makalah hukum hak asasi manusia aspek hukum internasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.[1]

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seseorang akan terjadi apabila ada orang yang tidak lagi memandang orang lain sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Inilah yang dimaksud bisnis perdagangan manusia.

Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan manusia sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Human trafficking atau perdagangan manusia banyak sekali terjadi di dunia dan yang menjadi korban biasanya akan menderita seumur hidup karena mereka dijadikan budak dengan diancam kekeraan demi keuntungan orang yang membudakinya. Biasanya korban ditipu dengan janji manis lalu mereka dijual/dijebak untuk dipaksa melakukan apa yang si penjahat mau.

Pelaku kejahatan perdagangan orang harus dihukum siksa lalu dimatikan secara keji karena mereka sangat kejam dan bengis tidak punya rasa perikemanusiaan. Mereka bila masuk penjara pun mereka belum tentu sadar atas kesalahan mereka dan bisa mengganggu masyarakat lagi.

Beberapa bentuk perdagangan orang favorit di berbagai negara :

1. Wanita miskin dan bodoh di daerah diajak bekerja dengan gaji tinggi, tetapi malah dijual ke germo/mucikari untuk dijadikan pelacur dengan ancaman mati oleh penjahat. Mereka ada karena ada banyak sekali hidung belang (penyakit masyarakat).

2. Penculikan anak untuk dijual kepada orang yang ingin punya anak maupun kepada penjahat lain yang akan memaksa si anak kecil untuk mencari uang. Mereka ada karena banyak yang memberi uang kepada pengemis, pengamen dan pengasong anak-anak kecil.

3. Membujuk atau memaksa orang lain lalu mereka dijebak, dikurung dan dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran atau sedikit bayaran. Biasanya orang miskin, orang yang berhutang, pembantu, anak tiri dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka ada karena ada orang-orang yang keji tidak menghargai ham.

Pada intinya perdagangan manusia adalah merampas hak kebebasan orang lain dengan suatu ancaman atau paksaan demi kepentingan orang yang “membeli” mereka.

Perdagangan manusia bukanlah fenomena baru, namun adalah manifestasi modern dari perbudakan, demikian menurut peneliti Amerika Serikat. Bagaimanapun, dalam tulisan mereka di Journal of Global Business Advancement, mereka mengaris bawahi bahwa human trafficking dan perdagangan organ manusia telah menjadi intensif sejalan dengan meningkatnya arus globalisasi. Mereka berharap untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu ini diantara komunitas riset bisnis, dengan harapan untuk menemukan solusi.

Adalah fakta tragis, bahwa rakyat yang paling tidak beruntung adalah yang sering dieksploitasi. Dengan melihat ‘rumput yang lebih hijau’ pada negara asing, banyak dari mereka rela mengorbankan diri untuk diselundupkan dan menghamburkan tabungan mereka untuk diselundupkan menembus perbatasan dengan dokumen palsu. Mereka sering meninggalkan keluarga, berharap untuk mengiriman uang ke tanah air, namun justru sering berakhir pada cengkraman para penyelundup dan diperbudak pada pekerjaan yang dibayar murah dan dengan akomodasi yang buruk. Mereka juga sering bersembunyi dari incaran aparat imigrasi.

B. Identifikasi Masalah

1. bagaimana contoh kasus perdagangan manusia yang sifatnya internasional?

2. apakah ada kaitan perdagangan manusia dengan iccpr?

BAB II

LANDASAN TEORI

  1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia[2] :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Beberapa instrumen yang dapat di jadikan tolak ukur dalam peradilan Internasional tentang hak asasi manusia yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Roma .Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa yurisdiksi peradilan dibatasi kepada kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian internasional secara keseluruhan.[3]

A. Kejahatan terhadap manusia

Menurut undang-undang Roma yang di maksud dengan kejahatan terhadap manusia adalah tindakan-tindakan sistematis yang dilakukan penguasa terhadap salah satu kelompok atau penduduk sipil. Artinya tindakan tersebut dilakukan secara sengaja ,misalnya:

1. Penyiksaan

2. Penghilangan nyawa secara paksa

3. Penangkapan/penahanan secara paksa dan melanggar hukum internasional
4. Perbudakan seks atau protitusi secara paksa

5. Tindakan bumi hangus (pembasmian)

6. Kejahatan apharteid

7. Pembunuhan sistematis dan beberapa tindakan keji lainnya

B. Genosida

Genosida menurut undang-undang Roma adalah tindakan penguasa untuk menghancurkan sebagian atau keseluruh suku bangsa,etnis,ras, atau golongan agama.

C. Kejahatan Perang/Agresi

Kejahatan perang menurut undang undang Roma adalah pelanggaran pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 misalnya :

1. Penyanderaan

2. Pembunuhan di sengaja

3. Merampas hak tawanan perang

4. Pemindah paksaan tanpa alasan hukum

5. Pemusnahan tanpa alasan hukum yang jelas

6. Penyiksaan luar biasa dll

Selain pelanggaran pelanggaran di atas terdapat pula beberapa pelanggaran konvensi internasional yang berlaku dalam perang konflik senjata misalnya :

1. Penyerangan terhadap penduduk sipil

2. Penyerangan terhadap objek objek sipil

3. Penyerangan terhadap personel,instalasi,unit kendaraan yang membawa bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian PBB

4. Melakukan penyerangan atau pemboman terhadap penduduk sipil

5. Melakukan pemindah paksa terhadap penduduk sipil ke luar wilayah yang di kuasai

6. Penyerangan terhadap fasilitas umum

7. Melakukan kekerasan terhadap tawanan perang

8. Melakukan pemaksaan terhadap penduduk yang dikuasai untuk menyerang negaranya sendiri

9. Melakukan penjarahan

10. Menggunakan senjata beracun

11. Menggunakan gas beracun

12. Memanfaatkan kondisi masyarakat sipil kelaparan sebagai metode perang atau menghambat lajunya bantuan kemanusiaan

13. Memanfaatkan anak anak usia 15 tahun sebagai anggota angkatan bersenjata

A. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip- prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di sini.

(1) Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.[4]

(a) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

(b) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk perkerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (favourable) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

(2) Prinsip Diskriminasi [5]

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

(a) Definisi dan Pengujian Diskriminasi

Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

(b) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (less favourable) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

(c) Alasan Diskriminasi

Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa asalan dskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

(3) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

(a) Arti

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (non state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

(b) Beberapa Contoh

Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar pelarangan akan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan dalam bagian lain, hal ini mengandung masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.

B. Perdagangan Manusia

perdagangan manusia adalah perdagangan dan perdagangan dalam gerakan atau migrasi masyarakat, hukum dan ilegal, termasuk tenaga kerja baik sah kegiatan serta kerja paksa.

Istilah ini digunakan dalam arti yang lebih sempit oleh kelompok advokasi untuk;

§ perekrutan,

§ transportasi,

§ penampungan,

§ atau penadahan manusia korban perdagangan

Tujuan perdagangan manusia antara lain:

§ Perbudakan

§ Pelacuran

§ Kerja paksa (termasuk tenaga kerja atau disimpan dalam gudang hutang, yaitu dimana seseorang dipaksa untuk melunasi pinjaman dengan tenaga kerja secara langsung, melalui jangka waktu yang tidak jelas/janggal. Dalam masa melunasi hutang, para pekerja dipaksa/terpaksa terperangkap dalam hutang yang lebih besar. Bisa jadi terperangkap hutang akibat judi, obat-obatan atau bahkan hingga yang pokok seperti pakaian atau makanan. Ketika pekerja yang berhutang tersebut tidak mampu membayar, mereka dipaksa untuk membayar dan terperangkap dalam kerja paksa yang disebut gudang hutang.)

§ Jasa-jasa

Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi:

§ perikritan

§ perekrutan

§ pengiriman

§ pemindah-tanganan

§ penampungan atau penerimaan orang

Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainya, seperti:

§ penculikan

§ muslihat atau tipu daya

§ penyalahgunaan kekuasaan

§ penyalahgunaan posisi rawan

§ menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.[6] Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Sedangkan UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime (Bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius) mendefinisikan perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

BAB III

PEMBAHASAN

A. contoh Kasus

Kasus pengadilan terhadap para tersangka perdagangan manusia yang melibatkan warga Indonesia, baik sebagai korban dan tersangaka, digelar Jumat (9/4) di Pengadilan Negeri Den Haag. Hari pertama persidangan menangani tiga tersangka.

Tidur di atas kasur kotor diantara kecoa dan tikus. Bekerja di dapur-dapur yang tidak memenuhi standar keamanan selama 14 jam dengan bayaran 25 euro per harinya. Dalam keadaan inilah tahun lalu, 35 pekerja ilegal asal Indonesia ditemukan di sejumlah rumah di Den Haag, Gouda dan Rotterdam. Media Belanda menyebutnya sebagai praktek perbudakan.

Penghubung
Sidang dimulai dengan membacakan dakwaan terhadap para tersangka yang diikuti dengan tanya jawab oleh para hakim. Tersangka terdiri dari lima orang, dua warga Indonesia dan tiga warga Belanda keturunan Suriname.

Reporter Juliani Wahyana melaporkan tersangka pertama yang diproses adalah seorang warga Indonesia berumur 40 tahun. Menurut jaksa penuntut umum ia berperan sebagai perantara untuk mendatangkan orang-orang Indonesia ke Belanda. Tersangka kemudian menghubungkan mereka dengan para pengusaha Belanda yang mau memberi pekerjaan secara ilegal.

Tiga majikan, warga Belanda keturunan Suriname, juga menjadi tersangka dalam kasus perdagangan manusia ini. “Mereka justru bisa dibilang sebagai tersangka utama karena merekalah yang mempekerjakan warga Indonesia itu secara ilegal,” jelas Juliani Wahyana.


Jaringan

Kasus pengadilan ini menarik karena ini adalah pertama kalinya kasus perdagangan manusia yang melibatkan orang yang bekerja di perusahaan makanan. Kasus-kasus penyelundupan manusia yang sudah sering disidangkan di Belanda adalah kasus-kasus perdagangan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial atau orang-orang yang bekerja di perkebunan.

“Jadi, hakim akan diuji apakah mereka bisa membuktikan bahwa kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus perdagangan manusia,”kata Juliani Wahyana.

Dalam persidangan pertama hakim membacakan berbagai kesaksian yang disampaikan oleh para korban. Selain itu, hakim juga memiliki bukti berupa sadapan telepon antara para terdakwa dengan ‘agen-agen’ perekrutan tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu transfer keuangan lewat bank antara majikan di Belanda dan agen-agen di Indonesia juga diajukan sebagai bukti di persidangan. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya jaringan perdagangan manusia antara Indonesia dan Belanda.

Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang (12/4).

B. Analisis

Kasus di atas adalah salah satu kasus perdagangan manusia yang bersifat internasional, dimana wni dijual ke negara lain. Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga setiap negara berhak menindak para pelakunya. Jadi meskipun pelaku atau korban bukanlah warga negara tersebut tapi karena kasusnya terjadi di tempat tersebut maka negara punya wewenang untuk mengadilinya.

Dalam kasus ini karena tempat terjadi perdagangan manusia tersebut di Belanda maka Belanda memiliki kuasa untuk mengadili tersangka.

Kaitan perdagangan manusia dengan iccpr?

Perdagangan manusia adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada dasarnya, perdagangan manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dalam ICCPR dimuat di article 8 yang berbunyi;

Article 8

1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

2. No one shall be held in servitude.

3.

(a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

(c) For the purpose of this paragraph the term “forced or compulsory labour” shall not include:

(i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

(ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;

(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

(iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Yang intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum hak asasi manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup. Perdagangan manusia merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak bisa dibiarkan. Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga setiap negara berhak menindak para pelakunya. Jadi meskipun pelaku atau korban bukanlah warga negara tersebut tapi karena kasusnya terjadi di tempat tersebut maka negara punya wewenang untuk mengadilinya.

B. Saran

Semoga kedepannya adanya peraturan yang mengatur mengenai perdagangan manusia dapat dibarengi dengan penegakan hukum yang bisa menegakkan peraturan yang telah dibuat sehingga jumlah perdagangan manusia dapat berkurang.


[1] Majda El Muhtaj, Dimensi – Dimensi HAM, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 1

[2] A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 65

[3] Ibid, hlm. 67

[4] C. de Rover, To Serve & To Protect, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 340

[5] Ibid, hlm. 342

[6] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 121

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s