Kasus Yugoslavia

Assalamualaikum wr. wb…

analisis mengenai kasus suksesi negara dalam hukum internasional, Yugoslavia.

mungkin kurang lengkap, tapi semoga bermanfaat🙂

Yugoslavia Case

Fakta Hukum

  • tahun 1918, setelah dibubarkannya kekaisaran Austria-Hongaria setelah Perang Dunia I maka kerajaan Bangsa Serbia, Kroasia, dan Slovenia didirikan dengan Peter I dari Serbia sebagai raja.
  • Tahun 1928, Kroasia mencoba melepaskan diri setelah seorang anggota parlemen dari Kroasia dibunuh.
  • 1929, nama negara diubah menjadi Kerajaan Yugoslavia.
  • 1939, Kroasia mendapatkan lebih banyak otonomi.
  • 1941 – 1945, wali Raja Yugoslavia, Pangeran Paul terpaksa menandatangani persetujuan kerja sama dengan poros Jerman – Italia – Jepang. Akan tetapi para perwira Serbia yang anti-Jerman berontak dan menggulingkan pemerintahannya. Akibatnya, Hitler lalu menyerang Yugoslavia. Negara Balkan tersebut kemudian jatuh.
  • Setelah menaklukkan Yugoslavia, Hitler memecah belah negeri tersebut di bawah pendudukan poros dan rezim boneka lokal. Atas perintah Hitler, bekas propinsi Kroasia, Bosnia, dan Hercegovina digabungkan ke dalam negara boneka Kroasia sementara wilayah sebagian besar Kosovo, Montenegro Selatan dan Macedonia Barat digabungkan ke dalam negara Albania Raya.
  • Penduduk Yugoslavia bangkit melawan pasukan pendudukan dan bergabung dengan dua kekuatan gerilya utama: Kaum Chetnik yang didominasi orang Serbia pendukung raja dan kaum partisan pimpinan Tito yang komunis.
  • Yugoslavia di masa ini menjadi medan pertempuran, karena penduduknya bukan hanya memerangi pasukan pendudukan Poros namun juga saling membantai antara sesama warga – suatu preseden bagi perang antar etnis tahun 90an. Di negara Kroasia yang merdeka, kaum nasional ekstrim Kroasia bekerja sama dengan kaum muslim Bosnia berusaha membersihkan negara boneka tersebut dari orang – orang Serbia, yahudi dan jypsi.
  • 1943, Federal Demokratik Yugoslavia diproklamasikan oleh para partisan komunis. Negosiasi dengan pemerintahan kerajaan Yugoslavia dalam pengasingan terus dilakukan, sementara wilayah kerajaan Yugoslavia masih diduduki oleh sekutu.
  • 1945, nazi Jerman menyerah, para partisan mengambil alih kekuasaan di seluruh bagian negara. 29 November, raja Petar II dimakzulkan oleh Majelis Konstituante Komunis Yugoslavia pada saat masih dalam pengasingan. 2 Desember, pemerintah Komunis menyatakan keseluruhan wilayah ini, sebagai bagian Federal Demokratik Yugoslavia.
  • 1946, 31 Januari, Federal Demokratik Yugoslavia berganti nama menjadi Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Negara ini terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan Republik Makedonia, serta dua daerah otonom yang menjadi bagian Serbia: Kosovo, dan Vojvodina.
  • 1948, melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Yugoslavia ingin berjalan sendiri dalam menjalankan paham komunisme.
  • 1991, pada 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan, tentara federal (terutama beranggotakan orang Serbia) mengintervensi. Akan tetapi perang di Slovenia hanya berlangsung 7 hari karena penduduk disana nyaris homogen sehingga tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Dibandingkan dengan Slovenia yang memiliki penduduk homogen, perang di Kroasia berlangsung sengit dan lama serta kejam karena ingatan sejarah PD II maupun besarnya komunitas Serbia. Ketika republik Macedonia, negara bagian termiskin, memerdekakan diri pada 8 September, tentara Federal diam saja.

· Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran Federasi Yugoslavia yang diikuti adanya Republik-Republik Bagian yang merdeka. Dari Republik-Republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk Konfederasi. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Propinsi Otonom Vojvodina maupun Kosovo menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut diatas dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar Republik-Republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.

· Pihak Serbia tidak mengakui perbatasan-perbatasan administrasi menjadi perbatasan negara serta tidak akan mengakui pembentukan negara-negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan, karena menyangkut nasib etnis Serbia di dalam wilayah-wilayah perbatasan administrasi tersebut. Sementara itu bentuk negara Konfederasi yang merupakan gabungan negara-negara merdeka dan berdaulat yang dibentuk berdasarkan persetujuan maupun dapat dibubarkan secara unilateral dipandang merugikan blok Serbia karena berarti akan memperkecil wilayahnya dimana selama ini etnis Serbia telah tersebar di semua Republik Bagian Yugoslavia.

· Dilain pihak Pimpinan Bosnia Herzegovina /Ketua Partai SDA di Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, bersama-sama Pimpinan Makedonia,Kiro Gligorov, mencoba menengahi masalah kelanjutan Yugoslavia dengan mengusulkan formasi yang disebut 2 + 2 + 2. Formasi tersebut adalah Serbia dan Montenegro bersatu dalam suatu negara Federal yang menjalin hubungan kenegaraan dengan Bosnia Herzegovina danMakedonia yang juga bergabung dalam suatu Federasi dengan suatu bentuk hubungan Federasi yang “longgar”. Selanjutnya ke-4 negara tersebut diatas mengadakan hubungan untuk bergabung dengan Kroasia dan Slovenia dalam bentuk Konfederasi.

  • Baik usulan Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina, Makedonia mengenai bentuk negara Yugoslavia ternyata ditolak oleh Serbia kecuali usulan untuk meneruskan perundingan sampai ditemukannya jalan keluar. Perundingan demi perundingan terus berlanjut namun keputusan mengenai bentuk negara tidak tercapai. Keadaan demikian yang tidak menentu ditambah dorongan-dorongan dari pihak-pihak luar telah mengakibatkan Slovenia dan Kroasia secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 1991 memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam negara antara yang mendukung dan tidak mendukung kemerdekaan.
  • Kelompok Masyarakat Eropa yang sejak semula turut terlibat dalam proses disintegrasi eks Yugoslavia menghadapi gerakan Slovenia dan Kroasia yang memproklamirkan kemerdekaannya tersebut kembali turut campur-tangan dengan menasehatkan Slovenia dan Kroasia untuk menangguhkan kemerdekaannya serta tidak mengambil langkah-langkah apapun selama 3 (tiga) bulan sebagai reaksi keputusan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sikap Masyarakat Eropa tersebut mendapat reaksi keras dari blok Serbia serta menolak saran dari Masyarakat Eropa karena dinilai dapat mengancam pecahnya perang saudara karena tidak akan terjadi kesepakatan selama masa penundaan tersebut. Dilain pihak Kroasia dan Slovenia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional terutama dari kelompok Masyarakat Eropa.
  • Sementara itu Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan Republik-Republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992, namun sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya pada tanggal 23 Desember 1991 Jerman dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi Republik tersebut dibelahan dunia lainnya.
  • Pada tanggal 15 Januari 1992 hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa Slovenia dan Makedonia telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, Kroasia belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang-nya yang mengatur etnis-etnis minoritasnya sedangkan Bosnia Herzegovina akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, ternyata justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara Makedonia justru ditunda karena protes Yunani atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.
  • Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah pengakuan AS terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.
  • Setelah Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kedaulatannya pada tanggal 25 Juni 1991, pada tanggal 27 Juni 1991 sebanyak 2.000 orang pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, Kepolisian Federal dan petugas Bea-Cukai Federal, dikirim ke perbatasan-perbatasan Yugoslavia dengan Austria. Kedatangan pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dan lain-lain diperbatasan Slovenia tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan peluru dan perlengkapan pencegah huru-hara, Informasi tentang kelemahan pasukan-pasukan ini, termasuk route perjalanan, diketahui oleh Wakil PM Yugoslavia pada saat itu, Zivko Pregel (etnis Slovenia) dan segera diinformasikan kepada pimpinan Slovenia, sehingga pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dapat dihadang oleh HANTER Slovenia ditengah perjalanan tanpa dapat membela diri sehingga mission Angkatan Bersenjata Yugoslavia ini gagal total. Kemenangan HANTER Slovenia terhadap Angkatan Bersenjata Yugoslavia tersebut, semakin membuat berani untuk mendukung para politikus Slovenia untuk memisahkan diri dari Federasi.
  • 1992: Penduduk Muslim dan Kroasia di Bosnia-Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan Tentara Federal, yaituRepublik Serbia Bosnia dan Herzegovina yang kemudian menjadi Republik Srpska. Sekali lagi, perang di Bosnia-Herzegovina berlangsung sengit dan kejam karena alasan trauma sejarah. Dari enam negara bagian hanya Serbia dan Montenegro yang tertinggal, yang kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 28 April 1992.
  • 1995: Perjanjian Dayton mengakhiri perang di Bosnia-Herzegovina.
  • 2000: Pada bulan Oktober, Milosevic mundur setelah Vojislav Kostunica menang pemilu. Milosevic padam bulan Juni 2001 diserahkan kepada Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia.
  • 2002: Pada bulan Maret, pemerintah Serbia dan Montenegro sepakat untuk membuat uni yang lebih bebas.
  • 2003: Pada tanggal 4 Februari, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia.

Masalah Hukum

Langkah Internasional

1. Kelompok Masyarakat Eropa yang sejak semula turut terlibat dalam proses disintegrasi eks Yugoslavia menghadapi gerakan Slovenia dan Kroasia yang memproklamirkan kemerdekaannya tersebut kembali turut campur-tangan dengan menasehatkan Slovenia dan Kroasia untuk menangguhkan kemerdekaannya serta tidak mengambil langkah-langkah apapun selama 3 (tiga) bulan sebagai reaksi keputusan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sikap Masyarakat Eropa tersebut mendapat reaksi keras dari blok Serbia serta menolak saran dari Masyarakat Eropa karena dinilai dapat mengancam pecahnya perang saudara karena tidak akan terjadi kesepakatan selama masa penundaan tersebut. Dilain pihak Kroasia dan Slovenia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional terutama dari kelompok Masyarakat Eropa.

2. Sementara itu Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan Republik-Republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992, namun sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya pada tanggal 23 Desember 1991 Jerman dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi Republik tersebut dibelahan dunia lainnya.

3. Pada tanggal 15 Januari 1992 hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa Slovenia dan Makedonia telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, Kroasia belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang-nya yang mengatur etnis-etnis minoritasnya sedangkan Bosnia Herzegovina akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, ternyata justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara Makedonia justru ditunda karena protes Yunani atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.

4. Mengenai Yugoslavia, Komisi Arbritase Internasional yang dibentuk dalam kerangka Konferensi untuk Perdamaian Yugoslavia, dalam pendapat hukumnya no.9 tanggal 4 Juli 1992 merumuskan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan suksesi negara-negara antara Republik Federal Yugoslavia dan negara-negara yang baru lahir dari perpecahan negara tersebut. Secara berhati-hati Komisi Arbritasi menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan yang dilakukannya, negara-negara yang bersangkutan harus berusaha untuk mencapai hasil yang adil atas prinsip-prinsip yang menjiwai Konvensi-konvensi Wina 1978 dan 1983 dan atas dasar ketentuan-ketentuan yang tepat dari hukum kebiasaan internasional.

5. Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah pengakuan AS terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.

6. Selanjutnya Komisi Arbritasi Internasional untuk negara bekas Yugoslavia telah memeriksapersoalan mengenai pemindahan barang-barang milik negara yang dalam konteks pelaksanaannya merupakan suatu upaya yang sangat kompleks. Pembagian aktiva dan pasiva akibat dislokasi suatu negara begitu rumitnya sehingga pendekatan yang dipakai hanyalah prinsip umum itikad baik. Sesuai prinsip tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa hanya diminta keharusan melakukan segala upaya untuk mencapai solusi yang adil.

1.

Analisis

Dari pengalaman mutasi-mutasi territorial yang terjadi baru-baru ini di kawasan Eropa Timur dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Yang pertama mengenai kontinuitas negara. Keinginan Yugoslavia baru yang kenyataannya hanya terdiri dari Serbia dan Montonegro untuk tetap memakai nama Republik Sosialis Federal Yugoslavia ditolak oleh negara-negara lainnya yang hanya mau melihat dalam pemecahan negara tersebut sebagai suatu kasus suksesi negara. Hal ini juga ditegaskan oleh Komisi Arbritasi[6] mengenai Yugoslavia.

2. Pelajaran kedua ialah kedua Konvesi Wina tersebut telah ditinggalkan oleh praktek yang berkembang.

3. Komisi Arbritase tersebut talah merumuskan salah satu dari prinsip umum yang dapat dipakai dalam persoaan suksesi: yaitu prinsip untuk mencapai hasil yang adil melalui kesepakatan dan konsertasi antara negara-negara yang melakukan suksesi.[7]

Secara umum penggantian suatu negara oleh negara lain mengenai tanggung jawab hubungan internasional suatu wilayah menimbulkan tiga maslah pokok. Yang pertama suksesi berdampak langsung terhadap individu-individu yang terdapat diwilayah tersebut. Yang kedua, suksesi mempunyai pengaruh langsung terhadap hukum nasional yang berlaku di wilayah yang dimaksud. Ketiga, suksesi negara mempunyai beberapa akibat terhadap pengaturan yuridik internasional terutama antar negara yang baru dengan negara lain.

Bila terjadi mutasi teritorial, secara prinsip Negara penggganti memberikan kewarganegaraannya kepada penduduk dari wilayah yang mengalami suksesi. Namun bagi kepentingan penduduk yang bersangkutan diberikan dua kemungkinan: pertama bersifat kolektif yaitu plebisit dan kedua kedua bersifat individual yaitu hak untuk memilih.

Plebisit merupakan konstitusi bagi seluruh anggota masyarakat untuk megetahui apakah mereka menerima atau menolak kekuasaan yang baru atau menerima aneksasi (pencaplokan). Cara ini sering dipraktikkan pada pertengahan abad ke-19 sebagai pelaksanaan prinsip kewarganegaraan. Demikian juga sesudah perang dunia I, sebagai implementasi sejumlah klausul Perjanjian Versailles. Sistem Plebisit ini kemudian berubah menjadi referendum sebagai cara yang paling langsung bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri ini merupakan praktik yang umum berlaku dalam era dekolonisasi setelah berakhirnya Perang Dunia yang lalu. Yang terakhir adalah jajak pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 yang berakhir dengan kemenangan kelompok kemerdekaan.

Hak untuk memilih (opsi) adalah hak yang diberikan kepada para penduduk dari wilayah yang diduduki untuk memilih dalam jarak waktu tertentu antara warga negara dari negara sebelumnya dan kewarganegaraan negara pengganti. Pelaksanaan prinsip ini sering terjadi sebagai akibat perjanjian-perjanjian perdamaian dari kedua Perang Dunia yang lalu. Suksesi negara dalam hubungannya dengan kewarganegaraan saat ini sedang dibahas oleh Komisi Hukum Internasional di Jenewa.

Suksesi Negara, Barang-barang dan Hutang Publik

Praktek internasional menunjukkan bahwa Negara baru mewarisi barang-barang public dari Negara yang pecah.

Barang-barang yang merupakan bagian dari milik pemerintah

Dalam hal ini praktek internasional menerima suksesi negara baru terhadap barang-barang negara sebelumnya. Persoalan ini terutama timbul waktu penyatuan teritorial di tahun 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia I. Menurut pasal 256 Perjanjian Versailles dan pasal 208 Perjanjian Saint Germain, negara-negara sekutu yang memperoleh pemindahan wilayah-wilayah yang sebelumnya milik salah satu negara yang kalah perang, dapat mengambil semua barang-barang dan milik negara di wilayah yang diserahkan.[8]

Pemindahan Arsip

Walaupun sifat publik dari arsip ini tidak bisa dibantah, tetapi dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan komplikasi. Memang selalu diterima bahwa arsip yang disimpan oleh pemerintah daerah mengikuti nasib wilayah, yang berarti diserahkan kepada negara yang menduduki. Pasal 23 Konvensi Wina 8 April 1983 mengakui prinsip transfer arsip-arsip negara tanpa kompensasi kepada negara pengganti.

Secara umum Konvensi Wina ini hanya bertujuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat menambah, sekedar memberikan pedoman, yang selanjutnya dijelaskan dan diperinci kasus perkasus dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang bersangkutan dengan menghormati kedalatan tiap-tiap bangsa atas kekayaan dan sumber alamnya (pasal 15 para 4 dari Konvensi).

Suksesi mengenai hutang negara

Konvensi Wwina 1983 yang menyangkut hutang Negara memberikan solusi yang cukup maju. Sehubungan dengan itu, pasal 37 sampai 41 Konvensi mendirikan dualitas norma hukum tergantung apakah suksesi itu menyangkut atau tidak negara-negara yang baru merdeka. Ketentuan umum adalah pemindahan hutang negara kepada negara pengganti dilakukan dalam proporsi yang adil terutama dengan memperhitungkan benda-benda, hak-hak dan kepentingan yang dipindahkan kepada negara pengganti. Tetapi sepanjang yang menyangkut negara-negara yang lahir sebagai akibat dekolonisasi sama sekali tidak akan ada hutang dari negara sebelumnya yang beralih kepada negara yang baru merdeka kecuali ada pernyataan yang jelas dari negara baru tersebut (pasal 38 Konvensi).

[9]

Suksesi Negara, dan Orde Yuridik

Suksesi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Sampai sekarang ini masalah-masalah suksesi yang dipelajari adalah suksesi yang terjadi dalam wilayah sendiri dari duatu negara sebagai akibat pemindahan kedaulatan. Sekarang ini akan dibahas masalah-masalah yang timbul sebagai akibat subtitusi kedaulatan wilayah oleh kedaulatan yang lain dan kaitannya dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.

Pertanyaan pertama yang timbul adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana negara pengganti terkait pada kewajiban-kewajiban konvensional yang telah dibuat oleh negara sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai wilayah yang berdaulat atas wilayah yang dikuasainya. Konvensi Wina tahun 1978 secara integral berisikan ketentuan-ketantuan mengenai hal ini, tetapi sebagaimana diketahui belum lagi mulai berlaku, sehubungan dengan itu kita terpaksa membedakan ketentuan-ketenatuan yang mencerminkan prinsip hukum kebiasaan, yang berlaku sekarang dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konvensi.

a. Mengenai Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan ini dalam praktiknya dapat saja dikesampingkan oleh konvensi-konvensi khusus. Dalam hal ini dapt dicatat bahwa praktek iternasional lebih menerima prinsip tidak dapat dipindahkannya perjanjian-perjanjian politik, seperti perjanjian-perjanjian aliansi militer, konvensi-konvensi mengenai status netralitas atau mengenai bantuan timbal balik dua negara. Kadang-kadang kelihatannya cukup sulit pula untuk menentukan sifat politik dari suatu perjanjian internasional terutama perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi.

Sebaliknya sejumlah perjanjian internasional yang dianggap mempunyai nilai hukum kebiasaan tetap berlaku. Sebagai contoh terutama perjanjian-perjanjian teritorial yang berkaitan dengan penetapan tapal batas atau jalur komunikasi.

Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat internasional yang kadang-kadang disebut perjanjian-hukum secara umum dapat dipindahkan dari negara sebelumnya kepada negara pengganti. Namun kesukaran-kesukaran sering terjadi bila menyangkut situasi dekolonisasi. Mengenai hal ini berbagai solusi diberlakukan: memulai baru sama sekali, yaitu tidak menerima perjanjian-perjajian apapun yang dibuat sebelumnya kecuali perjanjian-perjanjian teritorial atau meminta tempo waktu untuk berpikir dulu dan bila waktu tersebut telah lewat, maka perjanjian-perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku lagi kecuali konfirmasi yang tegas dari negara pengganti, atau menerim suksesi dengan catatan akan dipelajari kembali dikemudian hari. Dalam Ordonansi tentang tindakan sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah pada tanggal 8 april 1993, atas permintaan Bosnia and Herzegovina dalam kasus pelaksanaan Konvensi untuk Pencegahan dan Penghapusan kejahatan Genosida, Mahkamah membenarkan validitas pernyataan-pernyataan sepihak dari Bosnia and Herzegovina dan Yugoslavia baru (Serbia dan Montenegro) yang berisikan kesediaan masing-masing Negara untuk mengambil alih komitmen-komitmen intenasional yang telah diberikan Republik Federasi Yugoslavia sebelumnya.[11]

Secara umum pengalaman di Eropa Timur baru-baru ini menunjukkan bahwa bila kecenderungan negara-negara pengganti lebih banyak pada kontinuitas kewajiban-kewajiban konvensional yang telah disepakati terutama di bidang hak-hak asasi dan perlucutan senjata, prinsip kontinuitas yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1978 dianggap terlalu kaku untuk dilaksanakan tanpa perkecualian atau pengaturan praktis yang dibuat untuk masing-masing keadaan.[12]

Konvensi Wina 1978 mengkodifikasikan sebagian besar dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan tersebut diatas. Demikianlah konvensi menyatakan dalam pasal-pasal 11 dan 12 nya bahwa suksesi negara tidak merubah status tapal batas dan status teritorial lainnya. Sebaliknya konvensi mendesakkan pembebasan negara-negara yang baru merdeka terhadap kewjiban-kewajiban konvensional yang dibuat oleh negara sebelumnya dengan mendorong sejauh mungkin solusi penolakan-penolakan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Dengan demikian maka konvensi-konvensi mltilateral secara prinsip tidak dapat dipindahkan kepada negara baru, kecuali negara tersebut menghendakinya.

Dalam hal penyatuan atau pemisahan negara, Konvensi Wina 1978 berisikan berbagai pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dan diharuskan oleh sifat khusus berbagai situasi suksesi. Prinsip dipertahankannya konvensi-konvensi terhadap negara pengganti masih tetap merupakan ketentuan umum.

Mengenai Perjanjian Reunifikasi Jerman tanggal 31 Agustus 1990 dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Republik Federal sebelumnya, berlaku terhadap Jerman bagian Timur sedangkan Konvensi-konvensi yang dibuat oleh Republik Demokrasi Jerman sebelumnya dengan negara-negara lain akan ditinjau kembali dengan negara-negara tersebut.

Suksesi negara harus dibedakan dengan suksesi pemerintah. Suksesi negara bersifat eksternal sedangkan suksesi pemerintah bersifat internal. Terhadap suksesi pemerintah berlaku prinsip kontinuitas yaitu sekalipun terjadi perubahan pemerintah atau ketatatnegaraannya, negara tersebut tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban internasionalnya. Pemerintah yang baru tetap terikat terhadap hak-hak dan kewajiban pemerintah lama.

One thought on “Kasus Yugoslavia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s