dampak pp 24 2012 terhadap penanaman modal Indonesia

berikut adalah makalah mengenai peraturan pemerintah no 24 tahun 2012 dan hubungannya dengan penanaman modal Indonesia.

semoga membantu Open-mouthed smile

PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, di bidang pertambangan misalnya terdapat bauksit, batu bara, nikel, Minyak bumi dan gas alam, yang dapat dikelola untuk keperluan masyarakat. Pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.[1] Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bausit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.[2] Akan tetapi sayangnya, banyak aset strategis Indonesia di bidang pertambangan yang kepemilikannya didominasi oleh asing. Ini merupakan akibat dari banyaknya penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing.

Konsekuensi kepemilikan asing yang dominan ini antara lain kendali aset-aset strategis ada di pihak asing, ke-tergantungan kita terhadap pihak asing sangat tinggi, sering terdapat perlakuan diskriminatif dari manajemen asing, bahkan mereka punya kekuatan dalam menguasai perekonomian kita. Indonesia yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam, menjadi lemah di hadapan negara-negara asing.[3]

Beberapa data menunjukkan bahwa Freeport-McMoran Copper & Gold Corp dari Amerika Serikat menguasai 81,28% produksi emas di Papua; Banpu Public Company Ltd, perusahaan pertambangan batu bara Thailand menguasai 73,22% saham tersebar di 5 dari 8 daerah tambang di Kalimantan. Di sektor tembaga, Newmont Mining Corp perusahaan Amerika menguasai 80% saham.

Kepemilikan asing yang bersifat mayoritas atas aset-aset strategis tersebut secara umum memicu berbagai permasalahan klasik, antara lain kerusakan lingkungan, konflik ekonomi dan sosial dengan masyarakat sekitar, dan sebagainya. Fenomena ini menggugah pemerintah mengambil langkah untuk menyelamatkan aset-aset strategis tersebut, melalui divestasi saham asing.

Pemerintah telah merespons permasalahan pertambangan, batu bara dan mineral dengan mengeluarkan peraturan tentang kewajiban divestasi saham. Upaya itu merupakan berita bagus, dan diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset strategis dan memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[4]

Divestasi saham merupakan pengalihan atau penjualan saham-saham yang dulu dimiliki pihak asing, diwajibkan menyerahkan kepemilikannya kepada Indonesia dengan porsi minimal 51%.

Peraturan divestasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang saat itu hanya mewajibkan divestasi sebesar 20%.

Keluarnya PP ini secara pasti akan memberikan dampak terhadap penanaman modal asing di bidang pertambangan. Dampak – dampak inilah yang melatarbelakangi studi mengenai PP ini.

A.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana dampak pp 24 2012 terhadap penanaman modal Indonesia?

TINJAUAN TEORI

B.1 Penanaman Modal dan Investasi

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.[5]

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga,yaitu:[6]

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;

2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal;

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing[7].

Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah ”segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.[8]

Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supanca merumuskan investasi dengan, “involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets.”[9] Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistence) maupun dengan memberikan lisensi.[10]

Mengenai investasi langsung, Ismail Suny menyebutkan..

“Investasi asing dalam bentuk direct Invesment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenugi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang berdsangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara.”[11]

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.

b. Pada investasi tak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

c. Kerugian pada investasi tidak lansung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.[12]

Menurut Jonker S, jenis-jenis penanaman modal dibedakan yaitu :

1. investasi langsung (Direct Invesment), yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aslek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan menajemen.

2. investasi tidak langsung (Indirect Invesment), yakni investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh Olter ego dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya.[13] Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu :

1. Penanaman modal secara langsung (Direct Invesment)

merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelaolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.

2. penanaman modal tidak langsung (portfolio investment)

merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamakan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.[14]

B.2. Divestasi Saham

Divestasi Saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau pemupukkan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi.

Definisi divestasi sebagai upaya pemilik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada pihak lain, yang mampu memberikan harga penawaran paling tinggi. Pada proses divestasi perusahaan akan menerima dana dalam bentuk tunai dan biasanya diinvestasikan lagi atau dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau stock buybacks.   Pola divestasi yang dilakukan hampir seragam, yakni melalui strategic sales diikuti dengan market placement . Meskipun sudah demikian banyak yang di-divestasi, tapi  persoalan muncul terus mengganjal  terkait dengan ”keberhasilan’ divestasi .

Alasan mengapa menempuh langkah divestasi.

1. Aset yang dijual lebih tinggi nilainya bagi pembeli, dalam arti pembeli bisa menggunakan secara lebih efisien.

2. Divestasi bukan didorong oleh nilai aset, tetapi lebih ditekankan pada kemunculan  kebutuhan mendesak atas dana tunai oleh perusahaan yang melakukan divestasi. Hasil divestasi itu biasanya  digunakan untuk melunasi kewajibannya.

3. Alasan bahwa aset-aset yang dijual tidak ada hubungannya dengan bisnis utama perusahaan yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

PP No. 24 Tahun 2012, pada satu sisi memberikan harapan baru bagi investor lokal. Pada sisi lain juga menimbulkan banyak tantangan.[15] PP ini melakukan perubahan besaran porsi divestasi yang harus dilakukan pihak asing. Berdasarkan PP sebelumnya, yaitu PP 23 Tahun 2010, pihak asing hanya wajib menjual saham ke investor lokal sebesar 20% selama setelah 5 tahun berproduksi. Pada PP yang baru ini, kewajiban divestasi tersebut meningkat menjadi 51%.

Substansi yang ada dalam PP 24 Tahun 2012, antara lain larangan pengalihan IUP/IUPK ke pihak lain dan pengecualiannya, batasan satu perusahaan yang boleh memiliki lebih dari satu WIUP, IUP untuk asing diberikan oleh Menteri, diperbolehkannya pengalihan sebagian WIUP atau WIUPK operasi produksi BUMN ke pihak lain.[16]

Secara rinci, dalam aturan baru ini, perusahaan tambang asing wajib memulai divestasi 20 persen dari seluruh sahamnya pada tahun keenam setelah  berproduksi. Kemudian di tahun ketujuh, divestasi dilanjutkan dengan melelang 10 persen saham. Pada tahun kedelapan, 7 persen saham harus didivestasikan. Sementara pada  tahun kesembilan 7 persen saham dan 7 persen lagi ditahun kesepuluh hingga akhirnya total saham yang diserahkan pada peserta nasional menjadi 51 persen.

Yang dimaksud dengan peserta nasional dalam PP ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan usaha swasta nasional. Namun, divestasi  saham itu pertama-tama harus ditawarkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Apabila pusat tidak mampu atau tidak berminat membeli saham tersebut, maka tawaran itu akan diserahkan ke Pemda atau peserta Indonesia lainnya.

Latar belakang dari dikeluarkannya PP ini, seperti yang banyak dikatakan oleh pejabat pemerintahan khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), adalah untuk meningkatkan penguasaan nasional atas industri tambang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.  Sebuah alasan mulia dan memang seharusnya demikianlah landasan pengelolaan sumber alam nasional, termasuk dalam industri tambang.

Bukan rahasia lagi, bila industri tambang nasional, khususnya disektor mineral (emas, tembaga, nikel, bijih besi), telah dikuasai oleh perusahaan asing sebagai dampak dari pemberlakuan UU Nomor 11 tentang Pertambangan tahun 1967 di awal Orde Baru. Bentuk kerja sama Kontrak Karya (KK) antara negara dan investor telah melemahkan daya tawar negara sehingga berbagai korporasi tambang asing mudah mengeruk kekayaan mineral Republik ini.

Marwan Batubara, pengamat pertambangan di Indonesia Resources Studies (IRESS), menyatakan bahwa 80 persen industri tambang mineral Indonesia dikuasai perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, Inco dan Newcrest. Hal inilah yang berusaha dirubah oleh pemerintah dan parlemen, yang diawali dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba yang menggantikan UU No.11/1967. Dalam UU ini, bentuk kerjasama KK  dalam pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  pada batubara yang memposisikan negara dan perusahaan secara sejajar dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Melalui paradigma perizinan dalam IUP ini, negara berada di posisi superior atas investor tambang. Namun, celakanya, UU ini mengandung azas non-retroaktif yang tidak akan berdampak pada KK dan PKP2B yang telah ada sebelum UU ini muncul. Dan PP 24/2012 ini merupakan salah satu aturan turunan dari UU No.4/2009 tersebut.

Sama dengan UU yang menaunginya, PP 24/2012 juga tidak berlaku surut. Artinya, investor tambang (khususnya mineral yang memang didominasi asing) yang telah beroperasi produksi  sebelum PP No.24/2012 dikeluarkan  tidak akan terkena dampak pemberlakuan aturan tersebut. Hal ini membuat PP ini agak bermasalah, sama halnya dengan UU No.4/2009.

Bila ditinjau secara seksama, PP  ini memang tampak bernuansa ‘nasionalistis’, dan memang perlu dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dominasi asing secara bertahap dalam industri tambang nasional. Namun ada beberapa hal yang membuat tekad ‘mulia’ pemerintah itu menjadi terkesan ‘setengah hati’.[17]

Pertama, seperti yang telah disinggung sebelumnya, tidak berlaku surutnya PP ini membuat upaya pengurangan dominasi asing dalam pertambangan nasional yang selama ini berlangsung menjadi mustahil. 80 persen industri tambang nasional dikuasai asing dan sebagian besar telah berproduksi sebagai akibat berlakunya rezim KK selama ini, namun problem tersebut sama sekali tak disentuh oleh PP ini. Sebenarnya, hal ini tidak aneh mengingat UU No.4/2009 pun ‘mandul’ menghadapi kontrak karya tambang yang telah dibuat sebelumnya.

Kedua, PP ini bertentangan dengan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU tersebut, kepemilikan saham oleh pihak asing tidaklah dibatasi. Sehingga pertentangan kedua regulasi ini dapat menjadi celah bagi para pihak yang kontra PP 24/2012 untuk menggugurkan PP ini melalui proses hukum. Hal ini dikarenakan azas ‘lex specialis’ yang dikenal dalam sistem hukum dan dapat dipakai sebagai justifikasi bagi suatu regulasi yang menangani  bidang tertentu secara spesifik namun bertentangan dengan aturan lainnya, hanya bisa digunakan dalam pertentangan antar regulasi yang sederajat, dalam hal ini antara UU dengan UU. Sedangkan PP 24/2012 tidak sederajat dengan UU No.25/2007, sehingga tidak dapat menggunakan sifat ‘lex specialis’ sebagai basis legitimasi pemberlakuannya ‘vis a vis’ UU No.25/2007. Sehingga kemungkinan besar UU No.25/2007 lah yang akan lebih kuat kedudukannya dimata aparat hukum dibandingkan PP No.24/2012.[18]

Ketiga, problem keterbatasan teknologi yang dimiliki pemerintah atau perusahaan nasional bisa menjadi ‘batu sandungan’ bagi pelaksanaan industri tambang mineral oleh pihak nasional. Selama ini memang tak ada aturan yang mewajibkan transfer teknologi bagi perusahaan tambang asing yang berproduksi di Indonesia. Akibatnya, seperti yang diakui Executive Director APBI, Supriatna Suhala, banyak perusahaan nasional yang  belum mampu secara teknikal dan finansial menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral. UU No.4/2009 beserta aturan turunannya (termasuk PP 24/2012) juga tidak mengatur perihal transfer teknologi secara tegas.

Keempat, PP 24/2012 tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah (khususnya Bupati) dalam mengeluarkan IUP bagi investor tambang. Padahal, sudah menjadi rahasia umum apabila banyak sekali IUP yang kini demikian mudahnya diterbitkan Bupati sarat dengan problem. Berbagai problem itu antara lain, tumpang tindih lahan antar IUP maupun antara IUP dengan tanah rakyat atau hak ulayat. Muaranya, konflik antara rakyat dan perusahaan tambang pun marak di berbagai daerah. Jika pemerintah pusat memang konsisten ingin mengembalikan pengelolaan kekayaan mineral bangsa ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 45, maka sudah saatnya desentralisasi yang tak terkendali semacam ini ‘dijinakkan’ oleh pemerintah pusat. Kebijakan rekonsiliasi nasional Clean and Clear yang dikeluarkan pemerintah sejak 2010 lalu guna menertibkan izin tambang merupakan langkah maju, namun tidak lah cukup. Yang harus dikoreksi kini adalah otoritas Bupati atau Pemda tingkat dua yang sangat besar dalam era Otonomi Daerah (Otda). Itu berarti pemerintah dan parlemen harus pula mengoreksi sistem Otda beserta perangkat regulasi pendukungnya, mau tidak mau.

PENUTUP

D.1 Kesimpulan

Divestasi saham tersebut merupakan berita menggembirakan dan menjadi peluang serta angin segar bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia, sekalius mendorong kesejahteraan masyarakat.Pada prinsipnya, kebijakan untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya nasional sesuai dengan titah Pasal 33 UUD 1945 memang layak didukung. Namun, akan menjadi bermasalah apabila kebijakan tersebut bersifat setengah hati. Lebih berbahaya lagi bila policy semacam itu hanya untuk pencitraan politik belaka bagi rezim berkuasa.

Karena itulah kita harus memantau pelaksanaan PP 24/2012 ini secara seksama. Lebih dari pada itu, kita wajib mengingatkan pemerintah bahwasanya mengakhiri dominasi asing dalam industri tambang tidak akan cukup hanya dengan bermodalkan PP 24/2012. Berbagai problem legal, teknis dan (yang terpenting) sistemik seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya harus diselesaikan secara tuntas. Itupun bila pemerintah serius dan berani melepaskan perekonomian  bangsa ini (khususnya industri tambang) dari dominasi asing selama puluhan tahun, bukannya sebatas menaikkan citra dimata rakyat.

D.2 Saran

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, hendaknya juga dapat mendukung iklim investasi di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada stake holder yang terkait. Sosialisasi ini setidaknya meliputi (1) ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh investor pertambangan mineral dan batubara, (2) mekanisme dan pelaksanaan kewajiban divestasi kepemilikan investor asing, (3) mekanisme pengalihan/pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), (4) mekanisme perpanjangan Kontrak Karya (Contract of Work) dan(5) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Coal Contract of Work)menjadi IUP.

Akhirnya, semoga PP 24 Tahun 2012 dapat berjalan secara efektif. Untuk itu perlu dilakukan penjabaran pengaturan ini sehingga memiliki kekuatan/kepastian hukum. Pada sisi lain, pengusaha harus didorong menjual sahamnya kepada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau swasta nasional.

Divestasi saham sebaiknya dilakukan secara fair dan transparan. Dikhawatirkan jika dicampuri kepentingan politik, divestasi saham tidak memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Sangat mungkin terjadi kepemilikan semu atau silent ownership, artinya nama pemiliknya Indonesia tetapi pemilik riilnya orang asing.

Perlu menyiapkan SDM yang cerdas, kreatif, serta kompeten dalam pengelolaan pertambangan, mineral, energi, dan batu bara.

Para ahli dalam bidang pertambangan, mineral, dan energi tentu yang berakhlak mulia saatnya dibukakan keran untuk mengoptimalkan potensi andal yang mereka miliki sehingga bisa memberikan kontribusi demi keselamatan aset strategis bangsa.


[1] Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, hal. 1-2.

[2] Amirudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004,

hal. 113.

[3] Hiski Darmayana, PP Nomor 24/2012, Cerminan Nasionalisme Pemerintah?, www.berdikarionline.com, diakses 1 juni 2012

[4] Mutamimah, Divestasi Saham Asing”, suara merdeka, diakses 1 Juni 2012

[5] Dhaniswara K. Harjono,Hukum Penanaman Modal, .(Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123.

[6] Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 57

[7]Ibid. hal 12.

[8] Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum &Kebijakan Investasi Lansung di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hal. 53.

[9] Ida Bagus Rahmadi Supanca, Op.Cit., hal 79.

[10] Dhaniswara K. Harjono, Op.cit.hal 12.

[11] Ismail Suny, Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing &Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972), hal 17.

[12] Ibid. hal. 13.

[13] Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008), hal, 160

[14] N.Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004), hal. 7

[15] Dr. Suparji, SH. MH, “PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 : DIVESTASI SAHAM PERTAMBANGAN SUATU KEHARUSAN” e-book, diakses 1 Juni 2012

[16] Ibid

[17] Hiski Damayana, Loc.cit, diakses 1 Juni 2012

[18] Ibid,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s