2]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 4.

[3] Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Intan Pariwara, Klaten, 1997, hlm. 17

[4] Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

[5] Darji Darmodiharjo & Shidarta, Op. Cit., halaman 7.

[6] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 48

[7] Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali, 1978. hlm 10-11

[8] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000. hlm. 12

[9] Ibid, hlm. 21

[10] Ibid, hlm. 49

[11] Utrecht, E & M. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1982 hlm. 1

[12] Ibid, hlm. 2

[13] Ibid, hlm. 3

[14] Ibid, hlm. 4

[15] Soedjono Dirdjosisworo, Op.cit., hlm. 5

[16] Ibid, hlm. 10

[17] Ibid, hlm. 12

[18] Ibid, hlm. 17

[19] Ibid, hlm. 18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s