KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA UNTUK MEMBERANTAS TERORISME

Assalamualaikum wr. wb..

berikut adalah mosi debat serta argumen kami di kelas tindak pidana khusus.

semoga membantu.

MOSI :

KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA UNTUK MEMBERANTAS TERORISME

Menurut kami tidak tepatnya mengenai kewenangan badan intelijen untuk memberantas terorisme. Ada beberapa hal yang mendasarinya, yakni:

ARGUMEN PERTAMA

Dilihat dari UU terorisme, Pasal 11 yang berwenang untuk melakukan pemberantasan terorisme yakni satuan tugas yang terdiri dari:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Tentara Nasional Indonesia;

c. Kejaksaan;

d. Badan Intelijen Negara.

Tetapi dengan melihat kewenangan dari masing masing satuan tugas, kewenangan yang sangat mempengaruhi pemberantasan aksi terror ini adalah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengapa? Karena POLRI mempunyai wewenang untuk “penangkapan”. POLRI memiliki satuan tugas lain didalamnya yakni DENSUS 88 AT, khusus gerakan anti terror.

Ada tiga alasan mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni:

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Seperti yang kita ketahui bahwa Badan intelijen menginginkan untuk penambahan wewenang bagi dirinya. Badan intelijen meminta DPR dan pemerintah untuk mengatur wewenang untuk menangkap, menahan, malakukan interogasi dan menyadap dalam UU Intelejen Negara. Hal ini membuktikan bahwa intelijen masih menggunakan paradigma intelijen otoriter.

Karena itu, pemerintah dan DPR tetap mengacu pada aturan hukum dan HAM dalam membahas kewenangan intelejen pada RUU Intelejen Negara. Pemerintah dan DPR juga tetap berpegang pada semangat reformasi intelejen. Desakan untuk memberikan kewenangan lebih kepada intelejen untuk menangkap, menahan, dan melakukan interogasi, telah ditolak, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum.

Intelijen diberi wewenang untuk melakukan penyadapan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan dan kedaulatan nasional.

Tetapi berdasarkan pasal 31 ayat (1) point-b UU Terorisme, kewenangan untuk menyadap dalam penanggulangan terorisme adalah merupakan kewenangan penyidik, sehingga aparat intelejen seharusnya tidak diperkenan menabrak aturan hukum yang sudah ada.

ARGUMEN KEDUA

UU Intelijen yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja Komisi I DPR belum mengakomodasi norma-norma HAM. UU Intelijen tersebut masih belum sesuai dengan norma umum HAM, baik nasional maupun internasional.

Tercatat dari Komnas HAM terdapat beberapa hal yang krusial dari draft terakhir RUU Intelijen yang perlu diperbaiki, antara lain

Pertama, Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 3 tentang keamanan nasional (Kamnas), karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai Kamnas. Karena pengertian Kamnas tidak boleh direduksi menjadi keamanan pemerintah

Dalam prinsip Johanesburg Ke-1, menyatakan, pembatasan HAM yang dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak sah bila tujuannya untuk melindungi yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional, termasuk melindungi pemerintah dari kesalahannya.

Kedua, Pasal 32 tentang penyadapan. Kewenangan penyadapan seharusnya diberlakukan dalam situasi khusus dengan payung hukum yang jelas, seperti dalam situasi darurat sipil atau darurat militer atau darurat perang yang penetapannya melalui payung hukum. Restriksi ini perlu dijabarkan lebih detil dan tidak bisa diterima dalam kondisi negara tertib sipil. Dan satu hal lagi, hasil penyadapanpun tidak bisa digunakan sebagai barang bukti.

Ketiga, mengenai pengawasan eksternal terhadap intelijen. RUU Intelijen belum mengakomodasi tentang diperlukannya pengawasan terhadap operasi intelijen yang tidak hanya dilakukan oleh DPR, namun perlu dibentuk suatu Komisi Pengawas Intelijen.

Terkait masa retensi dalam Pasal 25 itu, masa retensi yang tidak membagi dan mengkualifikasi jenis rahasia intelijen dapat berpotensi melanggar norma HAM dan menghambat kinerja Komnas HAM sebagai institusi negara. Masa retensi yang terlalu panjang, yakni 25 tahun akan menghalangi upaya penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait adanya dugaan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, sebaiknya masa retensinya adalah tiga tahun, lima tahun dan tujuh tahun, tergantung pada jenis rahasia intelijen. Namun, bila berpotensi dapat menimbulkan perpecahan bangsa, maka masa retensi bisa ditetapkan 25 tahun melalui keputusan pengadilan.

Keempat, pengubahan kewenangan penangkapan menjadi penggalian informasi dalam pasal 31 akan menimbulkan masalah baru karena masih belum jelas, apakah intelijen melakukan penangkapan, pemeriksaan intensif atau interogasi. Ini akan membelengu kebebasan sipil. Ditambah lagi seperti yang kita tahu bahwa wewenang penangkapan yang diatur dalam UU Anti Teroris adalah wewenang penegak hukum, yakni POLRI yang didalamnya terdapat satuan tugas yaitu DENSUS 88 Anti Teroris.

upaya pemerintah untuk melakukan penguatan kewenangan intelijen melalui pembahasan UU Intelijen Negara dalam rangka pemberantasan teroris justru mempersempit makna dan tujuan dari perlunya pengaturan intelijen dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya UU ini tidak memberikan kesempatan atau ruang bagi aparat intelijen untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hokum.

Keinginan intelijen untuk memiliki kewenangan khusus dengan melakukan pelanggaran hukum dan HAM, katanya, merupakan suatu bukti bahwa intelijen masih menggunakan paradigma intelijen otoriter.

Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya tetap mengacu pada aturan hukum dan HAM dalam membahas kewenangan intelejen pada RUU Intelejen Negara. Pemerintah dan DPR juga harus tetap berpegang pada semangat reformasi intelejen. Desakan untuk memberikan kewenangan lebih kepada intelejen untuk menangkap, menahan, melakukan interogasi dan menyadap, haruslah ditolak, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum.

“Aparat intelejen adalah aparat extra judicial, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ranah hukum,”

Selain itu, terdapatnya Pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan, tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang peristilahan itu, sehingga jelas ketentuan ini bersifat karet dan multitafsir. Hal itu dapat membuka ruang tafsir sepihak bagi penguasa maupun aparat intelijen, bahwa kewenangan itu juga termasuk kewenangan menangkap dan kewenangan upaya paksa lainnya. Hal itu tak jauh bedanya dengan istilah pemeriksaan intensif yang didesakkan oleh pemerintah, untuk di masukkan dalam undang-undang Intelijen. Dengan demikian, keberadaan pasal itu juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakan hukum.

Kami menilai penolakan mekanisme penyadapan melalui ijin pengadilan oleh intelijen sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 RUU Intelijen, telah mengancam hak privasi warganegara dan rentan untuk disalahgunakan oleh kekuasaan (abuse of power).

Maka dapat disimpulkan bahwa RUU Intelijen Negara yang telah disetujui oleh DPR ini, terutama dalam hal kewenangan untuk melakukan pemberantasan terorisme, belum cukup fit and proper untuk disahkan menjadi UU.

ARGUMEN KETIGA

Informasi intelijen tak bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku teror.

Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi:

  1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
  2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

● Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan.

ARGUMEN KEEMPAT

Tindakan Penangkapan dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan standar hukum internasional, penangkapan dan penahanan tersangka hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan penggunaan kekuasaan ini mesti diawasi petugas peradilan atau badan yang berwenang menurut hukum untuk memastikan jaminan terhadap kompetensi kemandirian (independensi) dan ketidakberpihakan (imparsialitas).[1]

Sebelum masuk dalam pembahasan tentang ”penangkapan”, perlu diuraikan terlebih dulu beberapa definisi.

Pertama, penyelidikan, yakni ”serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan…”.[2]

Kedua, penyidikan, yakni: “serangkaian tindakan penyidik…untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”[3]

Selanjutnya, ketiga, penyelidik, yakni ”pejabat polisi negara RI”.[4]

Keempat, penyidik, yakni ”pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.[5]

Kelima, penyidik pembantu, yakni ”pejabat kepolisian negara RI yang karena diberikan wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan”.[6]

Dalam hukum acara pidana, dikenal juga ”penyidik” yang bukan berasal dari aparat kepolisian, seperti pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang menjalankan tugas

penyidikan sesuai dengan wewenang khusus berdasarkan undang-undang yang mengatur khusus dan menjadi dasar hukumnya masing-masing.[7] Sebagai tambahan, dalam kasus kejahatan berat hak asasi manusia, Jaksa Agung sebagai penyidik juga dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan kejahatan hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[8] Prosedur penangkapan juga serupa dengan prosedur yang berlaku dalam KUHAP.

Dalam hukum positif yang berlaku, dasar untuk melakukan penangkapan yakni: KUHAP, Undang-Undang (UU) No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Laporan Polisi. Semestinya RUU Intelijen Negara tidak menabrak aturan-aturan ini. Memasukan ide atau konsep ”wewenang khusus” bagi intelijen negara dapat mengakibatkan kegagalan dan kesalahan dalam sistem hukum.[9]

Dalam tindakan pro-justisia berupa penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, paling tidak ada dua alasan yang biasanya dijadikan dasar pertimbangan untuk Surat Perintah Penangkapan, yakni:

(1) untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah”.

(2) untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Surat perintah ini dibuat secara khusus, dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.[10]

Pengecualian hanya berlaku pada kasus seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, yang dapat ditangkap tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.[11] Penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan instansi kepolisian, dalam hal ini ditandatangani oleh penyidik. Sehingga, tidak semua aparat kepolisian, dapat melakukan penangkapan. Hanya aparat kepolisian selaku penyelidik atau penyidik, yang nama-namanya diberikan wewenang berdasarkan surat perintah, yang dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang namanya juga dicantumkan dalam surat perintah penangkapan.

Kewenangan Penangkapan oleh Intelijen Mesti Ditiadakan

Mengapa ”intelijen negara” perlu diberi wewenang penangkapan yakni dalam rangka ”mencegah” atau ”menanggulangi” kejahatan terorisme[12] Padahal Negara memiliki kualitas aparat kepolisian. Struktur komando dan infrastruktur kepolisian (Polri) sudah terbentuk, dari tingkat pusat (Markas Besar) Kepolisian RI; ditingkat I (Mapolda); ditingkat II (Mapoltabes; Polresta dan Mapolres), selanjutnya di tingkat yang lebih rendah lagi (Mapolsekta dan Polsek). Selain itu, kepolisian RI paling tidak telah memiliki 2 badan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan ”terorisme”, yakni Direktorat VI/Anti Teror, yang dipimpin seorang Brigadir Jenderal (Pol) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang juga dikepalai Brigadir Jenderal (Pol).

Setidaknya ada 3 permasalahan pokok yang dikandung dalam kewenangan penangkapan oleh ”intelijen negara”, yakni:

Wewenang penangkapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, di luar itu penangkapan yang dilakukan dapat disebut sebagai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention).[13] Permasalahan pokok pertama, karena aparat badan intelijen bukanlah aparat penegak hukum, maka kewenangan ini bertentangan prinsip due process of law.[14] Karenanya, tidak mengherankan praktik badan intelijen yang menangkap orang secara sewenang-wenang dan tanpa adanya pertanggungjawaban selalu terjadi, sejak zaman Orde Baru.

Kedua, masalah dualisme kewenangan antara kepolisian dengan badan intelijen. Masalah ini, pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz pada masa pemerintahan Megawati. Hamzah ketika itu sempat menyatakan kewenangan melakukan penangkapan, jika diberikan kepada badan intelijen, akan melahirkan kontroversi yang dapat meresahkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum.[15]

Masalah pokok ketiga, masalah akuntabilitas. Badan intelijen, bukanlah aparat yang berstatus penegak hukum. Di Indonesia, berdasarkan UU, penegak hukum adalah status yang diberikan kepada perangkat dalam proses peradilan dan/atau fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: hakim, jaksa, polisi dan advokat.[16]

Dalam KUHAP, walaupun penyelidik adalah semua aparat kepolisian, namun hanya penyidik dan aparat kepolisian yang diberi perintah penyidik dapat melakukan penangkapan.[17] Urusan penangkapan dalam tubuh kepolisian, dilakukan oleh aparat yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan serta mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk melakukan tugas penyidikan, dalam hal ini aparat kepolisian yang dididik sebagai “reserse”.[18] Hal ini diatur agar tidak terjadi penangkapan sewenang-wenang, kecuali penangkapan saat pelaku kejahatan tertangkap tangan.[19]

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, merupakan tindakan yang hanya diperbolehkan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Tindakan penangkapan yang sewenang-wenang merupakan kejahatan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak semua orang atas keamanan dan kebebasan pribadi (the right to liberty and security of person).[20]

Secara singkat, hukum internasional hak asasi manusia, memberikan jaminan hak asasi manusia: “tidak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang”. Karenanya, disiplin hukum hak asasi manusia baik hukum internasional dan regional, banyak menetapkan instrumen hak asasi manusia berkaitan dengan penangkapan seseorang. Hanya petugas penegak hukum yang berkompeten dan yang diberikan otoritas – memiliki code of conduct – yang dapat melakukan penangkapan, serta kewenangan yang diberikan mesti dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur hukum. Di Indonesia, pengadilan negeri, adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan penyelidik dan penyelidik serta memutus ganti kerugian terhadap korban penangkapan yang sewenang-wenang yang telah dilakukan aparat penegak hukum.

Dalam menjalankan tugasnya intelijen bisa melakukan penangkapan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian. Sebab, penangkapan itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang merupakan kewenangan polisi. Intelijen tidak untuk menangkap, memeriksa sendiri. Batasan intelijen terukur, menjunjung tinggi HAM, jadi tidak sewenang-wenang menangkap dan menahan orang. Karena menangkap dan menahan orang itu merupakan kewenangan polisi.

Penangkapan merupakan wilayah penegakan hukum. Sehingga, tidak tepat bila lembaga seperti TNI dan BIN memiliki kewenangan seperti ini. Kalau Polri dan Kejaksaan boleh lah, kan mereka lembaga penegak hukum. Alasannya, karena penyadapan dan penangkapan wilayah penegakan hukum.

Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen tersebut sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam undang-undang intelijen, mengingat kerja intelijen yang rahasia dan tertutup. Kami menegaskan bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Dalam konteks itu, badan  intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum, sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen, menurut Kami adalah langkah mundur dalam proses reformasi sektor keamanan. Pemberian kewenangan itu juga akan mengembalikan format dan posisi lembaga intelijen seperti pada masa orde baru dimana lembaga intelijen negara maupun lembaga intelijen militer dapat melakukan kerja-kerja untuk penangkapan yang pada praktiknya di masa lalu telah berakibat pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM.


[1] Kumpulan Prinsip-prinsip PBB untuk Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan dan Pemenjaraan, Prinsip ke-4. GA Resolution 43/173, 9 December 1988. Body of Principle for the Protection under Any Form of Detention or Imprisonment.

[2] UU No. 8/1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 5.

[3] Ibid, Pasal 1 angka 2.

[4] Ibid., Pasal 1 angka 4.

[5] Ibid, Pasal 1 angka 1. Penyidik, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua. Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Cetak Ulang. Bogor: Politeia, hlm. 16.

[6] UU No. 8/1981, Pasal 1 angka 3. Penyidik Pembantu, berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor dan anggota kepolisian yang diangkat oleh Kapolri. Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo. Ibid.

[7] Lihat juga M. Karjadi dan R. Soesilo. Ibid. , hlm. 18.

[8] UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 11.

[9] Lon Fuller sempat menyatakan bahwa terpenuhinya prosedur penyusunan peraturan hukum harus dilakukan agar mampu mewujudkan sebuah sistem hukum. Sebuah sistem hukum yang tidak dapat berjalan dengan maksimal, sebenarnya tidak dapat disebut sebuah sistem hukum sama sekali. Lihat Leon Fuller. Op.cit., hlm. 39.

[10] Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo. Op.cit., hlm. 25.

[11] Periksa juga UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 36 ayat (4) huruf a; UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 106 ayat (4).

[12] Lihat antara lain komentator pro-kewenangan penangkapan, seperti pernyataan Syamsir Siregar, Kepala BIN, pengamat intelijen Wawan H. Purwanto. Lihat ”BIN Minta Kewenangan Menangkap Orang”, Loc.cit , ”BIN Desak UU Intelijen” Kompas, 25 November 2005 , ”BIN Minta Diberi Kewenangan Memeriksa”, Republika Online, 25 November 2005 , ”BIN Jangan Diberikan Wewenang Menangkap”, Kompas, 8 Oktober 2004.

[13] Lihat UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 9. Lihat juga UN doc. GA Resolution 40/144 of 13 December 1985. Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live, art. 5(1)a.

[14] Prinsip ”due process of law”, secara singkat didefinisikan prosedur hukum yang semestinya. Prinsip ini mempunyai lingkup pengertian hak semua orang untuk mendapat jaminan dan perlindungan oleh hukum dan proses hukum yang diberlakukan terhadapnya. Jaminan hukum ini antara lain hak setiap orang untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat Negara. Prinsip ini juga seringkali dikaitkan dengan, hak untuk hidup dan kebebasan individual. Lihat antara lain John V. Orth, Due Process of Law. A Brief History, Kansas: University Press of Kansas, 2003, hlm. i-ix.

[15] Lihat antara lain ”Jangan Ada Dualisme Kewenangan Polri dan BIN”, Sinar Harapan. 5 Maret 2003

[16] Periksa UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 1; UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Konsideran Menimbang, huruf b; UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 34 ayat (1); UU No. 18/2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

[17] Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo, Op.cit., hlm. 13. Reserse polisi yang tergabung dalam Badan Reserse dan Kriminal, mempunyai tugas pokok mencari dan menemukan pelaku kejahatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk melakukan penangkapan. Lihat juga Situs Polri, “Bareskrim”, dalam http://www.polri.go.id.serse/serse1.php. Mengenai sejarah Bareskrim di Indonesia, lihat http://www.polri.go.id.serse/serse.php. Reserse merupakan salah satu unsur kepolisian yang menjalankan fungsi teknis operasional, selain intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat, dan fungsi teknis yang bersifat administratif. Tugas pokok utama reserse yakni melakukan penyidikan. Namun, memang banyak kritik dan perlunya reformasi dan pembenahan didalam tubuh Bareskrim ini. Lihat antara lain ”Mencari Harapan Tersisa untuk Polisi” Kompas, 6 Maret 2006 , ”Sebuah Momentum untuk Mereformasi Reserse?” Kompas, 8 Januari 2006.

[18] Lihat Ibid.

[19] Lihat Hukumonline, ”RUU Intelijen Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Due Process of Law” dalam http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11387&cl=Berita

[20] Lihat UN doc. GA Resolution 217A(III), 10 December 1948. Universal Declaration of Human Rights, art. 3 , Lihat juga UN doc. General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966. International Covenant on Civil and Political Rights, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49, art. 9. Kovenan ini sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; UN doc. General Assembly Resolution 45/158, 18 December 1990, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, art. 16; UN doc. CCPR. Sixteenth session (1982). General Comment No. 8: Article 9 (Right to liberty and security of persons), paras 1, 2; UN doc. General Assembly resolution 48/104, 20 December 1993. Declaration on the Elimination of Violence against Women, art. 3(c); Periksa OHCHR. Fact Sheet No. 26. The Working Group on The Arbitrary Detention.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s