Kasus Temple of Preah Vihear

Assalamualaikum wr. wb…

analisis terhadap kasus temple of Preah Vihear.

semoga bermanfaat 🙂

TEMPLE OF PREAH VIHEAR

FAKTA HUKUM

  • Terjadi konflik perbatasan berdasarkan traktat tahun 1904 di kawasan Suaka Candi yang menurut traktat tersebut, perbatasan mengikuti garis batas air, dan garis perbatasan tersebut menurut peta perbatasan, yang disempurnakan pada tahun 1907, dan disampaikan pada tahun 1908, kepada pemerintah Thailand.
  • Pada 1908, peta (Annex I Map) yang dikeluarkan oleh kartografer Prancis menetapkan perbatasan Thailand-Kamboja, ketika Kamboja masih di bawah koloni Prancis.
  • Karena pemerintah Thailand dengan sikapnya menerima peta garis perbatasan dan tidak memperlihatkan suatu kepentingan khusus, yang diberikan kepada garis perbatasan akhir, Thailand menyetujui bahwa candi berada di bawah kedaulatan Kamboja.
  • Meskipun Prancis menandaskan bahwa perbatasan harus diputuskan menurut garis batas air di sepanjang jarak gunung Dongrak, dalam peta mereka candi Preah Vihear terletak di ketinggian 525 meter, dengan jalan turun berada di wilayah Kamboja, dan sebagian lainnya di wilayah Thailand.
  • Pada Tahun 1934, pihak pemerintah Thailand mengadakan survey yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara garis batas pada peta dengan garis sebenarnya yang berpatokkan pada garis air tanah, lalu Thailand memproduksi peta yang menunjukkan bahwa kuil Preah Vihear berada dalam wilayah Thailand padahal dalam waktu yang sama peta yang mengatakan Preah Vihear berada di kamboja masih dipergunakan di Thailand.
  • Pada tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat masalah kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand yang mengakibatkan hubungan kedua negara menjadi tegang.
  • Tahun 1954, ketika Tentara Perancis telah meninggalkan kamboja, pihak pemerintah Thailand segera menduduki wilayah Preah Vihear.
  • Pada tahun 1962, Kamboja dan Thailand membawa masalah kepemilikan kuil Preah Vihear diselesaikan di Mahkamah Internasional (MI) yang kemudian memutuskan bahwa Kamboja yang berhak memiliki Kuil Preah Vihear tersebut.
  • Kamboja mendasarkan argumennya pada peta (Annex I Map) yang dibuat oleh pejabat Prancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota Mixed Commission yang dibentuk berdasarkan boundary treaty antara France dan Siam tanggal 13 Pebruari 1904.
  • Thailand berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh anggota Mixed Commission yang sah. Lebih lanjut, garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkan watershed line yang salah dan bila menggunakanwatershed line yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand.

MASALAH HUKUM

  • Apakah ICJ menggunakan dasar prinsip – prinsip hukum internasional saat menyelesaikan perkara ini?
  • Apakah ada prinsip – prinsip umum yang dilanggar oleh kedua negara?

PUTUSAN PENGADILAN

· Prosiding dalam kasus mengenai Kuil Preah Vihear, antara Kamboja dan Thailand, telah dilembagakan pada tanggal 6 Oktober 1959, Permohonan Pemerintah Kamboja, Pemerintah Thailand telah mengangkat dua keberatan awal, Pengadilan, dengan Putusan atas 26 Mei 1961, menemukan bahwa memiliki yurisdiksi.

· Mahkamah menolak untuk menganggap tindakan – tindakan dari otoritas – otoritas administratif lokal saja, di kawasan tertentu yang disengketakan sebagai meniadakan sikap konsisten otoritas – otoritas, yang mengakui sahnya garis perbatasan tertentu, yang mana menempatkan wilayah tersebut di bawah kedaulatan dari Kamboja.

  • Mayoritas hakim (9 dari 12) Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menarik personil kepolisian dan militer dari kuil tersebut atau dari daerah sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja.
  • Dengan tujuh suara untuk lima, Pengadilan menemukan bahwa Thailand berkewajiban untuk mengembalikan ke Kamboja setiap patung, stelae, fragmen monumen, model batupasir dan gerabah kuno yang mungkin, sejak tanggal pendudukan Bait oleh Thailand pada tahun 1954, telah dihapus dari Kuil atau daerah Candi oleh pemerintah Thailand.

ANALISIS

Prinsip hukum umum adalah suatu sumber hukum internasional yang yang berupa asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Asas hukum tersebut adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Menurut pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, asas hukum umum merupakan suatu sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri. Dengan adanya sumber hukum ini, Mahkamah tidak dapat menolak mengadili perkara dengan alasan tiada hukum mengatur persoalan yang diajukan.[1]

Dari korespondensi antara Perdana Menteri Thailand dan Kamboja, terlihat bahwa diantara kedua negara masih terdapat ketidaksepahaman atas keputusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang Case Concerning the Temple of Preah Vihear.

Kesimpulannya, mayoritas hakim berpendapat bahwa walaupun peta sebagaimana dalam Annex I Map mempunyai kekuatan teknis topografi – namun pada saat dibuatnya peta ini tidak memiliki karakter mengikat secara hukum. Alasan hakim menggunakan peta ini sebagai dasar keputusannya adalah karena saat peta ini diserahkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah Siam oleh pejabat Perancis, pemerintah Siam telah sama sekali tidak memberikan reaksi, menyatakan keberatan ataupun mempertanyakannya. Ketiadaan rekasi tersebut menjadikan pemerintah Siam menerima keadaan dan kondisi dalam peta ini. Demikian juga pada banyak kesempatan lainnya, pemerintah Thailand telah tidak mengajukan keberatan apapun terhadap letak Kuil Preah Vihear.

Dalam kasus ini, para hakim Mahkamah Internasional menentukan putusannya didasari oleh pertimbangan prinsip hukum umum yang berlaku dalam ruang lingkup hukum internasional yang merupakan salah satu sumber dari Hukum Internasional. Prinsip hukum umum yang muncul dalam kasus Preah Vihear adalah prinsip estoppel,

Prinsip estoppel ini menyebutkan bahwa apabila suatu pihak memberikan suatu pernyataan dan pihak lainnya mengambil suatu tindakan yang bersangkutan dan menggantungkan diri kepada pernyataan pihak pertama, maka pihak pertama tersebut tidak diperbolehkan untuk menarik lagi pernyataan yang dia keluarkan, apabila penarikan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pihak kedua yang menggantungkan diri.

Kamboja melakukan serangkaian pengakuan terhadap wilayah kuil Preah Vihear namun Thailand tidak menunjukkan tindakan penolakan dari pengakuan tersebut yang oleh hakim dienterprestasikan sebagai sebuah bentuk persetujuan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Thailand tidak menganggap ada permasalahan yang muncul di wilayah kuil Preah Vihear dan implikasinya adalah pengakuan terhadap kedaulatan kamboja atas Preah Vihear.

Thailand gagal menyatakan keberataannya saat kesempataan tersebut ada membuat Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat pada peta dalam Annex I Map. Mayoritas hakim berkesimpulan bahwa adalah tidak penting lagi untuk memutuskan apakah watershed line yang dipergunakan dalam peta peta sebagaimana Annex I Map telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.


[1] Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni. 2003. hlm. 148-150.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s