Rahasia dagang dan analisis kasus

Assalamualaikum wr. wb…

tugas hukum hak kekayaan intelektual tentang rahasia dagang.

semoga bermanfaat🙂

1. Mengapa sengketa rahasia dagang bisa terjadi?

Sengketa Rahasia dagang dapat terjadi karena seseorang tidak bisa menjaga Rahasia itu dengan baik. Biasanya, seseorang akan membocorkan Rahasia dagang suatu perusahaan apabila diiming – imingi uang yang berjumlah besar.

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan :

“Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.

Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

2. apakah peraturan perundang – undangan sudah dapat mengakomodasi kepentingan pemiliki maupun pengguna rahasia dagang?

Dalam beberapa hal, ketentuan dalam perundang – undangan memang telah cukup mengakomodasi, seperti contohnya pasal mengenai pemidanaan. Akan tetapi beberapa ketentuan lain tampak dibuat secara kurang jelas sehingga membingungkan masyarakat. Salah satunya adalah Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.

Sesuai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan dari peraturan perundang – undangan mengenai rahasia dagang adalah rinci dan penjelasan. Seharusnya redaksi kata – kata untuk beberapa pasal dapat dibuat lebih jelas lagi agar tidak membingungkan masyarakat.

3. Studi Kasus

Fakta Hukum

Who:

Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah Danar Dono, karyawan PT Kota Minyak Automation yang dituntut oleh PT Kota Minyak Automation.

What:

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah pembocoran rahasia dagang PT Kota Minyak Automation yang dilakukan oleh Danar Dono. Danar Dono membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja kepada saingan perusahaannya.

Why:

  • Maret 2007, Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak Automation membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia.
  • Tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico dengan tujuan memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota Minyak Automation. PT Envico meminta Danar Dono untuk mengerjakan proposal tersebut karena Danar Dono telah mengatakan bahwa ia telah keluar dari PT Kota Minyak Automation. Atas keperluan ini PT Envico membayar 200 juta rupiah pada Danar Dono.
  • Danar Dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal penawaran PT Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar $ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $ 121.331,00 dan sengaja membuat PT Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan ‘ground level concentraton’ sehingga tidak lolos secara tekhnikal sehingga setelah tender dibuka oleh PT Medco E&P Indonesia perwakilan PT Kota Minyak Automation kalah dan PT Envico menjadi pemenang tender.
  • Perbuatan Danar Dono lalu diketahui oleh PT Kota Minyak Automation berdasarkan file computer terdakwa, dimana terdapat Purchase Order dari PT Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT Envico atas nama Danar Dono.
  • Karena ini PT Kota Minyak Automation mengalami kerugian, kemudian lalu menuntut Danar Dono di PN Jakarta Utara. Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa Danar Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, juga diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
  • Danar Dono lalu mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan sama dengan PN Jakarta Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara Danar Dono menjadi 1 tahun 2 bulan.
  • Danar Dono yang masih merasa tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

When :

kasus ini terjadi tahun 2007, dan dibawa ke Mahkamah Agung tahun 2009.

Where :

kasus ini terjadi di Jakarta.

Masalah Hukum

  1. apakah kasasi yang diajukan Danar Dono memiliki alasan yang cukup agar bisa diadili oleh Mahkamah Agung?
  2. apakah yang dibocorkan oleh Danar Dono termasuk dalam ranah rahasia dagang?
  3. apakah Danar Dono memang terikat agar tidak bisa membocorkan rahasia perusahaannya?

Putusan Hakim

Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Danar Dono, kemudian membebankan pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Pertimbangan Hakim

Alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di mana seharusnya tedakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa, terdakwa mengungkapkan informasi pada pihak lain yaitu kepada PT Envico sehingga perusahaan PT Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian. Putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang – undang, sehingga harus ditolak.

Analisis

Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa Danar Dono telah sengaja membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja kepada perusahaan kompetitor sehingga perusahaan kompetitor dapat memenangkan tender yang seharusnya dimenangkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Untuk itu, memang benar apa yang telah diterapkan oleh PN Jakarta Utara dan PT Jakarta bahwa Danar Dono terbukti telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang yang dimuat dalam UU no. 30 th 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal – pasal tersebut berbunyi;

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah kasus Cohen vs Lindenbaum. Meski kasus tersebut masuk dalam ranah perdata, tapi disini dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang merugi akibat rahasianya dibocorkan, maka Lindenbaum berhak mengajukan gugatan terhadap Cohen. Dalam kasus ini, dapat dilihat karena PT Kota Minyak Automation merugi karena rahasianya dibocorkan, maka perusahaan ini berhak menuntut orang yang membocorkan rahasia dagangnya. PT Envico tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa Danar Dono masih bekerja dalam perusahaan saingannya, sehingga tidak dapat dituntut.

Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi dilakukan oleh buruh dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini telah ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja berdasarkan perjanjian yang mengaturnya.

Untuk masalah hukum kedua, tercantum dalam pasal 3 UU No. 30 th 2000 yaitu yang termasuk dalam rahasia dagang yang dapat dilindungi;

(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dalam meningkatkan keuntungan secaraekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang

menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Apabila dilihat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 tersebut, Karena proposal yang dibuatkan oleh Danar Dono untuk PT Kota Minyak Automation tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya mencantumkan ketentuannya dalam peraturan tata tertib perusahaan maka termasuk kedalam rahasia dagang sehingga harus dilindungi. Dan karena Danar Dono telah melakukan perbuatan membocorkan rahasia tersebut maka ia memang melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana.

Untuk masalah hukum nomor 3, Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang perburuhan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak” yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan.

Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heteronom dalam hukum perburuhan, dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan (kaidah heteronom) antara lain:
1. adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual);
2. adanya unsur di bawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja;3. adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura)

4. adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.
Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (rahasia dagang perusahaannya) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.

Secara pidana, tuntutan dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah pasal 13 dan pasal 17(1), yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hanya dapat dilakukan tuntutan apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (pasal 17(2)). Jadi pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan).

Melihat pada peraturan perundangan di bidang perburuhan, maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam Kepmen. TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ijin PHK ini diberikan oleh P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) Daerah untuk PHK perorangan atau P4 Pusat untuk PHK massal.

Ketentuan dalam KepmenTK tersebut terdapat pula dalam undang-undang tenaga kerja yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 158 ayat 1(i) dinyatakan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kesalahan berat tersebut harus dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Sesuai uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus, benar bahwa Danar Dono sebagai karyawan PT Kota Minyak Automation tidak memiliki hak untuk membocorkan rahasia perusahannya karena ia telah terikat perjanjian kerja oleh perusahaan. Dan perusahaan pun berhak menuntut secara pidana Danar Dono karena ia memang terbukti melakukan tindak pidana.

Karena hakim di kedua pengadilan tingkat sebelumnya tidak salah dalam menerapkan hukum, maka benar apa yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi Danar Dono harus ditolak. Karena penolakan ini maka Danar Dono harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, hakim tidak salah menerapkan hukum dan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang maka ia harus dijatuhkan pidana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s