Kasus Pembajak Somalia

Assalamualaikum wr. wb…

analisis terhadap kasus yang sangat terkenal di hukum Internasional, kasus pembajak Somalia.

semoga bermanfaat 🙂

A. FAKTA HUKUM

· Pembajakan kapal dan perompakan bersenjata di laut “off the coast” Somalia (Laut Arabia/ Laut Hindia) merebak sejak perang saudara pada permulaan abad 21/ tahun 1990‐an; Somalia bisa dikatakan menjadi “Failed State”.

· Pemerintahan Somalia tidak berfungsi secara efektif sejak tejadi perang saudara pada tahun 1991.

· Faktor kriminogin di belakang kejahatan internasional (International Crime) tersebut yang merupakan penyebabnya, yaitu: protes para nelayan Somalia terhadap “illegal fishing” dan pembuangan sampah beracun di perairan Somalia oleh kapal‐kapal asing, yang menghancurkan mata pencaharian nelayan Somalia dan mendorongnya menjadi pembajak, perkembangan menunjukkan bahwa para “warlord” akhirnya memperalat mereka, mengingat keuntungan finansial yang menjanjikan.

· Para pembajak rata‐rata berasal dari wilayah Puntland, tergabung dalam 5 kelompok dan terdiri atas kurang lebih 1000 orang; terdiri atas para nelayan lokal yang merupakan otak karena pengalaman, pengetahuan dan ketrampilannya serta merasa terzolimi oleh “illegal fishing” dan rusaknya lingkungan laut; kemudian bekas anggota milisi yang semula berjuangan untuk “warlord” lokal atau bekas anggota militer dari pemerintahan sebelumnya; dan ahli‐ahli teknik yang mampu mengoperasikan alat‐alat canggih seperti GPS.

· 70% masyarakat pantai justru mendukung sepenuhnya pembajakan dan perompakan di laut tersebut sebagai bentuk “national defence” terhadap laut territorial Negara, untuk melindungi daerah perikanan, refleksi keadilan dan kompensasi terhadap sumberdaya laut yang dicuri. Dengan demikian selama belum ada “effective coast guard” setelah perang saudara dan pecahnya persatuan angkatan bersenjata, mereka menjadi pembajak dengan tujuan untuk melindungi laut territorial. Mereka menyebut dirinya sebagai “The National Volunteer Coast Guard”.

· Pembajakan tersebut tepatnya terjadi di wilayah perairan Teluk Aden, pada jalur pelayaran terbuka di Laut Arab antara Yaman dan Somalia lintas Teluk dari Asia ke Eropa serta Terusan Suez.

· Teluk Aden berhubungan dengan Lautan Hindia dan mempunyai link dengan Terusan Suez dan Laut Tengah (laut Mediterania), dimana setiap tahunnya dilewati sekitar 20.000 kapal laut. Hal tersebut mengakibatkan kapal-kapal pengangkut minyak ke Teluk Aden semakin rawan ancaman serangan perompak.

· Serangan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kapal pengangkut minyak, bahkan, berdasarkan  data dari International Maritime Bureau (Biro Maritim International) sebuah organisasi nirlaba dan divisi khusus dari International Chamber Of Commerce (Kamar Dagang Internasional) yang berjuang untuk melawan kejahatan dan malpraktek di bidang kelautan, serangan pembajakan juga dilakukan terhadap kapal pembawa bantuan kemanusiaan, kapal pesiar, serta kapal pembawa persenjataan.

· Tahun 2006, kelompok-kelompok perlawanan Islam menguasai hampir seluruh wilayah selatan Somalia, banyak dilaporkan terjadi peristiwa perompakan. Hampir seluruh kejadian perompakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia.

· Pada tahun 2007 telah terjadi sebanyak 31 kasus perompakan.

· Menurut Menteri Luar Negeri Kenya, Moses Wetangula, perompak asal Somalia bisa meraup uang sebesar $ 150 juta dollar AS dari hasil uang tebusan atas kapal-kapal laut yang dibajak dan disanderanya.

· Januari 2008, 88 kapal diserang di kawasan tersebut. Para perompak menggunakan kapal kecil cepat (speed boat) dan melengkapi dirinya dengan senjata Kalashnicov beserta pelontar granat ketika sedang beraksi.

· 14 November 2008, sebuah kapal tanker raksasa (berbobot mati 318.000 ton) berukuran 3 kali lebih besar dari kapal induk, milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, bernama Sirius Star, yang membawa penuh muatan minyak mentah sebanyak 2 juta barrel seharga $100 juta AS, berhasil dikuasai oleh para pembajak Somalia. Aksi ini dilakukan jauh dari Teluk Aden. Kapal tanker ini digiring ke Eyl di utara Somalia oleh para perompak. Perompak meminta uang tebusan $25 juta AS. Mereka siap diserang dan tidak mau melepas kapal milik Arab Saudi yang disandera itu, berawak kapal 25 orang (19 Filipina, 2 Inggris, 2 Polandia dan 2 Arab Saudi). Para pembajak memberi batas waktu 10 hari.

· Berdasarkan surat kabar Perancis, le monde 19 November 2008, perompak berkewargaan negara Somalia mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan uang tebusan dari pemilik kapal yang ditahan. Mereka mengancam akan mengancurkan kapal dan barang hasil rampasan bila tidak dipenuhinya tuntutan

· Pembajakan kapal dan perompakan di laut tersebut dinilai sangat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Chapter VII UN Charter), sehingga PBB/ DK PBB menaruh perhatian yang besar.

· Complains diajukan terutama oleh International Maritime Organization dan World Food Programme yang sebagian besar mendayagunakan kapal untuk melaksanakan program‐ programnya dan banyak negara kemudian mendukungnya dengan eskort militer.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah pembajakan oleh Somalia itu termasuk yurisdiksi negara Somalia atau diluar yuridiksi Somalia?

2. Apakah Negara selain Negara yang berdaulat (selain Somalia), berhak menangkap dan mengadili pelaku perompakan?

3. Apakah ada tindakan nyata dari Perserikatan Bangsa Bangsa?

C. LANGKAH INTERNASIONAL

1. Atas dasar resolusi DK PBB 1838 Tahun 2008, negara‐negara diharapkan menggunakan kekuatan militer (naval task force) dalam bentuk “counter piracy operations” untuk memberantas pembajakan dan perompakan di laut; 

2. Ocean Shields (NATO and partners);  

3. “Combined Task Force 150”, suatu koalisi internasional untuk memberangi pembajakan di Somalia dengan membetuk “Maritime Security Patrol Area” di teluk Aden; demikian juga perusahaan keamanan Inggris “Saracen International”;  

4. “Combined Task Force 151”, yang dibentuk tahun 2009;  

5. Yang dibentuk oleh EU yaitu Operation Atlanta;  

6. Independent Mission seperti Jepang, India, Russia, RRC, Korsel, Iran, dan Malaysia;  

7. Semuanya dikoordinasikan oleh Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) yang terdiri atas lebih dari 20 negara;  

8. Data menunjukkan bahwa sekalipun banyak penguasa di Somalia termasuk “transitional federal government” yang juga berusaha memerangi pembajak termasuk operasi darat terhadap tempat persembunyiannya di darat (daerah otonomi Puntland) beberapa penguasa wilayah di Somalia (Galmudug) terlibat pembajakan untuk pelbagai kepentingan seperti menggunakan gang pembajak untuk pertahanan menghadapi pemberontak‐pemberontak (Muslim) dari negara‐negara konflik di Selatan.  

9. Dalam beberapa kasus, sejak tahun 1998 PBB mengeluarkan resolusi yang mengijinkan ngeara lain atau organisasi regional atau kapal perang internasional untuk mengejar pembajak masuk dalam laut territorial Somalia. Contoh AL India Tgl. 21 November 2008.

Perkembangan Tahun 2000 di Dewan Keamanan PBB (Res. 1897/2009)

1. Setiap negara harus menghormati kedaulatan, integritas territorial, kemerdekaan politik dan persatuan Somalia, termasuk hak Somalia terhadap SDA lepas pantai, perikanan, sesuai dengan hukum internasional;  

2. DK PBB mensyaratkan bagi setiap negara dan organisasi regional yang akan memasuki laut territorial Somalia untuk memerangi dengan segala cara (use allo necessary means) untuk memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata di laut di lepas pantai Somalia, agar berkerjasama dengan Somali Transitional Federal Government (TFG), yang akan memberikan “advance notification” kepada sekretaris jenderal PBB, dan akan diperbaharui setiap 12 bulan; 

3. Penegasan perlunya diperhatikan hukum international yang diatur dalam UNCLOS 10 Desember 1982, yang mengatur kerangka hukum yang dapat diterapkan untuk memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, termasuk segal aktivitas di laut yang lain;

4. Setiap negara yang memiliki kemampuan diharapkan turut serta mengambil bagian dalam memerangi pembajakan dan perompakan di laut lepas pantai Somalia, dengan menggelar kapal perang, senjata dan pesawat udara militer dan berusaha mensita perahu, kapal, senjata dan lain‐lain yang berkaitan dengan peralatan yang diguanakan untuk melakukan pembajakan dan perompakan di laut.

D. ANALISIS

Pembajakan di laut (piracy) merupakan kejahatan internasional (international crime) yang memberikan yurisdiksi kepada Negara manapun untuk mengambil langkah tegas terhadapnya. Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (1982 UNCLOS) mendefinisikan “piracy” sebagai pembajakan laut yang dilakukan di luar yurisdiksi Negara pantai, sehingga kemudian praktek Negara membedakan antara pembajakan laut yang terjadi di luar yurisdiksi Negara yang disebut sebagai pembajakan di laut bebas (piracy) dimana yurisdiksinya bersifat universal (universal jurisdiction) dan pembajakan laut yang terjadi di dalam wilayah satu Negara yang lebih dikenal dengan istilah “perampokan di laut” (sea armed robbery) dimana yurisdiksinya berada di bawah Negara pantai. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Somalia mempunyai yurisdiksi untuk memberantas pembajakan laut tersebut karena pembajakan terjadi di sekitar Teluk Aden yakni yuridiksi territorial Somalia. Tetapi hukum Somalia sejak tahun 2006 telah mati, dikarenakan didudukinya pemerintahan oleh sekelompok pemberontak.

Persoalan pembajakan laut yang berlangsung sejak berabad-abad khususnya di wilayah yang kerap dilewati oleh pelayaran internasional bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.

1. Pembajakan di laut tidak dapat dibenarkan dari segi pertimbangan apapun, baik dilakukan karena alasan ekonomis ataupun alasan politik. Kejahatan ini telah berlangsung sejak laut menjadi jalur transportasi bagi masyarakat dunia. Hukum Laut Internasional memang kemudian membagi kewenangan untuk menumpasnya dengan melihat dimana pembajakan laut itu terjadi. Jika di laut bebas maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara manapun yang ingin menumpasnya, bahkan Negara-negara diwajibkan untuk bekerjasama menumpas pembajakan tersebut,  akan tetapi jika di wilayah satu Negara khususnya laut teritorial maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh Negara pantainya.

Dalam kasus pembajakan laut di Somalia ini, yurisdiksi harusnya jatuh kepada Negara Somalia untuk menumpasnya akan tetapi sudah terbukti bahwa Pemerintah Somalia tidak pernah berdaya menghadapi masalah ini yang sudah sangat sering terjadi sampai akhirnya mengundang keluarnya beberapa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Security Council Resolution) mulai dari  Nomor 1814 Tahun 2008 sampai dengan Nomor 1976 Tahun 2011 (11 April 2011)  yang intinya memanggil kerjasama internasional untuk memberantas pembajakan di Somalia dengan mempertimbangkan ketidakmampuan Pemerintah Somalia dalam memberantas pembajakan laut di wilayahnya sendiri. Serangkaian resolusi ini antara lain menekankan:

(1) Urges States whose naval and military aircraft operate on the high seas and airspace off the coast of Somalia to be vigilant to acts of piracy and armed robbery and encourages States using the commercial maritime routes off the coast of Somalia to increase and coordinate their efforts to deter acts of piracy and armed robbery” (Resolusi DK No. 1816-2008);

(2) “calls on all States, including States in the region, to criminalize piracy under their domestic law and favourably consider the prosecution of suspected, and imprisonment of convicted, pirates apprehended off the Coast of Somalia” (Resolusi DK  No. 1918-2010);

(3) “re-authorizes States, Regional Groups to intervene at sea in the case of Piracy and Armed Robbery off Somalia’s coast” (Resolusi DK No. 1950-2010),

(4) “calls upon States to cooperate as appropriate on the issue of hostage taking” (Resolusi DK No. 1976-2011).

Pemerintah setiap negara yang berperan sebagai anggota PBB memiliki kewajiban untuk melaksanakan Resolusi ini terutama ketika kejadian tersebut menimpa kapal berbenderanya dan warga negaranya.

2. Penebusan para sandera antara pihak perusahaan dengan pihak pembajak akan ditanggung oleh pihak asuransi. Persoalan tidak selesai pada saat itu. Hal yang harus dilakukan adalah upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembajakan tersebut. Misalnya dengan dilakukannya penyerangan sistematis kepada para pembajak. Jika pembajakan ini dibiarkan diselesaikan perkasus dengan cara pembayaran uang tebusan, maka dampak ganda akan terlihat. Pertama, para pembajak akan tergoda untuk mencoba lagi karena yakin bahwa pasti akan dibayar. Kedua, setiap kapal akan berlomba-lomba memakai asuransi dan pihak asuransi akan menerapkan biaya asuransi yang cukup mahal mengingat resiko yang akan ditanggungnya. Hal ini berarti secara tidak langsung membiarkan pembajakan tetap terjadi dan akan semakin menaikkan biaya pengiriman barang yang akibatnya akan mempengaruhi harga jual barang sehingga perdagangan internasional terganggu, karena tidak lagi efisien dan berbiaya tinggi.

3. Setiap Negara memiliki yurisdiksi dalam hukum internasional, termasuk yurisdiksi terhadap warga negaranya dimanapun dia berada, baik yurisdiksi nasionalitas aktif (dimana warga negaranya menjadi korban kejahatan) maupun yurisdiksi nasionalitas pasif (dimana warga negaranya menjadi korban dari kejahatan). Setiap Negara berbeda-beda dalam meng”exercise” yurisdiksinya tersebut.

Untuk menumpas pembajakan di laut, maka seharusnya negara yang dirugikan menurunkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap pembajak tersebut, kalau perlu membawanya Pengadilan Internasional untuk mengadilinya, karena negara yang dirugikan itu memiliki yurisdiksi terhadapnya apalagi diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Perompakan menurut PBB adalah sebuah kehajahatan. Dan tidak bisa ditoleransi lagi karena telah merusak keseimbangan disuatu negara dan berdampak kenegara lain. Yang menjadi permasalahan adalah Somalia sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai yurisdiksi dinegaranya tersebut yang tidak bisa dicampuri oleh negara lain. Menurut J. G. Starke, konsep “kedaulatan teritorial” yang menandakan bahwa didalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara lain.  Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif diwilayahnya. Didalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.

Apabila kedaulatan suatu negara dicampuri oleh negara lain, maka negara yang bersangkutan dibolehkan untuk memberikan sikap tegas kepada negara yang mencampuri urusan kedaulatannya, tetapi yurisdiksi itu tidak berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang menikmati kekebalan. Sebenarnya dalam hukum internasional terdapat beberapa prinsip yang sering dianut oleh suatu negara. Menurut Jawahie Tantowi dan Pranoto Iskandar prinsip-prinsip tersebut adalah:

1.      Teritorial

2.      The ‘Effect’ Doctrine

3.      Kebangsaan

4.      Prinsip Nasionalitas Pasif

5.      Prinsip Protektif

6.      Prinsip Universal

7.      Treaty-Bassed Extensions of Jurisdiction

Negara yang memasuki kedaulatan negara lain (kedaulatan negara atas wilayah laut) juga telah melanggar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Convention on The Law of the Sea of 1982) di Teluk Montego Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982.

Kejahatan atau dalam istilah yuridis disebut tindak pidana yang kadangkala tidak saja menyangkut kepentingan satu negara, tetapi juga menyangkut kepentingan lebih dari satu negara. Peristiwa itu juga dapat terjadi pada dua negara baik secara serentak atau secara beruntun. Misalnya, peristiwanya terjadi didalam suatu negara tetapi menimbulkan akibat di negara lain; pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain; dan lain sebagainya.

Negara yang dirugikan oleh perompak Somalia berhak menangkap dan mencampuri kedaulatan disuatu negara (Prinsip Universal). J.G.Starke menyatakan bahwa:

Perompakan merupakan suatu tindak pidana yang berada di yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan, tindakan pidana itu merupakan bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu dipandang sebgai delik Jure Gentium dan setiap negara berhak menangkap dan menghukum semua pelakunya”.

Kejahatan-kejahatan delik Jure Gentium selain dari pada Perompak dan Kejahatan Perang, menimbulkan Pertimbangan-pertimbangan yang agak perbeda,. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan obat bius, perdagangan wanita dan anak-anak dan pemalsuan mata uang telah dimasukkan dalam ruang lingkup konvensi-konvensi Internasional. Tetapi ditangani atas dasar aut punire, aut dedere, yaitu para pelakunya dihukum oleh negara dimana dalam wilayahnya mereka ditangkap atau di-ektradisikan kepada negra yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka.

Masalah perompak dan Prinsip Universalitas ini dibahas dan dikukuhkan di Konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan tawanan-twanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang mendeita sakit dan luka-luka serta dilengkapi dengan protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh Konferensi Diplomatik di Jenewa tentang penanggulangannya, baik pencegahan maupun pemberantasanya, tidaklah cukup bila hanya dilakukan oleh negara-negra secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan baik lembaga-lembaga internasional seperti International criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) maupun kerjasama bilateral dan multilateral.

United Charter, atau yang kita kenal dengan piagam PBB adalah norma tertinggi bagi organisasi internasional PBB. Secara tegas dan jelas tercantum pada awal bab pertama Pasal 1 ayat 1 bahwa:

Les buts des Nations Unies sont les suivants: (1) Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix”

Tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mengambil tindakan secara bersama-sama dengan tujuan mencegah dan menghindari ancaman keamanan serta menekan seluruh aksi penyerangan atau pemutusan terhadap keamanan, dan mengadakan, secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau menyelesaikan perbedaan atau situasi, yang bersifat internasional, yang dapat diubah ke arah  terciptanya perdamaian.

Berdasarkan piagam ini, sangat jelas diatur bahwa sebagai anggota PBB berhak menuntut kepada PBB agar segera menciptakan keamanan di wilayah Teluk Aden. Wilayah wilayah tersebut adalah laut teritorial Somalia, namun dikarenakan lemahnya Penegakan hukum di Somalia serta berbagai krisis yang melanda negara tersebut, maka Pemerintah Somalia tidak dapat berbuat banyak dalam rangka mengamankan wilayah tersebut. Salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh PBB adalah dengan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, melalui organ keamanannya dan bekerjasama dengan negara-negara tetangga atau negara yang memiliki kepentingan melewati jalur tersebut. Selain ketentuan di atas, pengaturan terhadap perompakan secara khusus telah dilakukan oleh PBB, yaitu dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut, 10 Desember 1982 (KHL 1982). Di dalam Konvensi ini secara umum telah dibahas mengenai pembajakan laut pada Pasal 100-107. Di dalam pasal-pasal tersebut tercantum ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 100 mengenai kewajiban bekerjasama terhadap  pemberantasan pembajakan laut,

2. Pasal 101 mengenai definisi pembajakan laut,

3. Pasal 102 mengenai pembajakan oleh kapal perang, kapal negara atau pesawat dimana digunakan untuk memberontak,

4. Pasal 103 mengenai definis kapal dan pesawat pembajak,

5. Pasal 104 mengenai kepemilikan atau hilangnya warga negara pembajak,

6. Pasal 105 mengenai penangkapan kapal atau pesawat pembajak,

7. Pasal 106 mengenai tanggung jawab ketika melakukan penanggkap tanpa pertimbangan,

8. Pasal 107 mengenai kapal dan pesawat yang berwenang melakukan penangkapan untuk alasan pembajakan.

Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasi dan juga berlaku bagi negara yang belum meratifikasi. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam konvensi ini menyangkut keamanan secara umum dan kejahatannya bersifat umum, yaitu seluruh negara mengakui bahwa perompakan merupakan kejahatan.

Dalam peristiwa hukum internasional ini, yang perlu diangkat dan dijadikan dasar pelaksanaan penegakan hukum oleh PBB adalah Pasal 1 “Semua Negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu Negara”. Selanjutnya hal ini dipertegas oleh Pasal 105 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap perompakan lalu memberikan sanksi terhadap pelaku perompakan tersebut.

Selain negara, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap perompakan. Misalnya yang dilakukan oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO), organisasi internasional ini memiliki misi khusus menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Atlantik dan sebagaimana dilontarkan oleh Sekjen NATO Hoop Scheffer NATO berkomitmen membantu pengamanan di Afrika.

Melihat sifat gangguan keamanan berupa perompakan oleh sebagian kecil warga negara Somalia, PBB dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah Teluk Aden harus bekerjasama dengan subjek HI lainnya, yaitu dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama dan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut dan memiliki kepentingan terhadap keamanan diwilayah itu. Tindakan ini merupakan tindakan yang paling cepat dan efektif sebelum kejahatan tersebut membesar dan semakin membahayakan kewasan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 107 “Penangkapan lantaran perampokan hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal atau pesawat terbang lain yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dengan tugas untuk maksud itu”.

Terhadap pelaku perompakan akan segera diadili menurut hukum negara yang memungkinkan mengadili kejahatan tersebut. Jika Somalia tidak memiliki kemampuan dalam meneggakkan hukumnya, maka Negara tatangga yang memiliki kepentingan dalam rangka meningkatkan keamanan dan memiliki peraturan mengenai kejahatan perompakan berhak untuk mengadili para perompak. Hal ini apa yang telah dilakukan oleh angkatan laut Inggris, yang menyerahkan tindak pelaku kejahatan perompak kepada pengadilan Kenya.

Resolusi PBB tentang Perompak Somalia ini telah disepakati.Resolusi No. 1816 tersebut disahkan dengan suara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, Senin (2/6), dan intinya memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia[40].

Permasalahan lain muncul, yaitu walaupun telah dilakukan pengamanan di wilayah laut merah dan Telauk Aden oleh beberapa negara, namun tetap saja korban perompakan meningkat. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang harus dipantau dan hukum internasional tidak menghukum mereka yang ditangkap karena akan merompak.

E. KESIMPULAN

Peristiwa ini tidak hanya mengganggu keamanan nasional Somalia, yang sedang mengalami krisis lemah penegakan hukum, bahkan mengancam keamanan internasional. Hal ini disebabkan kejahatan telah dilakukan pada taraf internasional, yaitu kejahatan yang telah dilakukan terhadap bendera kapal asing dan warga negara asing yang melintasi perairan tersebut.

Kedaulatan suatu negara memang tidak boleh dilanggar dan/atau dicampuri oleh negara lain, akan tetapi dalam hal ini, suatu negara diperbolehkan untuk “memakai” yurisdiksinya, selagi dalam batasan Kebiasaan Hukum Internasional, Ketentuan Konvensi-konvensi dan Piagam PBB. Tetapi ditangani atas dasar aut punire, aut dedere, yaitu para pelakunya dihukum oleh negara dimana dalam wilayahnya mereka ditangkap atau di-ektradisikan kepada negra yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka.

Bahwa Perompak merupakan Kejahatan ayang sulit untuk ditundukan bila mana hanya dilakukan oleh satu negara saja, melainkan semua negara harus bersatu dengan satu tujuan. Kerjasama Pencegahan dan pemberantasan baik lembaga-lembaga internasional seperti International kriminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) maupun kerjasama bilateral dan multylateral.

PBB dan Dewan keamananya sebagai yang aktif dalam masalah ini telah melakukan beberapa tindakan tegas tentang perompak somalaia ini dan bahkan PBB telah mengeluarkan Resolusi tentang Perompak ini.

Advertisements

One thought on “Kasus Pembajak Somalia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s