Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Assalamualaikum wr. wb…

tugas hukum hak kekayaan intelektual mengenai sejarah dan perkembangan HKI. semoga bermanfaat 🙂

Paper Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional,. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa – apa yang sudah diketemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelekualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya. [1]

Semakin dengan berkembangnya teknologi, permasalahan yang muncul di bidang HKI menjadi semakin kompleks. Ini membuat pengaturan yang pasti mengenai Hak Kekayaan Intelektual dirasakan perlu karena tanpa ada pengaturan tersebut maka akan banyak terjadi pelanggaran hak.

Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. [2]

Berkembangnya perdagangan melewati batas – batas Negara dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal – balik, tetapi sudah bersiat antarnegara secara global, pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai melewati batas – batas Negara. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB.

Di tingkat internasional, upaya untuk melindungi HKI berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan telah dilakukan sejak 1979 melalui negosiasi perdagangan internasional. Ada dua alasan kuat yang mendasari upaya tersebut. pertama, maraknya pembajakan dan pemalsuan barang – barang yang dilindungi oleh HKI. Kedua, adanya perkembangan inventoran teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala internasional.[3]

Faktor – faktor tersebut turut memicu pelanggaran HKI di berbagai negara, utamanya di negara – negara berkembang. Misalnya, di tahun 1995, Amerika Serikat menuntut Korea dan Brazil karena negara – negara tersebut dianggap merugikan kepentingannya. Dua tahun kemudian, giliran Singapore yang dituntut oleh Amerika karena perlindungan HKI di negara tersebut dianggap kurang memadai. Untuk mendukung proses penuntutan terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di negara – negara lain yang merugikan kepentingan AS, pemerintah A mendesain pasal 301 dalam UU perdagangannya sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi dagang kepada negara – negara pelanggar. Terhadap keberadaan pasal 301, banyak negara melakukan protes dan berpendapat bahwa pasal tersebut bersifat unilateral sehingga berdekatan dengan pendekatan multilateral yang digunakan oleh GATT. Menyadari bahwa perdagangan semakin mengglobal, negara adikuasa ini mencoba merangkul beberapa negara yang telah lama menjadi mitranya, yaitu Jepang dan negara – negara Uni Eropa untuk mengatasi pelanggaran HKI.

Setelah bernegosiasi di beberapa putaran, impian untuk melindungi HKI dalam kerangka perdagangan internasional berhasil diwujudkan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round) dari tahun 1986 – 1994. Salah satu dokumen penting yang dianggap sangat ambisius dan kontroversial adalah perjanjian tentang Aspek – Aspek HKI yang berkaitan dengan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). secara singkat dapat ditegaskan bahwa perjanjian TRIPS adalah landasan utama yang mengikat negara – negara WTO untuk melindungi HKI secara internasional. Di samping itu, TRIPS juga menyediakan peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan antarnegara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja WTO.[4] Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh perjanjian TRIPS:

  • Hak Cipta
  • Merek
  • Paten
  • Desain Industri
  • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • Rahasia Dagang
  • Varietas Tanaman

Sebagai akibat dari disetujuinya Uruguay Round, setiap anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian TRIPS diwajibkan menyesuaikan perundang – undangan domestiknya di bidang HKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPS, diantaranya negara – negara anggota harus menyesuaikan jangka waktu perlindungan dengan standar TRIPS dan negara anggota juga harus membuat peraturan hukum tentang ketujuh cabang HKI seperti yang tercantum dalam TRIPS.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lampiran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena :

1. TRIP’s menitikberatkan kepada norma dan standard

2. Sifat persetujuan dalam TRIP’s adalah Full Complience atau ketaa
tan yang bersifat memaksa tanpa reservation

3. TRIP’s memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat de
ngan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang
bersifat retributif.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (Intangible).[5]

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif,inventif dan produktif.

Pengesahan perjanjian TRIPs, yang banyak dipengaruhi oleh desakan Amerika Serikat dan (beberapa negara maju lain) telah menyebabkan HKI menjadi sorotan agenda perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat cepat dengan melakukan perubahan UUHC, Merek dan Paten pada tahun 1997. beberapa perubahan lanjutan telah dipersiapkan untuk memperbaiki aturan perundang – undangan tersebut dan beberapa undang – undang baru juga telah disahkan pada tahun 2000 demi menyesuaikan hukum Indonesia dengan perjanjian TRIPs.

Sejarah dan Perkembangan Peraturan HKI di Indonesia

Undang – Undang HKI yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama masa penjajahan. Belanda kemudian juga menjadi anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern atas nama daerah – daerah jajahannya. Perangkat hukum tersebut serta keanggotaan dalam kedua konvensi internasional di atas tetap berlanjut setelah proklamasi 7 Agustus 1945. karena dalam Aturan Peralihan disebutkan bahwa seluruh peraturan perundang – undangan tetap berlaku sampai dikeluarkan aturan yang baru, maka perangkat hukum mengenai HKI yang ditinggalkan Belanda masih berlaku. [6]

Perundangan HKI di Indonesia yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda adalah Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600.

Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan dalam jawaban no. 7 di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dengan mengundangkan:

– Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;

– Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;

– Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, pada tahun 2000 Pemerintah juga mengundangkan :

– Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

– Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

– Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undangundang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

– Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

– Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hak Cipta

Tahun 1958, Indonesia menarik diri dari keikut-sertaannya di konvensi Bern karena hukum HKI yang berlaku masih berupa warisan Belanda. Selang beberapa tahun Indonesia tidak tertarik untuk memberlakukan UUHC nya sendiri, baru pada tahun 1982 Indonesia memiliki UUHC nya sendiri.

Amerika Serikat yang memprihatinkan kurangnya perlindungan terhadap karya asing, mencoba untuk meyakinkan Indonesia dalam berbagai perundingan dagang agar merevisi UU ini. selama beberapa tahun permintaan tersebut tidak dihiraukan, sampai pada pertengahan tahun 1980-an, harga minyak bumi yang menjadi sumber pendapatan Indonesia, anjlok, dan Pemerintah Indonesia memerlukan sumber baru bagi dana investasi dan valuta asing. Masalah lain yang semakin mendesak Indonesia agar merevisi UU ini adalah industri kaset bajakan yang amat sangat besar di Indonesia. ini menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional. [7]

Akhir tahun 1986, pemerintah Amerika Serikat mengancam akan mencabut perlakuan tarif preferensial terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sesuai dengan skema ‘sistem Preferensi Umum’ apabila Indonesia tidak memperbaiki sistem perlindungan hak ciptanya. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan perubahan Undang – Undang Hak Ciptanya pada tahun 1987, dengan memperpanjang masa berlaku perlindungan, melindungi karya – karya asing secara lebih komprehensif dan memperberat ancaman pidana untuk pelaku pelanggaran.

Paten

Undang – undang paten Belanda tidak dipertahankan setelah kemerdekaan Indonesia. pada tahun 1953, sebuah keputusan Menteri KeHKIman diterbitkan untuk mengatasi kekosongan hukum paten dengan menyelenggarakan pendaftaran sementara terhadap penemuan dan membuat prioritas menjelang undang – undang paten disahkan. Akan tetapi dari 13400 permohonan yang didaftarkan sesuai Kepmen ini, hanya 500 yang berasal dari warga negara Indonesia, sehingga kebutuhan dari dalam negeri terhadap keberadaan sebuah UU Paten tidak dirasa terlalu mendesak. Baru pada tahun 1989 UU Paten Indonesia untuk pertama kalinya disahkan, dan mulai berlaku pada tahun 1991. [8]

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa undang – undang paten ini tidak lahir berdasarkan inisiatif Indonesia sendiri. Pada tahun 1988, pemerintah AS mengamandemen UU Perdagangan 1974 dengan menambah aturan khusus ‘special 301’, sebagai dasar bagi wakil perdagangan Amerika Serikat (USTR) untuk menggolongkan negara – negara lain ke dalam tiga kategori berdasarkan sistem hukum HKI nasional masing – masing. penggolongan ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam memberikan sanksi perdagangan sepihak. USTR secara khusus menyatakan sangat tidak puas dengan sangat kurangnya perlindungan paten terhadap obat – obatan, dan mengancam Indonesia untuk memberlakukan aturan khusus ‘special 301’ tersebut. sebagai respon, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang – Undang Paten tahun 1989.

Merek

Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan Undang – Undang mereknya yang pertama, yang merupakan terjemahan dari UU merek Belanda dan lebih menyerupai UU perlindungan konsumen. Setelahnya, lagi – lagi pemerintah AS melakukan tekanan perdagangan yang signifikan terhadap Indonesia melalui GSP dan USTR agar memperbaiki sistem perlindungan bagi pemilik merek asing. Sistem Indonesia yang menganut prinsip ‘pemakai pertama’ telah menyebabkan warga Indonesia boleh mendaftarkan merek asing dengan itikad buruk, kemudian meminta royalti tinggi pada waktu pemilik merek yang sah memasuki pasar Indonesia. karena hal inilah UU Merek dirombak secara besar – besaran pada tahun 1992.[9]

Desain Industri

Indonesia telah meratifikasi semua konvensi di bidang Desain Industri, seperti WTO dan TRIPS, dan berdasarkan keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 juga meratifikasi Konvensi Paris. Indonesia pun telah ikut serta dalam The Hague Agreement (London Act) concerning the international deposit of industrial design.

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa dekade hak Desain Industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang – undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya masih merupakan bagian dari pengaturan industrian pada umumnya, yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang – undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam satu bab yang terdiri dari beberapa pasal. Barulah pada tahun 2000 terbit undang – undang yang seara khusus mengatur Desain Industri tersebut, yaitu melalui UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan khusus menyangkut materi desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam UU No. 32 tahun 2000. [10]

Rahasia Dagang

Dengan berlakunya WTO dan TRIPS dan juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang – undangan di bidang informasi yang dirahasiakan (undisclosed information). Khusus menyangkut perlindungan rahasia dagang (trade secret) atau informasi yang dirahasiakan, telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU tersebut terdiri atas 10 bab dan 19 pasal, dan mengamanatkan pembentukan 1 Peraturan Pemerintah dan 2 Keputusan Presiden.[11]

Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan HKI awalnya dimulai oleh bangsa Eropa, karena bangsa tersebut yang menaruh perhatian paling besar terhadap HKI. Semakin berkembangnya teknologi, dan perdagangan yang melewati batas – batas negara, konvensi – konvensi internasional mengenai HKI mulai diadakan untuk mengatur perlindungan HKI secara global. Indonesia yang pada awalnya tidak menaruh perhatian besar pada HKI, kemudian terkena desakan internasional dan akhirnya menjadi salah satu negara yang menandatangani banyak konvensi internasional soal HKI dan yang paling tanggap dalam penerapan perjanjian – perjanjian tersebut dalam hukum nasionalnya.

Daftar Pustaka

Pustaka Cetak

Asian Law Group, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual¸ Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Pustaka Online

JJ. Armstrong Sembiring, “Sejarah dan Perkembangan HKI di Indonesia,”, www.greasy.com. diakses tanggal 6 Juli 2011, jam 07.30


[1] Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual¸ Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 7

[2] JJ. Armstrong Sembiring, “Sejarah dan Perkembangan HKI di Indonesia,”, www.greasy.com, diakses tanggal 6 Juli 2011, jam 07.30

[3] Asian Law Group, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 24.

[4] Ibid

[5] JJ. Armstrong Sembiring, Loc.cit.

[6] Asian Law Group, Op.cit. hlm. 65

[7] Ibid, hlm. 66

[8] Ibid, hlm. 68

[9] Ibid. Hlm. 69

[10] Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Op.cit., Hlm. 213

[11] Ibid, hlm. 251

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s