Kasus Kosovo

Assalamualaikum wr. wb…

berikut adalah analisis mengenai kasus Kosovo. (Kosovo Case)

semoga bermanfaat 🙂

Fakta Hukum

· Sebelum mendeklarasikan diri sebagai negara republik yang merdeka, Kosovo adalah propinsi bagian dari Serbia dengan etnis muslim Albania sebagai penduduk mayoritas (sekitar 90 persen) dan warga Serbia (sekitar 5,3 persen). Saat Yugoslavia berdiri, Kosovo adalah propinsi Serbia yang memiliki status Daerah Otonomi Khusus namun sejak Perang Kosovo tahun 1999 berlangsung, propinsi itu kemudian berada di bawah pengawasan PBB.

· 7 September 1990, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia. Usaha memerdekakan diri ini gagal karena diserbu Serbia.

· Kosovo lalu didera konflik berlarut-larut dan perang selama 1996-1999 melawan Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dan gerilyawan Kosovo atau KLA ini menimbulkan tragedi memilukan. Tindakan genocide dan massacre, oleh tentara Serbia menyebabkan lebih dari 2.500  penduduk Kosova terbunuh. Pada saat penyerangan udara, sekitar sepuluh ribu tewas, dibawah tangan tentara Serbia, tidak kurang 500 ribu orang telah menjadi  gelandangan.

· NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Pengeboman NATO yang disebut juga Operasi Allied Force atau oleh Amerika Serikat Operasi Noble Anvil) ini berlangsung dari 24 Maret 1999 hingga 11 Juni 1999. ketika itu, NATO melakukan kampanye militer udara untuk menghancurkan infrastruktur militer Serbia. Target strategis seperti jembatan dan pabrik juga dihancurkan

· Kosovo kemudian berada di bawah perlindungan PBB melalui resolusi  1244 DK PBB dan NATO. Dibawah resolusi itulah, Kosovo  mendapatkan status pronvinsi otonom.

· Resolusi DK PBB No. 1244  10 Juni tahun 1995 menempatkan propinsi Kosovo dibawah administrasi PBB. Tugasnya yaitu membentuk pemerintahan sementara. Kosovo dengan status otonom yang luas, merupakan bagian dari negara Federal Yugoslavia. Tetapi tidak pernah memperoleh kesepakatan.

· Utusan khusus Sekjen PBB, Marti Ahtisaari, fasilitator Helsinski untuk Aceh juga mengalami jalan buntu mendamaikan pemerintah Serbia dan Kosovo. Anehnya draft yang diajukan terkait penyelesaian Kosovo bunyinya memberikan kemerdekaan dibawah supervisi Uni Eropa dengan angkatan perang NATO. Terakhir, upaya perundingan telah dilakukan antara Serbia dan Kosovo selama 120 hari yang di fasilitasi oleh Troika Contact Group (AS, Rusia, Uni Eropa). Hasil perundingan gagal. Kebuntuan inilah yang menyebabkan Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada hari Minggu, 17 Februari 2008, diserahkan untuk diselesaikan di PBB.

· 17 Februari 2008, Parlemen Kosovo, menyetujui provinsi Serbia itu mendeklarasikan kemerdekaan sepenuhnya dari Serbia, setelah hampir satu dekade tunduk pada manajemen internasional yang mengakui Kosovo bagian dari Serbia.

· Usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia. Serbia sangat marah terhadap Amerika yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil pulang duta besarnya yang bertugas di Amerika.

· 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tidak mengikat, memberikan legitimasi kepada pemerintah provinsi Kosovo dengan mendeklarasikan kemerdekaan sepihak pada bulan Februari 2008, merdeka dari pendudukan Serbia.

· Keputusan ICJ itu merupakan jawaban terhadap permintaan Sidang Majelis Umum PBB ke-63 tanggal 8 Oktober 2008 agar ICJ memberikan pendapat apakah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Kosovo pada Februari 2008 sesuai dengan hukum internasional. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, termasuk tiga dari lima negara anggota tetap DK-PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

· Dua anggota tetap DK lainnya, yakni Republik Rakyat Cina dan Rusia, beserta Serbia sebagai negara induk Kosovo, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.

· Resolusi ini akan membuka jalan bagi negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengakui kemerdekaan Kosovo, juga memberikan kesempatan Kosovo untuk bergabung dengan PBB, walaupun pemerintah di Beograd masih berkeras menyatakan bahwa Kosovo sebagai wilayah milik Serbia.

· Hingga 19 Mei 2010, sudah 75 dari total 192 negara anggota PBB, 22 dari 27 negara – negara Uni Eropa, dan 24 dari 28 negara – negara anggota NATO yang telah tercatat secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara independen. Indonesia termasuk negara yang belum mengakui Kosovo yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Masalah Hukum

  1. Apakah pemberian pengakuan oleh negara merupakan kewajiban?
  2. Mengapa banyak negara yang belum bisa mengakui Kosovo sebagai negara merdeka?
  3. Apakah Kosovo memiliki hak untuk memisahkan diri?

Putusan

Melalui suara 10 berbanding 4, hakim ICJ memutuskan bahwa deklarasi tersebut tidak melanggar hukum internasional secara umum maupun resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1999 tentang penghentian pertikaian di Kosovo. Deklarasi kemerdekaan Kosovo juga dinyatakan ICJ tidak bertentangan dengan kerangka undang-undang yang disahkan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB yang mewakili misi PBB di Kosovo (UN Interim Administration Mission in Kosovo/UNMIK).

Analisis

Negara memiliki kewajiban menurut hukum internasional, untuk mengakui negara baru, atau pemerintah yang telah memenuhi persyaratan status kenegaraan atau kapasitas pemerintahan. Namun, eksistensi dari kewajiban itu, tidak didukung oleh preseden dan praktek yang kuat.

Para Ahli Hukum seperti Charles Rousseau, Kelsen dan George Shell berpendapat bahwa pengakuan organisasi internasional adalah bukti berdirinya negara baru atas semua negara anggota organisasi tersebut, baik yang mengakuinya ataupun tidak, hal ini di sebabakan bahwa piagam organisasi internasional memberikan konsekuensi akan adanya hak dan kewajiban yang sama antar anggota yang mewujudkan adanya perbuatan tolong menolong antar anggota. Meskipun tidak menjadi kewajiban bagi anggota negara yang menolak pengakuan atas negara tersebut untuk mengadakan hubungan diplomasi antar mereka.

Tetapi kebanyakan ahli hukum internasional menolak pendapat tersebut, hal tersebut berlandaskan bahwa pengakuan atas negara baru adalah perbuatan keridloan yang timbul dari dalam negara itu sendiri sebagai bentuk dari kebebasan berpendapat atas kedaulatan yang dimilikinya. Tetapi hal ini berlainan jika penerimaan anggota organisasi internasional tersebut di lakukan dengan perkumpulan seluruh negara anggota organisasi internasional tersebut, maka jika tidak ada sanggahan atau protes atas negara baru tersebut dalam organisasi itu dapat di katakan sebagai penerimaan yang tersirat.

Negara mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan pendapatnya terkait atas pengakuan negara baru, masalah pengakuan adalah masalah individu tiap negara berdasarkan atas keadaan yang ada pada negara baru tersebut terkait dengan telah di penuhinya semua unsur terbentuknya negara, serta dengan mempertimbangkan maslahat negara lama, juga keadaan sosial maupun politik masyarakat tersebut.

Dalam hal ini tidak ada jangka waktu tertentu terkait dengan pengakuan atas negara baru, dengan cacatan bahwa negara atau pemerintahan baru tersebut telah memenuhi syarat berdirinya negara yang tiga itu (rakyat, wilayah dan pemerintahan). Karena pengakuan yang terburu-buru atas kemerdekaan negara dapat di katakan sebagi intervensi dalam pengaturan rumah tangga orang lain. Hal ini sebaliknya jika melambatkan pengakuan atas negara dapat di katakan sebagai pelecehan kebebasan berpendapat atas hak yang telah di berikan kepada tiap negara.

Pengakuan terhadap status kemerdekaan Kosovo menjadi masalah yang dilematis bagi sejumlah negara, terutama negara-negara yang menghadapi kasus serupa di wilayahnya. Proklamasi kemerdekaan Kosovo itu dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang sedang berpikir untuk merdeka. Sejumlah anggota lain UE, termasuk Spanyol, yang juga cemas akan kesatuan wilayah mereka sendiri, menyatakan menolak kemerdekaan itu. Vietnam, satu anggota tidak-tetap Dewan Keamanan PBB juga menentang pernyataan kemerdekaan sepihak Kosovo dari Serbia. Duta Besar Vietnam untuk PBB Le Luong Minh “menegaskan” kembali kebijakan Vietnam itu karena kenyataannya bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo bukan merupakan pelaksanaan yang benar dari Resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB dan hanya akan menyulitkan situasi di Kosovo dan wilayah Balkan.

Bagi beberapa negara, Kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu, tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Prospek Kosovo untuk menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi hak veto Rusia dan Cina.  Kemerdekaan Kosovo tidak sesuai dengan prinsip  hukum internasional. Terutama karena melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Serbia Yugoslavia. Sehingga deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan. Kemerdekaan Kosovo tidak didasarkan melalui perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Tetapi lebih merupakan  desakan dari gerakan separatisme Kosovo Liberation Army. Sehingga pemerintah Serbia juga tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Posisin tersebut, tidaklah mudah untuk memberikan pengakuan.

Di sisi lain, pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo bisa diberikan karena Serbia telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genocide dan ethnic cleansing . Secara faktual Kosovo sebagai minoritas muslim di Serbia telah lama tertindas.

Akan tetapi AS dan Inggris yang memberikan pengakuan nampaknya berpendapat bahwa Kosovo dipandang telah memenuhi syarat sebagai negara. Kedaulatan Kosovo, secara faktual telah memenuhi konvensi Montevideo Tahun  1938.

Terkait dengan kedaulatan teritorial, Yugoslavia sebagai mantan negara induk tidak berhak menistakan Kosovo. Tuntutan untuk self determination, bagi pemerintah Kosovo didasarkan fakta wilayah berdasarkan prinsip uti posidetis pelanggaran HAM berat pemerintah Serbia.

Disatu pihak hak untuk memisahkan diri (self determination right), dimaknai oleh pemerintah Kosovo bukan otonomi khusus, atau menjadi negara federal. Tapi merupakan hak untuk mendirikan pemerintahan sendiri (self government). Pemerintah Kosovo tampak yakin klaim tersebut karena sesuai dengan yang dapat menolak klaim pemerintah Serbia. Resolusi No. 1514 (XV), 14 Desember 1960,  semua orang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri (self determination), dengan dasar hak tersebut mereka bebas menentukan status politik, ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka.

Hak self determination yang segera memperoleh dukungan suatu negara lantaran negara melanggar HAM berat. Kofi Annand dengan jelas menyatakan, kesalahan kebijakan Slobodan Milosevic dengan kekuatan senjata sejak tahun 1998 tidaklah tepat. Pola perlawanan masyarakat Kosovo yang semula secara damai perlahan-lahan berubah menjadi suatu gerakan gerilya militer yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Kosovo, (The Kosovo Liberation Army) yang diakui sebagai subyek dalam hukum Internasional.

Advertisements

4 thoughts on “Kasus Kosovo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s