Intisari Hukum Dagang

HUKUM DAGANG

(didapat dari kumpulan CIC, incotermnya masih pake yang 2000 ya kawan, harusnya yang 2010 cuma belum sempet edit)

Dosen :

1. Prof. Dr. H. Man Suparman S., SH., SU.

2. Lastuti Abubakar, SH., MH.

3. R. Kartikasari, SH., MH.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Sejarah

· Mula-mula pada masa Romawi belum dikenal adanya Hukum Dagang (WvK), maka yang berlaku adalah hukum tidak tertulis para pedagang itu sendiri.

→ di Perancis lahir Ordonance de Commerce dan Ordonance de la Marine.

→ ditindaklanjuti dengan kodifikasi Hukum Romawi dalam Code Civil (Hasil kodifikasi Kaisar Yustianus, yaitu Corpus Iuris Civilis) dan Code du Commerce, dikodifikasi dalam WvK/ Wetboek van Koophandeling (Code civil; KUHPerdata).

→ KUHD dan BW/ KUHPerdata kemudian oleh Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (pasal 131 jo. 163 IS).

· Pada abad pertengahan → kelas/kelompok pedagang → code civil tidak memadai muncul peraturan diluar code civil → yang disebut hukum pedagang (koop mans recht) → hukumnya tidak tertulis dan lokal. → perkembangan selanjutnya jadi tertulis dan bentuknya statuta.

· Pada masa perkembangan perdagangan di Prancis :

4 Tahun 1673 M : kodifikasi → ordonance du commerce.

4 Tahun 1681 M : ordonance du la marine, mula-mula berlaku untuk pedagang, selanjutnya berlaku untuk setiap orang.

4 Pada tahun 1807 M : dibentuk code commerce berasal dari ordonance du commerce dan ordonance dula marine.

· Hukum Dagang merupakan bagian hukum perdata atau hukum privat, yaitu keseluruhan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Pembagian hukum perdata dalam KUH Dagang dan KUH Perdata → bukan pembagian asasi → diketahui dari pasal 1 KUHD.

· Hubungan KUHPerdata dan KUHD :

– Sumber terpenting dari KUHD adalah KUHPerdata (bukti; pasal 1 KUHD)

– KUHD adalah KUHPerdata (Hukum perdata) khusus yang diberlakukan dalam hal perdagangan. Sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, dengan konsekuensi bahwa :

a. Apabila KUHD tidak mengatur, maka KUHPerdata dapat diberlakukan.

b. Apabila KUHD dan KUHPerdata mengatur, maka yang berlaku adalah KUHD.

Dasar hukumnya adalah pasal 1, 15, 396 KUHD, dst.

Riwayat KUHD

· 1/01/1809

code de commerce (Perancis)→ Nederland merupakan jajahan Perancis berlaku di Nederland ↓

setelah Nederland merdeka

(Belanda)

· 1 Oktober 1838 diundangkan WvK dengan mencontoh code de commerce

· 30 April 1847 Stbl. 1847 : no 23 untuk Indonesia ditetapkan WvK (KUHD) dengan staatsblad 1924 : no 557, KUH Perdata berlaku bagi golongan Timur asing lainnya dan golongan Tionghoa.

· BW dan WvK dengan asas konkordansi (penjajah ke jajahan) diberlakukan di Indonesia.

· Pasal 131 IS jo. 163 IS mengatur hukum yang berlaku, yaitu BW dan WvK cabang :

I untuk golongan Eropa: berlaku sepenuhnya

II Timur asing

III Bumi Putra

Dasar Berlakunya BW dan WvK

· Setelah Indonesia merdeka melalui pasal II AP UUD ’45 → BW dan WvK berlaku.

· Asas bahwa BW dan WvK berlaku bagi golongan Eropa bagi golongan lain dengan jalan dinyatakan berlaku dan penundukan diri.

Bagaimana Dengan SEMA No 3/1963 ?

“gagasan menganggap BW tidak sebagai UU” MA menganggap tidak berlaku.

Pasal 108, 110, 28 (3), 1682, 1579, 1238, 1460, 1603 → secara tegas dianggap tidak berlaku tidak sesuai dengan Indonesia yang telah merdeka.

· Titik tolak BW secara keseluruhan bersifat kolonial

– apakah tidak ada ketentuan yang sifatnya universal

· Kalau BW dianggap kolonial, mengapa dipertahankan sebagai kelompok hukum tidak tertulis?

– sikap yang menganggap BW tidak berlaku sebagai Undang-undang. Wenangkan MA meniadakan dengan SE (Surat Edaran) ( MA lembaga yudikatif).

→ praktek peradilan tidak formalitas membuta pada BW, mengikuti perkembangan.

Bentuk Hukum Nasional

· Antara lain :

– kodifikasi

– kompilasi (KHI)

– ketentuan-ketentuan yang terlepas

· pendapat tentang kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang

– dibuat 2 kodifikasi masing-masing

– dibuat satu kodifikasi

· Belanda sudah melakukan kodifikasi dengan New BW (NBW)

1919, 1339, 15 KUHD

(keterkaitan KUHD dan KUHPdt)

Hubungan antara BW (KUHPerdata) dengan WvK (KUHD)

· Sumber terpenting dari hukum dagang adalah BW, dan hal ini dapat dilihat dari pasal 1 KUHD yang menerangkan :

“untuk hal-hal yang diatur dalam WvK sepanjang tidak ada peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peaturan dalam BW”

→ diakui sebagi hubungan hukum khususnya hukum umum (lex special derogat legi generalis).

Maksud asas tersebut :

  1. Bilamana KUHD (WvK) tidak mengatur, maka KUHPdt (BW) bisa diberlakukan.
  2. Bilamana KUHD dan KUHPdt sama-sama tidak mengatur maka yang berlaku KUHPdt.

→ ketentuan umum mengesampingkan ketentuan khusus.

Sumber hukum

· Antara lain :

1. Sumber hukum tertulis

– Yang dikodifikasikan; BW dan WvK (KUHD)

– Yang tidak dikodifikasikan; Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang PT), Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dll.

2. Sumber hukum tidak tertulis

Yaitu kebiasaan (dasar hukumnya; pasal 1339, 1346, 1347 KUHPerdata)

3. Yurisprudensi

Merupakan sumber hukum tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat.

4. Perjanjian-perjanjian Internasional/ traktat

Missal; GATT, WTO, TRIPs, dsb.

5. Doktrin

Merupakan sumber hukum yang berasal dari ajaran maupun pendapat dari ahli hukum, namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Contoh: tentang status firma.

Hubungan Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi

1. Kegiatan dagang dan kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi

2. Hukum dagang mengatur kegiatan privat sampai dengan hukum ekonomi lahir akibat turut campurnya pemerintah dalam masalah perdagangan.

· Alasan penghapusan pasal 2 sampai dengan 5 KUHD :

4 Yang dibahas objeknya hanya barang bergerak saja tetapi pada kenyataannya objeknya juga ada barang tetap.

4 Penyebutan istilah pedagang, karena yang melakukan perniagaan tidak hanya pedagang sedang dalam KUHD yang melakukan perdagangan hanya pedagang.

Inti Hukum Dagang

· Antara lain :

1. Pedagang

2. Perbuatan dagang

3. Perikatan dagang

· Alasan pasal 2 s/d 5 KUHD dicabut :

1. Pengertian barang pada pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, sehingga jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2 s/d 5 KUHD.

2. Pengertian perbuatan perdagangan dalam pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan membeli, sedangkan menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli. Sedangkan pada pasal 4 KUHD bahwa perbuatan menjual juga termasuk dalam perbuatan perdagangan, misal; menjual wesel, jual beli kapal, dsb.

3. Menurut ketentuan pasal 2 KUHD, bahwa perbuatan dagang hanya dilakukan oleh pedagang, padahal pada pasal 4 KUHD juga termasuk komisioner, makelar, pelayan, dsb.

4. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan dagang.

PEMBUKUAN

Dasar hukum

· Dasar hukumnya adalah pasal 6 s/d 12 KUHD.

Fungsi pembukuan

· Antara lain :

1. Fungsi yuridis; sebagai alat bukti di Pengadilan.

2. Fungsi ekonomis; mengetahui laba/rugi.

3. Fungsi administrasi; memperlancar proses administrasi perusahaan.

4. Fungsi fiscal; menjadi dasar acuan bagi pengenaan pajak.

Dokumen perusahaan

· Dokumen perusahaan adalah data, catatan, keterangan yang dibuat oleh perusahaan atau diterima oleh perusahaan, baik yang tertulis maupun terekam dalam bentuk apapun.

· Dokumen perusahaan terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan harga pokok produksi.

· Neraca adalah daftar yang berisikan semua harta kekayaan, utang-piutang, dan saldo perusahaan.

· Laporan perubahan modal adalah ikhtisar perubahan modal yang terjadi selama periode satu tahun.

· Akuntansi adalah suat proses pencatatan data keuangan yang diterima maupun dibuat oleh perusahaan.

· Unsur-unsur perusahaan, antara lain :

1. Terus-menerus

2. Terang-terangan

3. Dalam kualitas atau kedudukan tertentu

4. Mencari keuntungan atau laba

· Perbedaan pengertian menjalankan perusahaan dengan menjalankan pekerjaan adalah :

– Dalam menjalankan pekerjaan tidak ada laba.

– Dalam menjalankan pekerjaan tidak dibebankan pembukuan.

PEDAGANG PERANTARA

· Yang diatur dalam KUHD adalah makelar dan komisioner.

· Diluar KUHD (dalam praktek), antara lain; pedagang keliling, pemegang prokurasi, dan afiliasi.

· Dalam perkembangan; agen, distributor.

· Perantara Dagang : pihak-pihak yang mengikatkan diri kepada prinsipal (pemberi tugas) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama prinsipal.

· Prinsipal : pihak yang meminta adalah menyuruh perantara melakukan perbuatan hukum untuknya .

· Hubungan antara “perantara dagang” dengan “prinsipal” adalah hubungan keperantaraan.

· Latar belakang timbulnya perantara :

Karena perkembangan ekonomi seorang pengusaha tidak bisa melakukan sendiri maka dia memerlukan perantara.

· Dasar hubungan prinsipal dan perantara :

  1. Adanya pemberian kuasa (1792 BW sd 1819 BW)

adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (1972).

Kuasa ada 2 : kuasa khusus → untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

kuasa umum → dibuat untuk mewakili segala macam urusan.

Catt : penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan melebihi yang dikuasakan.

  1. Perjanjian perburuhan (1601(a) KUHPdt)

Adalah persetujuan/perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

  1. Perjanjian pemborongan pekerjaan (1601(b) KUHPdt)

· Jenis-jenis perantara

4 Perantara dalam perusahaan

1. pimpinan perusahaan → dalam hal ini yang bukan pemilik.

2. pemegang prokurasi → perantara dalam perusahaan yang mewakili owner untuk menyelenggarakan satu bidang urusan.

3. pengurus filial → pihak adalah perantara dalam perusahaan yang mewakili pengusaha di satu wilayah tertentu (pimpinan cabang).

4. pekerja keliling → perantara dalam perusahaan yang melakkukan pekerjaan atas nama prinsipal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ke-3.

contoh : bagian pemasaran/marketing/sales.

5. pelayan toko → mewakili pengusaha untuk melayani pihak ke 3 di toko.

o Hubungan antara prinsipal dengan perantara dalam perusahaan :

– Hubungan perburuhan (ada atasan ada bawahan)

– Pemberian kuasa

4 Perantara dagang diluar perusahaan

1. Agen perusahaan : perantara/ pihak yang mengikatkan diri dengan beberapa prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

o Terdapat hubungan distribusi (sejajar) dan hubungan kuasa, hubungan tetap (selama perjanjian berlangsung), hubungan koordinasi.

2. Notaries : adalah pejabat/ pihak yang berwenang membuatkan akta.

o Terdapat hubungan kuasa.

o Terdapat hubungan pelayanan berkala/tidak tetap bisa juga tetap.

o Terdapat hubunan koordinasi.

3. Pengacara : pihak yang mewakili prinsipal untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.

o Dasar pengacara bertindak adalah adanya kuasa.

o Terdapat hubungan pelayanan tetap (corporate lawyer) dan tidak tetap terdapat hubungan koordinasi.

4. Makelar : pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk pihak lain (62-73).

Sebelum bekerja makelar harus diangkat (Menteri Keuangan) dan disumpah (PN setempat), bila tidak diangkat dan disumpah disebut makelar tidak resmi/calo.

Makelar berkewajiban menyimpan sample sampai berakhirnya perjanjian.

Makelar apabila menjual/membeli harus menjamin sahnya tanda tangan.

Makelar wajib membuat pembukuan (pasal 6 KUHD, UU No. 8/1997 → dokumen perusahaan)

Hubungan : Penerima kuasa biasa → bila tidak resmi

Contoh :

– Bila prinsipal pailit padahal perjanjian belum selesai

Makelar tidak bisa dituntut karena makelar tersebut bertindak atas nama prinsipal dalam hal meneruskan perjanjian.

Si prinsipal digantikan oleh curator yang memberikan penilaian, bila layak maka perjanjian akan dilanjutkan/dihentikan.

– Bila makelar pailit maka diterusakan oleh prinsipal sampai/selama sample masih ada tanda tangan yang sah, jika sample hilang/tanda tangan tidak sah, makelar bisa diminta pertanggungjawaban.

Hubungan prinsipal dan makelar : Pemberian kuasa dan perjanjian berkala.

5. Commissioner (pasal 76-85 KUHD)

Adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma atau dia sendiri tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau profit tertentu.

Commissioner tidak perlu disumpah dan diangkat.

Commisioner punya tanggung jawab besar maka ada jaminan dari prinsipal untuk memberi komisi yang lebih kalau perbuatannya berlangsung dengan sukses (del credere) prinsipal pasa commisoner disebut comiten.

C (prinsipal comiten) ↔ A (comisioner) ↔ B (penjual).

C memberi kuasa pada A untuk membeli ↑, tapi uang tidak cukup tapi ↑ sudah ditempati Maka A punya hak retensi (hak untuk menahan barang), jadi ↑ masih di A karena menggunakan uang A.

Hubungan yang terjadi :

– Pemberian kuasa

– Hubungan berkala

Apabila C pailit maka berlaku hak preference (hak diutamakan/ diistimewakan) untuk A jadi A bukan hanya kreditur konkuren.

6. Expeditur (80 s/d. 90 KUHD)

Adalah orang atau pihak yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan baik darat dan laut.

Expeditur : bertanggung jawab sampai barang tiba di tujuan → memiliki armada pengangkut. Bila tidak ada maka si penguasa menuntut → expeditur menuntut → maskapai pengangkutan → asuransi (setiap pengiriman barang terdapat asuransi).

7. Perantara dalam jual beli dalam pasar modal (pialang)

– Dapat menjual/membeli saham atas nama sendiri adalah orang lain

– Kalau untuk orang lain maka bertindak sebagai perantara.

Investor beli ≠ pialang beli ↔ pialang jual ≠ investor jual.

Makelar

· Dasar hukumnya adalah pasal 62 KUHD dan 1792 KUHPerdata.

· Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, menjalankan perusahaan dengan mendapat keuntungan (upah/ provisi) dan bertindak atas nama pemberi amanat/ prinsipal (pasal 62 KUHD).

· Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdata).

· Konsekuensi yuridis :

1. Antara prinsipal dan pihak ke-3 (bukan makelar) berhak saling menuntut dalam pemenuhan prestasi (karena terjadi perwakilan langsung), begitu juga antara prinsipal dengan makelar.

2. Apabila makelar tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang, maka yang berlaku hanya ketentuan pemberian kuasa.

Komisioner

· Dasar hukumnya adalah pasal 76 KUHD.

· Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan provisi dan bertindak atas namanya sendiri untuk menjalankan amanat orang lain.

· Konsekuensi yuridis antara lain ;

1. Antara prinsipal/komiten dan pihak ke-3 (bukan komisioner) tidak dapat saling menuntut dalam pemenuhan prestasi (karena tidak terjadi perwakilan langsung; maka berlaku pasal 1340 KUHPerdata), namun antara prinsipal dengan komisioner tetap dapat saling menuntut.

2. Apabila komisioner bertindak masuk atas nama prinsipal, maka yang terjadi hanyalah pemberian kuasa (pasal 79 KUHD).

Pedagang keliling

· Pedagang keliling adalah pembantu pengusaha yang bekerja keliling diluar toko/ kantor untuk memajukan perusahaan, dengan mempromosikan barang dagangan atau membuat perjanjian antara pengusaha dan pihak ke-3 (calon pelanggan).

· Fungsinya adalah mewakili pengusaha memajukan perusahaan dengan kerja keliling diluar toko/ kantor.

· Dasar hukumnya yaitu pasal 1792 KUHPerdata mengenai pemberian kuasa; pasal 1601 KUHPerdata mengenai perjanjian perburuhan (majikan dan buruh), dan Undang-undang perburuhan.

· Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.

Pemegang prokurasi

· Pemegang prokurasi adalah pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar/ bidang tertentu dari perusahaan.

· Fungsinya adalah pengelola bagian besar/ bagian tertentu dari perusahaan.

· Dasar hukumnya yaitu pasal 1792 dan 1601 KUHPerdata dan Undang-undang perburuhan.

· Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.

Pengurus Filial (afiliasi)

· Pengurus Filial adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu.

· Fungsinya adalah memimpin cabang yang mewakili pengusaha mengelola cabang perusahaan.

· Dasar hukumnya yaitu pasal 1792 dan 1601 KUHPerdata dan Undang-undang perburuhan.

· Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.

Agen Perusahaan

· Agen perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.

· Mempunyai hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.

Distributor

· Distributor adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri.

· Mempunyai hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.

· Distributor hampir memiliki kesamaan dengan komisioner sedangkan agen memiliki kesamaan dengan makelar.

BADAN USAHA

· Skema : Tentang Badan Usaha

clip_image001

Pasal 1618-1652 KUHPdt

Pasal 1338 (1) → asas kebebasan berkontrak

Perusahaan dagang

· Perusahaan dagang adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang.

· Merupakan perusahaan perorangan, yang dilakukan oleh satu orang, yang merupakan pengusaha, misal PD. X (bukan perusahaan daerah).

· PD merupakan bentuk perusahaan perorangan.

· Bentuk perusahaan perorangan secara resmi tidak ada, tetapi diterima dalam praktik

· Perusahaan perorangan bukan BH/ perkumpulan tapi dalam lingkungan hukum dagang dibentuk dalam suasana hukum keperdataan, untuk menjalankan usaha.

· Pendirian berdasarkan praktek kebiasaan masyarakat perdagangan di Indonesia.

· Unsur-unsurnya adalah antara lain :

– pengusaha perorangan

– timbul dalam praktek

– lingkup keperdataan

– pendiriannya berdasarkan kebiasaan

· Prosedur pendirian Perusahaan Dagang :

– Ada akta pendirian → syarat formal

– Izin usaha

– Izin tempat, izin bangunan

– Pendaftaran di PN

· Dasar pengaturan perusahaan

– Perusahaan yang diatur dalam KUHPdt :

4 Perusahaan perorangan

4 Persekutuan perdata (1618-1652)

– Perusahaan yang diatur dalam KUHD: Fa, CV, PT (PT. sekarang diatur dalam UU No. 1/1995).

Persekutuan

· Persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal besar (pada umumnya) untuk mencapai tujuan.

· Unsurnya antara lain :

– Ada kepentingan yang sama

– Kehendak yang sama

– Tujuan yang sama

– Adanya kerjasama

· Alasan orang melakukan kerjasama

– Untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan.

– Untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

· Macam-macam persekutuan yang bukan badan hukum

– Persekutuan perdata (maatschap)

– Persekutuan firma

– Persekutuan comanditer (CV)

· Persekutuan berbadan hukum

– PT

– Koperasi

– Yayasan

– Dll

· Syarat-syarat badan hukum

– Syarat materil

– Syarat formil

· Syarat materil

– Ada modal tertentu/ sendiri dipisahkan dari kekayaan pribadi.

– Mempunyai organisasi yang teratur → pengurus, pengawas, RUPS.

– Tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor.

– Tujuan tertentu.

· Syarat formil

– Adanya akta pendirian (notaris).

– Pengesahan oleh menteri.

– Pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

– Pengumuman.

· Persekutuan perdata

– Dasar pengaturan pasal 1618-1652 KUHPdt

– Pengertian: dilihat dari pasal 1618 KUHPdt

§ Perjanjian persekutuan dapat tercapai hanya dengan kata sepakat saja.

· Unsur-unsur :

– Perjanjian.

– Adanya inbreng → barang, uang, tenaga kerja.

– Pembagian keuntungan.

· Pendirian PP : KUHPdt tidak menentukan, tetapi dari pasal 1642 KUHPdt dapat disimpulkan dapat didirikan dengan lisan dan cukup dengan kata sepakat.

· PP akan belaku :

– Sejak perjanjian sempurna (merupakan perjanjian konsensuil).

– Ditentukan dalam perjanjian.

Maatschap

· Maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHperdata).

· Terdapat 3 unsur penting, yaitu :

– Perjanjian

– Masukan (inbreng)

– Tujuan membagi keuntungan

· Terdapat dua jenis hubungan :

1. Hubungan intern (ke dalam)

– Bahwa setiap sekutu mempunyai kewajiban memberikan inbreng (berupa; uang, barang atau tenaga), yaitu :

· Uang (pasal 1626).

· Barang (kepemilikan fisik, manfaat).

(menurut pasal 1625 KUHPdt, menanggung bila ada gugatan, cacat tersembunyi, sementara itu sehubungan dengan manfaat harus dikaitkan dengan resiko kecuali barang disertakan bebas resiko.

· Tenaga, bila PP memperoleh keuntungan, maka sama dengan sekutu yang memasukan uang atau barang yang paling sedikit.

· Asas kepentingan bersama (kepentingan persekutuan harus diutamakan) bila dikaitkan dengan pasal 1628, 1629 dan 1630 KUHPdt

– Adanya kepentingan bersama yang dibagi secara berimbang (pasal 1628, 1629, 1630 KUHPerdata)

– Dalam akta pendirian sudah ditentukan kepengurusannya (gerant statutoire), yang ditunjuk berdasarkan pemberian kuasa.

2. Hubungan ekstern (ke luar)

– Masing-masing sekutu bertanggung jawab terhadap kesalahan/ kelalaian sekutu lainnya sepanjang ada pemberian kuasa (pasal 1642 KUHPerdata).

– Tanggung jawab yang sama rata (pasal 1643 KUHPerdata).

– Tanggung jawab masing-masing anggota (pasal 1644 KUHPerdata).

– Hak atas perusahaan perdata atas prestasi (pasal 1645 KUHPerdata).

· Berakhirnya Maatschap; pasal 1646 KUHPerdata :

1. Daluarsa

2. Musnahnya objek atau perbuatan telah dilaksanakan

3. Kehendak para sekutu

4. Salah satu sekutu meninggal dunia/ ditaruh dibawah pengampuan/ dinyatakan pailit; (pasal 1651 KUHPdt, Persekutuan Perdata dapat berdiri tanpa ahliwaris bila diperjanjikan).

· Akibat berakhirnya maatschap; setiap anggota berhak mengambil apa yang disetor, sisa harta berupa laba dibagi menurut ketentuan Undang-undang, selanjutnya untung dan rugi ditanggung bersama (Bila PP merugi maka ditanggung menurut ketentuan yang diperjanjikan atau bila tidak diperjanjikan diatur dalam pasal 163 KUHPdt).

Firma (Fa)

· Firma dasar hukumnya yaitu : Buku I, Bag II Bab II dalam pasal 16 s/d 35 KUHD.

· Firma adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

· Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama, dimana tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan satu dengan yang lainnya dapat mengikat firma dengan pihak-pihak ketiga dan masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tangung menanggung (16 sd 18 KUHD).

§ Menurut pasal 1 jo pasal 15 KUHD : segala perseroan diatur oleh :

– Perjanjian para pihak

– KUHD

– KUHPdt

· Unsurnya meliputi :

– Persekutuan

– Menjalankan perusahaan (terus menerus dan terang-terangan)

– Menggunakan nama bersama dari sekutu

– Tanggung jawab sekutu pribadi untuk seluruh perikatan firma

– Tiap sekutu berhak mengumumkan dan berhak bertindak keluar. Arti dari bertindak keluar, yaitu :

a. mengikat sekutu lain

b. suatu perolehan menjadi harta Fa dan otomatis kepunyaan semua,

· Menurut Prof. Soekardono merupakan persatuan perdata khusus.

· Firma merupakan persekutuan khusus, apabila didirikan tidak dengan akta maka merupakan firma umum (karena bidang usahanya yang tidak ditentukan), dengan konsekuensi yuridis :

– Firma tersebut berdiri dengan waktu yang tidak terbatas.

– Bidang usaha yang dijalankan berlaku umum.

– Setiap firmant bebas bertindak keluar (tidak ada pengecualian).

– Masing-masing persero bertanggung jawab renteng (pasal 18 KUHD).

· Hubungan para sekutu :

Intern : KUHD tidak mengaturnya, namun berdasar pasal 15 KUHD dapat berlaku KUHPdt bila AD (Anggaran Dasar) tidak menentukan lain, dalam hal ini akan berlaku pasal 1624 sd pasal 1641 KUHPdt, merupakan hukum yang mengatur (kecuali pasal 1634 dan 1635 KUHPdt) dalam hal ini ada kemiripan dengan maatschap.

Ekstern :

– Tiap persero yang tidak dikecualikan dapat bertindak.

– Dalam batas kewenangan.

· Pertanggungjawaban dalam Fa → pasal 18 KUHD berupa :

Langsung

Tiap-tiap persero betanggung jawab penuh atas perjanjian yang dibuat oleh pihak ke-3 (disebut tanggung jawab solider). Contoh : Fa. ABC melalui persero A membeli barang pada X dalam hal ini X dapat menagih kepada :

– A atau B atau C saja

– A dan B secara bersama

– ABC bersama-sama

· Kekayaan berupa tenaga → modal terkecil

· Menurut pasal 18 KUHD tanggung jawab merupakan syarat mutlak, berdasar hal ini maka dapat dinyatakan bahwa Fa bukan badan hukum.

· Perjanjian FA dengan pihak ke-3 mengikat langsung untuk seluruh secara tanggung menanggung, dan terhadap anggota masing-masing bertanggung jawab renteng jo pasal 1619 KUHPdt.

· Konsekuensi dari Fa bukan BH (Badan Hukum), maka bila ada putusan hakim ternyata hutang piutang ke III tidak terpenuhi, pihak ketiga dapat menuntut piutangnya terhadap kekayaan semua anggota.

· Anggota pendirian Fa berfungsi untuk mengatur hubungan intern (pasal 22 KUHD), akta ini harus didaftarkan pada panitera PN dan diumumkan dalam berita negara bila tidak didaftarkan menurut pasal 29 : Fa berlaku untuk waktu tidak tertentu untuk semua kegiatan usaha, serta tindakan pembatasan terhadap para anggota.

· Berakhirnya Fa :

– Bubar karena waktunya berakhir.

– Pengunduran diri/ meninggal salah satu anggota.

· Dalam hal Fa pailit, maka sama dengan kepailitan anggota sebab pinjaman Fa sama dengan pinjaman anggota yang ditanggung harta pribadi.

Persekutuan Komanditer (CV)

· Persekutuan Komanditer merupakan perseroan secara melepas uang (pasal 19 KUHD), merupakan bentuk khusus dari firma.

· Pengaturan CV bersamaan dengan firma. (CV = Fa yaitu bukan BH, bahkan dikatakan sebagai bentuk khusus dari Fa).

· Yang melepas uang adalah atau disebut dengan komandit/ sekutu pasif, dan yang mengurus uang adalah atau disebut komplementer/ sekutu aktif.

· CV dapat menjadi firma apabila komplementernya lebih dari satu, sehingga membentuk sekutu (Firma dalam CV).

· Ciri khas daripada CV antara lain :

– Nama komandit tidak boleh dipakai

– Tanggung jawab komplementer secara renteng, sedangkan tanggung jawab komandit terbatas.

· Komandit dapat melakukan pengawasan tetapi kalau ia turut campur, maka secara hukum menjadi sekutu komplementer.

· CV merupakan bentuk peralihan dari firma menuju PT.

· Syarat-syarat badan usaha yang berbadan hukum :

1. Syarat materil :

a. Harta kekayaan yang terpisah.

b. Mempunyai organisasi yang teratur.

c. Tanggung jawab terbatas (pada modal yang disetor).

d. Tujuan tertentu (mencari laba).

2. Syarat formil :

a. Didirikan dengan akta pendirian yang dibuat Notaris.

b. Mendapat pengesahan dari Departemen yang ditunjuk.

c. Harus didaftarkan.

d. Diumumkan.

· Dalam CV dikenal sleeping partner yaitu persero yang memasukan harta pada CV serta tidak mencampuri urusan perusahaan dan hanya akan mendapat labanya saja (pasal 19 KUHD).

· Tanggung jawab anggota dibedakan diantara pengurus.

· Terdapat larangan bagi anggota CV :

– Memberikan namanya pada persero

– Melakukan perbuatan-perbuatan

– Bekerja dalam perusahaan dari perseroan

· Anggota CV akan menerima laba, akan tetapi juga akan menanggung rugi dengan uang dan barang yang telah dimasukkan pada CV, selanjutnya bila perseroan bebas, maka ia akan menerima kembali uangnya, kecuali bila tidak ada sisa.

· Kekhususan CV dari Fa : peraturan CV berada dalam pengaturan Fa, sebab dasarnya merupakan bentuk khusus dari Fa, kekhususannya terletak pada adanya CV, sedang pada Fa hanya ada persero kerja (firmanti). Jadi dalam CV disamping ada perseroan komanditer juga ada persero kerja juga sekutu komanditer (sleeping partner).

· Bentuk-bentuk keberadaan perseroan komplementer dan komanditer :

– Satu orang → perusahaan dagang

– 2 orang atau lebih → firma

– komanditer → PT

· Dasar peraturan CV pasal 19, 20, 21 KUHD serta ketentuan KUHPdt tentang maatschap.

· Modal CV terdiri dari : inbreng sekutu komanditer dan komplementer serta harta kekayaan pribadi persero komplementer.

· Pendirian CV :

4 Menurut pasal 1624 KUHPdt dapat dilakukan secara lisan dengan kata sepakat.

4 Dengan akta otentik (pasal 22 KUHD), karena CV variasi Fa dan PT maka :

– Didirikan dengan akta otentik

– Didaftar di kepaniteraan

– Diumumkan dalam TBN-RI (Tambahan Berita Negara-RI)

· Kepengurusan :

– Pengurusan perseroan dilakukan oleh persero komplementer.

– Sekutu komanditer tidak boleh ikut mengurus (walaupun dengan surat kuasa).

– Perseroan komanditer dapat mengawasi perseroan secara intern (jika diperjanjikan) sesuai pasal 21 KUHD.

· Tanggung Jawab :

– Tanggung jawab persero komanditer pribadi untuk keseluruhan perikatan dari CV, konsekuensinya dapat mengadakan hubungan dengan pihak III.

– Perseroan komanditer bertanggung jawab sebesar jumlah yang dimasukan.

– Persero komanditer akan bertanggung jawab untuk keseluruhan perikatan dengan pihak ke III, bila ikut serta dalam kepengurusan.

· Berakhirnya CV :

– Telah lewat waktu

– Kehendak seorang adalah lebih persero

– Kehendak bersama persero

· Bila seorang persero meninggal, pailit adalah dibawah pengampunan, kecuali ditentukan dalam perjanjian.

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Definisi

· PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 ayat (1) Undang-undang PT).

· Perbedaan pengaturan PT antara Undang-undang PT dengan KUHD :

Bahwa dalam UUPT terdapat beberapa hal yang tidak dijumpai atau diatur dalam KUHD, yaitu :

1. Menggunakan prinsip hukum asing.

2. Secara tegas diatur mengenai PT sebagai badan hukum.

3. Secara tegas menyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan suatu perjanjian.

4. Pengaturan tentang modal diatur secara tegas.

5. Ada tanggung jawab tidak terbatas yang menyimpangi tanggung jawab terbatas yang ada dalam KUHD.

6. Ada perlindungan terhadap saham minoritas.

7. Pengaturan mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi diatur secara tegas, dll.

Asas-asas

· Antara lain :

1. Asas musyawarah untuk mufakat (pasal 74 UUPT).

2. Asas piercing the corporate veil (pasal 3 ayat (2) UUPT)

Penerobosan terhadap tanggung jawab terbatas sebagai salah satu ciri badan hukum.

3. Asas derivative action/ divition of power/ shifting of power (pasal 81, 32 ayat (1) UUPT).

Penyerahan kewenangan kepada orang lain melalui RUPS.

4. Asas put option with appraisal right (pasal 55 jo. 104 ayat (2) UUPT)

Pemilik saham minoritas dapat menjual sahamnya dengan wajar sesuai harga pasar. Merupakan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

5. Asas disclosure obligation (pasal 87, 99, 111 ayat (6) UUPT).

Kewajiban transparansi bagi direksi terhadap perseroan (pasal 87 UUPT).

Kewajiban transparansi bagi komisaris terhadap perseroan (pasal 99 UUPT).

Kewajiban transparansi bagi direksi, komisaris, dan seluruh karyawan guna pemeriksaan di Pengadilan (pasal 111 ayat (6) UUPT).

6. Asas fiduciary duty (pasal 89 UUPT)

Memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum.

7. Asas duty of skill and care (pasal 85 ayat (1) dan 98 ayat (1) UUPT)

Kewajiban setiap anggota, direksi, komisaris untuk bekerja dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab (pasal 98 ayat (1) UUPT).

Kewajiban komisaris untuk bekerja dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab (pasal 85 ayat (1) UUPT).

Organ

· Organ PT diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUPT, antara lain :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Komisaris

3. Direksi

Pendirian

· Pendirian PT, yaitu :

1. Dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UUPT).

2. Berdasarkan perjanjian (pasal 1 ayat (1) UUPT), terdiri minimal 20 orang (pasal 7 ayat (3) UUPT).

3. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar (AD) (pasal 7 jo. pasal 8 UUPT)

4. Berstatus badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Pengesahan PT

· Diatur dalam pasal 7 ayat (6) jo. pasal 9 UUPT, yaitu :

1. Permohonan tertulis.

2. Dilampirkan akta pendirian.

3. Jawaban pengesahan dalam tempo 60 hari (dikabulkan atau ditolak).

· Sebelum disahkan maka berlaku pasal 11 UUPT.

· Jika sudah disahkan tapi belum diumumkan maka konsekuensi yuridisnya → pasal 7 ayat (6) dan pasal 11 UUPT.

Pendaftaran

· Diatur dalam pasal 21 UUPT.

· Bila disahkan maka Direksi wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan dalam daftar perusahaan dalam tempo 30 hari.

Pengumuman

· Diatur dalam pasal 21 UUPT, yaitu :

1. Di dalam Tambahan Berita Negara

2. Dilakukan dalam tempo 30 hari setelah pendaftaran,

Pendaftaran dan pengumuman berfungsi untuk mengikat pihak ketiga, secara intern maka sudah berlaku tanggung jawab terbatas, tapi dalam kapasitas ekstern tidak berlaku.

RUPS

· Terdiri dari :

1. RUPS biasa (pasal 26 ayat (1) UUPT)

2. RUPS luar biasa.

RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar (pasal 75 UUPT) → quorum > 2/3 yang hadir (yang hadir minimal 2/3 dari jumlah anggota).

Saham

· Harus memenuhi syarat-syarat, antara lain :

1. Ada jenisnya,

2. Harus memiliki nilai nominal (pasal 42 UUPT)

3. Diberikan bukti kepemilikan (sertifikat) (pasal 44 UUPT)

4. Hak deviden dan hak suara dalam RUPS (pasal 45, 46, 47, 72 ayat (1) UUPT).

5. Nama pemegang harus tercantum dalam daftar pemegang saham (pasal 86, 87 UUPT).

· Terdiri dari dua jenis (menurut UUPT) :

1. Saham atas nama (opnaam); tercantum nama pemilik.

2. Saham atas tunjuk (aan order); tidak tercantum nama, harus disebut saham atas tunjuk (aan toonder), ettapi ada juga saham atas tunjuk dimana dengan hanya menunjukkan maka dapat diketahui.

· Konsekuensi perbedaan nama ini (berakibat hukum pada pengalihan);

– Dalam saham atas tunjuk, maka dengan hanya pengambilalihan saja telah berganti kepemilikan.

– Dalam saham atas nama, maka untuk berganti kepemilikan, maka harus ada perubahan nama terlebih dahulu (endosnaam).

Modal

· Terdiri dari :

1. Modal dasar; minimal Rp. 20.000.000,-

2. Modal ditempatkan; 25 % dari modal dasar.

3. Modal disetor; 50 % dari modal ditempatkan.

Pembubaran

· Diatur dalam pasal 114 UUPT, antara lain karena :

1. Keputusan RUPS

2. Jangka waktu berdiri telah habis

3. Penetapan Pengadilan

AKUISISI, MERGER, DAN KONSOLIDASI

Akuisisi (Pengambilalihan/ Take Over)

· Dasar hukum pasal 103 – 105 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

· Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 2 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998).

· Alasan akuisisi; beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang, baik karena kekurangan modal maupun manajemen perusahaan yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing.

· Tujuan akuisisi, yaitu :

1. Memperbesar modal,

2. Menyelamatkan kelangsungan produksi,

3. Mengamankan jalur distribusi,

4. Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistic.

· Jenis-jenis akuisisi, antara lain :

1. Ditinjau dari segi kekuasaan perseroan

a. Akuisisi internal; adalah akuisisi terhadap perseroan dalam kelompok/ grup sendiri.

b. Akuisisi eksternal; adalah akuisisi terhadap perseroan dari kelompok lain, baik sejenis maupun tidak sejenis.

2. Ditinjau dari segi keberadaan perseroan

a. Akuisisi finansial; adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-perseroan tersebut.

b. Akuisisi strategis; adalah akuisisi dengan tujuan untuk menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang.

Akuisisi ini mempunyai tiga tipe yaitu :

1. Akuisisi horizontal; terhadap perusahaan yang memiliki tipe sejenis, yaitu untuk memperluas pasar.

2. Akuisisi vertical; terhadap perseroan yang memiliki produk tidak sejenis, yaitu untuk menguasai mata rantai produksi.

3. Akuisisi konglomerasi; terhadap perseroan yang tidak ada kaitannya dalam hal produksi, yaitu untuk membentuk konglomerasi baru yang lebih besar.

· Akibat hukum akuisisi adalah beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Merger (Penggabungan)

· Dasar hukum; pasal 102, 104 – 109 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998.

· Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dengan demikian menyebabkan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar (tanpa likuidasi.

· Alasan dan tujuan sama dengan akuisisi.

· Akibat hukum merger; sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan, Direksi yang perseronya menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena perseroannya telah bubar.

Konsolidasi (Peleburan)

· Dasar hukum; pasal 102, 104 – 109 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998.

· Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk perseroan baru, di mana masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (tanpa likuidasi), sehingga membentuk perusahaan baru.

· Alasan dan tujuan sama dengan akuisisi dan merger.

· Akibat hukum; sejak tanggal Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri Kehakiman, perseroan yang meleburkan diri bubar.

Syarat-syarat :

· Syarat-syarat akuisisi, merger, dan konsolidasi :

Hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

1. Kepentingan perseroan

2. Kepentingan pemegang saham minoritas

3. Kepentingan karyawan perseroan

4. Kepentingan kreditur

5. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

· Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

· Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai akuisisi, merger atau konsolidasi tersebut hanya dapat menggunakan haknya untuk menjual sahamnya dengan tidak menghentikan proses pelaksanaan akuisisi, merger, atau konsolidasi.

· Harus mendapat persetujuan RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham minimal ¾ dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui minimal ¾ dari jumlah suara tersebut.

Holding Company

· Holding company merupakan perusahaan kelompok dimana terdapat sebuah perusahaan induk yang menaungi beberapa perusahaan (anak perusahaan), yang secara yuridis antara perusahaan-perusahaan tersebut merupakan kesatuan entitas (masing-masing perusahaan anak/induk) berdiri sendiri, tetapi secara ekonomis merupakan kesatuan perusahaan.

Modal Ventura

· Perusahaan yang menanamkan investasi ke perusahaan lain selama jangka waktu tertentu dan tidak boleh kurang dari 5 tahun (biasanya 5 s/d 10 tahun).

· Setelah jangka waktu berakhir dilakukan divestasi (pengembalian modal).

· Investor bukan kreditur.

· Dalam hal ini investasi tidak hanya modal tapi juga management.

→ digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemam-puan untuk maju dikemudian hari, contoh : apple computer, Microsoft.

Perusahaan Kartu Kredit

· Dalam kartu kredit ada pihak penerbit dan bekerja sama dengan Bank.

· Ada pihak pemegang kartu kredit.

· Ada perantara → jasa penagihan.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen

· Perusahaan pembiayaan konsumen

· Konsumen

· Supplier

Sekuritas Company

· Tidak semua piutang surat berharga begitu juga kebalikannya.

Jual Beli Dagang

· Objek jual beli : barang dan jasa.

· Jual beli perdata : – Tidak hanya barter tetapi juga telah menggunakan uang.

– Jual beli yang diatur oleh KUHPerdata.

· Jual beli dagang : tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual tetapi juga meng-gunakan syarat-syarat beding → dikenal istilah pengangkutan.

Dikenal istilah LC ( letter of credit), FOB (free on board), UCP (uniform customs of packlist) 500, CIF.

Didalam LC terdapat beberapa pihak :

clip_image002Pengekspor → kredit → berupa LC → diteruskan ke Bank koresponden (diluar negeri) → menginformasikan kepada eksportir → membuat dokumen-dokumen :

– adosement (dokumen pokok) → B/L

– asuransi

– terdapat factor (invoice) → komersial, packing list

clip_image003clip_image004mencari perusahaan pengangkut → dokumen fotokopi (dititipkan)

asli → diberikan ke bank koresponden.

Bank Koresponden → membayar ke issueing bank → ke importir → setelah menerima dokumen.

Dokumen ditukarkan ke perusahaan pengangkutan (dokumen ini merupakan surat berharga) → mencocokkan dokumen (fotokopi dan asli) → barang diserahkan.

· Kalau syarat perdagangan FOB : kewajiban penjual membiayai barang sampai barang tersebut di kapal. Dan tanggung jawab eksportir lepas sekarang menjadi tanggung jawab importir.

· Beding, syarat-syarat dalam jual beli dagang :

Incoterm (2000) : – Ex work → penjual menyerahkan barang di gudang

clip_image005clip_image006 – F FOB → penjual menyerahkan barang sampai di kapal.

FAS → penjual menyerahkan barang sampai di dermaga.

clip_image007clip_image008– C C&F → penjual menyerahkan barang sampai di kapal + biaya pengangkutan.

CIF → penjual menyerahkan barang (sama dengan FR) + asuransi.

clip_image009clip_image010– D DDU → penjual menyerahkan barang sampai diatas alat angkut pembeli

DDP → penjual menyerahkan barang sampai ke tujuan (negara) + biaya-biaya lainnya.

INCOTERM = Internasional Commercial Term (ICT)

Sudah dipergunakan sejak 1936, revisi 1953, 1967, dst. Dan Inggris sudah memakainya sejak abad 17.

Incoterm + UCP 500

· L/C yang red clause. Bank akan membayar lebih dulu ke penerima sebelum dokumen-dokumen pengangkutan diserahkan.

· Akomulasi revolving L/C : 1 L/C dapat dipergunakan untuk beberapa kali kredit.

Contoh : dalam 1 tahun (12 x pengiriman) jumlahnya diakumulasikan (bisa berbeda tiap bulan)

· Non-akumulasi revolving L/C : 1 L/C dapat dipergunakan untuk beberapa kali kredit.

Contoh : dalam 1 tahun (12 x pengiriman) 1 x pengiriman 1 M tapi tiap bulan harus tetap, bila berkurang akan dituntut atas kerugian.

· Sight L/C : eksportir telah dapat menerima pembayaran dari Bank apabila telah dapat menunjukkan dokumen pendukungnya.

· Pihak-pihak yang terlibat kredit berdokumen :

– opening bank = issuing bank

– koresponden bank = advising bank

– importir

· Surat berharga : bila seseorang memiliki B/L maka dianggap sebagai pemilik barang

· BANI tidak menutup kemungkinan pihak luar menggunakan lembaga ini.

· Arbitrase : – ad hoc → ada sengketa dibentuk, tidak ada sengketa bubar.

– institusi → permanent.

· Pasal 1 KUHD → dasar bagi kekhususan hukum kepailitan (formil dan materil).

INCOTERM 2000

· Incoterm dibuat oleh ICC (International Chamber of Commerce).

· Indonesia tidak meratifikasi Incoterm, tapi penggunaannya adalah menjadi kebiasaan internasional.

· Berlaku apabila perusahaan Indonesia bertransaksi dengan perusahaan asing.

· Incoterm ada untuk :

1. Me-minimize adanya perbedaaan persepsi.

2. Memberi acuan dalam menafsirkan terms (klausula-klausula yang dipakai).

3. Menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi.

· Terdiri dari terms, yaitu :

1. Grup E – Departure,

(Pembeli datang ke gudang penjual).

2. Grup F – Main carriage unpaid,

(Penjual mengirimkan barang sampai tempat yang ditentukan pembeli).

FCA (Free Carrier) s/d FOB (Free on Board Ship).

3. Grup C – Main carriage paid,

(Penjual mengirimkan barang tanpa menanggung resiko kerusakan yang terjadi selama pengiriman).

CFR (Cost & GFreight) s/d (Carriage & Insurance Paid To)

4. Grup D – Arrival,

(Penjual menanggung semua resiko sampai perbatasan negara).

DAF (Delivery at Frontier) s/d DDP (Delivered Duty paid).

5. Grup O – Other Trading Term and Variations,

EXF (Ex Factory), PAF (Packed at Factory), dsb.

KEPAILITAN

Dasar Hukum

· Dasar hukum kepailitan adalah Faillissement verordening (Fv) Stbl. 1905 No. 217, Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang bersifat mengubah dan menambah.

Pengertian

· Hakikat kepailitan adalah sebagai lembaga penyelesaian utang.

· Tidak ada pengertian utang dalam Undang-undang, tetapi menurut Yurisprudensi (MA) bahwa utang adalah setiap kewajiban yang dapat disetarakan dengan uang. Utang disini adalah utang yang lahir antara lain karena; jasa, perikatan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa.

Fungsi

· Fungsi kepailitan adalah untuk menjamin agar penyelesaian utang piutang tersebut berjalan sesuai prosedur hukum, memberikan kepastian bagi seluruh kreditur.

Pihak-pihak

· Pihak-pihak dalam kepailitan :

a. Yang dapat mempailitkan :

– Debitur

– Kreditur

– Jaksa (untuk kepentingan umum)

– Bank Indonesia

– Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

b. Yang dapat dipailitkan :

– Orang

– Badan hukum (non bank dan non perusahaan efek)

Syarat kepailitan

· Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan, antara lain :

1. Debitur dalam keadaan berhenti membayar.

Debitur disini adalah :

– Orang perorang.

– Istri dalam mana suaminya terkait apabila dalam perkawinannya secara harta persatuan.

– Badan usaha.

2. Minimal ada dua kreditur dan salah satunya sudah jatuh tempo.

3. Dengan permohonan (sendiri atau kreditur).

Asas-asas

· Asas-asas dalam Undang-undang kepailitan, diantaranya :

– Asas perlindungan yang seimbang (pasal 56A Undang-undang Kepailitan).

Memperkenankan penundaan eksekusi selama 90 hari → (kritik; dengan dapat ditangguhkannya ini, maka menghalangi hak kreditur separatis untuk mengeksekusi hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dengan seolah-olah tak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 56 (1) Undang-undang Kepailitan).

– Asas tidak semua kreditur harus menyetujui debitur untuk dipailitkan,

Hal ini dilihat dan dinilai kewajarannya oleh Hakim.

– Asas kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki,

– Asas putusan Pengadilan harus dapat persetujuan para kreditur,

– Asas status quo,

Sejak dimulainya pengajuan PKPU, semua dalam keadaan diam (stenseel), dengan maksud untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan dari debitur terhadap kreditur. Kreditur dapat membatalkan perbuatan-perbuatan debitur setelah putusan PKPU.

– Asas Undang-undang harus menghormati pemegang hak separatis/ pemegang jaminan.

– Asas kepailitan harus diputus secara cepat, dll.

Akibat hukum

· Akibat hukum yang lahir dari putusan pailit :

1. Terhadap harta kekayaan; sebelum pailit, boedel ada pada debitur, maka sesudah pailit ada pada kurator.

2. Terhadap sita jaminan; maka sita tersebut harus diangkat/ dicabut, terhadap sita revindicatoir adalah tetap karena tidak berkaitan dengan benda debitur.

3. Terhadap perjanjian timbal balik antara debitur dengan pihak ke-tiga; bersifat kasuistik dalam arti perjanjian tersebut boleh dibatalkan, boleh juga diteruskan.

4. Terhadap tindakan-tindakan debitur yang diduga merugikan para kreditur; dapat dibatalkan dengan syarat pada pasal 41 → pasal 42 a s/d f Undang-undang kepailitan; actio pauliana.

· Pengadilan yang berhak mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari pengadilan umum.

· Penasehat yang dalam perkara kepailitan adalah penasehat yang mendapat izin praktek (pasal 5).

Fase-fase

· Fase-fase dalam proses kepailitan, yaitu :

1. Fase sekestrasi (penitipan) :

– Membentuk panitia para kreditur sementara;

– Menginventarisasi kreditur dan tagihan;

– Memohon penetapan;

– Rapat verifikasi, menghasilkan :

a. kreditur dengan tagihan yang diakui;

b. kreditur dengan tagihan yang diakui sementara (harus diselesaikan segera);

c. kreditur dengan tagihan ditolak;

– Dapat ditawarkan perdamaian,

2. Fase insolvensi (pelelangan) :

– Semua harta kekayaan debitur akan dieksekusi dan hasilnya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai imbangan pemasukan/ inbreng.

– Apabila ada sisa utang, maka dikemudian hari dapat ditagih kembali (pasal 190 Undang-undang kepailitan → kedudukan debitur).

Proses beracara

· Permohonan pailit diajukan ke panitera Pengadilan Negeri oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek → Ketua Pengadilan Niaga (1 x 24 jam) → (2 x 24 jam) dipelajari Pengadilan Niaga dan menetapkan hari sidang → (maksimal 20 hari setelah pendaftaran) sidang pemeriksaan → penundaan sidang (25 hari) → pemanggilan oleh panitera kepada debitur (7 hari sebelum sidang I) → (30 hari sesudah pendaftaran) putusan atas pernyataan permohonan paiilt; bersifat serta merta → (2 x 24 jam setelah putusan) Pengadilan Niaga menyampaikan surat dinas tercatat kepada debitur, kreditur, kurator, Hakim pengawas → selama putusan atas permohonan pailit belum ditetapkan; sita jaminan dan menunjuk kurator → upaya hukumnya adalah (langsung) kasasi ke MA.

· Proses tingkat kasasi :

→ (8 hari sejak putusan) diajukan ke panitera Pengadilan Niaga → wajib mengirimkan memori kasasi ke panitera dan salinannya ke terkasasi → (maksimal 1 x 24 jam) panitera wajib mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi ke terkasasi → (7 hari sejak menerima) terkasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi → (14 hari sejak didaftarkan) panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi ke panitera MA → (2 x 24 jam) MA mempelajari dan menetapkan hari sidang → (20 hari sejak didaftarkan) sidang I → (30 hari) putusan → putusan yang telah berkekuatan hukum tetap → PK (Peninjauan Kembali) ke MA.

Putusan pailit

· Putusan kepailitan dinyatakan dengan vonis (bukan dengan penetapan karena ada akibat hukum baru, sedangkan penetapan hanya menetapkan hal yang sudah ada), sifatnya sumir dan serta merta.

· Upaya hukum yang dapat dilakukan :

– Kasasi ke MA; pasal 8 (1) Undang-undang Kepailitan;

– PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ Serseance van Getalling/ Suspension of Payment (PKPU)

· Diatur pada pasal 212 Undang-undang Kepailitan;

· Secara implicit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang.

· Syarat PKPU; harus diajukan ke Pengadilan.

· Segera setelah permohonan diajukan, maka Hakim harus mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan dalam waktu paling lama 45 hari, sidang pengadilan sudah harus mempertemukan debitur dan kreditur (apabila akan disertakan perdamaian, maka harus termuat dalam permohonan dan disampaikan 21 hari sebelum sidang I tersebut), dan setelah dikabulkan PKPU secara tetap , maka dengan perpanjangannya (terhitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan perpanjangan tidak lebih daripada 270 hari → pasal 217 ayat (4) Undang-undang kepailitan).

· Akibat hukumnya, maka debitur dapat melakukan pengurusan perusahaan.

· Perbedaan antara Undang-undang Kepailitan dengan Fv, yaitu :

Segi Waktu :

– Undang-undang Kepailitan; debitur tak dapat (diduga) (pasal 212).

– Fv; Debitur menduga.

Segi pengajuan :

– Undang-undang Kepailitan; ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya (pasal 213 ayat (1)).

– Fv; ditandatangani oleh debitur atau penasehat hukumnya (pasal 213 ayat (1)).

Segi pihak :

– Undang-undang Kepailitan; debitur, kreditur, Hakim pengawas, Hakim pengadilan, kurator.

– Fv; debitur, kreditur, kurator.

Eksekusi

· Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kurator melakukan pengurusan dan pemberesan meskipun diajukan kasasi/ PK → dalam hal dibatalkan karena ada kasasi/ PK → perbuatan kurator sebelum pembatalan adalah sah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s