Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

Assalamualaikum wr. wb…

berikut adalah paper saya mengenai sejarah dan perkembangan hukum internasional.

semoga bermanfaat :)

Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

1. Hukum dan Politik di Dunia

Sebuah sistem hukum selalu memerlukan kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif. Kekuasaan legislatif terdiri dari lembaga – lembaga yang bertugas untuk membuat undang – undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menegakkan hukum, sementara kekuasaan judikatif terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Hukum internasional tidak seperti itu.

Hukum internasional tidak memiliki kekuasaan legislatif. Majelis Umum PBB memang memiliki wakil dari setiap negara, tetapi peraturan – peraturan yang dikeluarkan tidak mengikat secara hukum setiap negara anggota. Hukum Internasional juga tidak memiliki sistem peradilan. Mahkamah Internasional ada di The Hague, tapi itupun hanya bisa memutuskan kasus apabila kedua pihak setuju, dan peradilan tidak bisa memastikan apakah keputusannya dipatuhi atau tidak. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB yang berperan sebagai penegak hukum tidak bisa melakukan tugasnya dengan efektif karena ada hak veto kelima anggotanya. Karena itu, apabila hukum internasional tidak memiliki lembaga yang bisa membuat undang – undang, menjalankannya atau memastikan tidak ada yang melanggarnya, lalu mengapa hukum internasional disebut sebagai hukum?

2. Peran Paksaan

Tidak ada sanksi dalam hukum Internasional, akan tetapi ada beberapa keadaan dimana penggunaan paksaan dibenarkan dan diperbolehkan. Di PBB, sanksi akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan bila ada perbuatan yang dianggap dapat mengancam kedamaian atau berujung kepada agresi. Sanksi bisa berupa sanksi ekonomi dan/ atau sanksi militer. Sanksi yang penuh sangat jarang diterapkan di PBB karena sanksi seperti itu membutuhkan koordinasi kelima anggota permanen Dewan Keamanan.

Meski begitu, setiap negara boleh bertindak keras apabila terjadi keadaan yang mengancam keselamatan negaranya. Negara boleh bertindak untuk melindungi dirinya sendiri bila terjadi agresi dari negara lain.

Tidak boleh dilupakan bahwa hukum internasional melarang penggunaan sanksi sebisa mungkin. Hal ini akan membawa kita pada keadaan dimana masyarakat internasional menjadi semakin berkuasa. Untuk itu harus dipelajari lebih lanjut apakah negara harus mematuhi hukum internasional atau tidak. Karena bila negara merasa tidak perlu mematuhi hukum internasional, maka hukum internasional tidak akan ada.

3. Sistem Internasional

Sistem intenasional bersifat horizontal, terdiri dari lebih 190 negara merdeka, semuanya sama menurut teori hukum, dan tidak ada yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada yang lain. Pada hukum internasional, setiap negaralah yang membuat hukum dan mereka bebas untuk tidak mematuhinya.

Pada dasarnya hukum internasional dibentuk oleh perjanjian internasional yang membuat peraturan yang mengikat semenjak ditandatanganinya perjanjian tersebut, dan hukum kebiasaan, dimana negara melakukan suatu hal yang sama secara berulang – ulang dan menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi.

Hukum internasional terdiri dari berbagai peraturan dimana negara boleh memilih peraturan mana yang dipatuhi mana yang tidak. Keberadaan sebuah peraturan yang mendunia dirasa perlu, karena dapat menciptakan stabilitas pada situasi kehidupan internasional yang tidak bisa ditebak.

Ketika negara terlibat kepada sebuah perselisihan, hukum internasional akan diperlukan meski ada perbedaan penafsiran pada masing – masing negara. Kedua negara akan berbicara dalam bahasa yang sama, dan faktor komunikasi sangatlah penting karena salah sedikit saja akan berujung kepada kesalahpahaman. Hukum internasional menawarkan solusi yang mencakup pada prinsip kedua negara. Meski begitu hukum internasional tidak bisa memecahkan masalah yang kompleks karena belum terlalu berkembang.

Meski tidak ada polisi internasional yang bisa menjaga keamanan setiap negara dari ancaman negara lain, akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang membuat setiap negara mematuhi hukum internasional:

  1. negara tidak akan berbuat sesuatu yang hanya menguntungkan pada jangka pendek karena hal itu nantinya dapat mengganggu hubungan dengan negara lain dalam jangka panjang. Contohnya, setiap negara akan melindungi diplomat asing karena kalau tidak, diplomat mereka yang berada di luar negeri akan terancam keselamatannya.
  2. negara akan mendapat keuntungan di situasi – situasi tertentu bila mematuhi hukum internasional.
  3. bisnis internasional biasa menggunakan istilah – istilah hukum khusus. Semua hal sekarang berdasar kepada hukum, contohnya adalah perusahaan multinasional yang mengaplikasikan hukum internasional.

Kesimpulannya, negara – negara mematuhi hukum internasional, dan hanya melanggarnya apabila ada terkena masalah yang menyangkut urusan vital negara tersebut. setiap negara merdeka dan bebas, serta hanya bisa diikat bila mereka menginginkannya. Tidak ada otoritas tertinggi yang bisa memaksakan hukum pada setiap negara, dan setiap negara hanya dapat diatur oleh hukum apabila dari awal mereka memang setuju untuk patuh.

Perlu kita ingat bahwa dari masa ke masa, negara – negara akan selalu menolak mematuhi beberapa aturan tertentu hukum internasional. Tetapi, tidak ada satupun negara yang tidak menyetujui kesemua aturan dalam sistem internasional.

4. Fungsi Politik

Hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Cabang dari politiklah yang menciptakan hukum dan sistem hukum. permainan hukum dan politik di dunia sangat kompleks dan sulit dimengerti, membuat kita kembali pada pertanyaan awal tentang alasan negara mematuhi hukum internasional. Politik penguasa menekankan pada kompetisi, konflik dan supremasi yang dibutuhkan agar bisa bertahan dari pengaruh luar. Hukum internasional bertujuan pada keserasian dan penyelesaian masalah.

Mahkamah Internasional memutuskan pada kasus Afrika Barat Daya “Ini mahkamah hukum, dan hanya akan mempertimbangkan moral sejauh moral tersebut diekspresikan dalam bentuk peraturan. Hukum ada untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan hanya bisa melakukannya sepanjang masih dalam batas hukum itu sendiri.

Hukum internasional tidak bisa menjadi solusi instan untuk konflik dan konfrontasi karena hukum internasional memiliki kelemahan pada struktur dan isinya.

Manusia mencari perintah, kesejahteraan dan keadilan tidak hanya dari hukum yang ada di negaranya, tapi juga hukum internasional.

5. Perkembangan Sejarah

Dasar hukum internasional yang kita kenal sekarang ini terletak pada perkembangan kebudayaan dan organisasi politik barat. meski hukum negara – negara berakar dari jaman renaisans eropa, tetapi bibitnya sudah ada sejak jaman dahulu kala.

  • zaman sebelum masehi

konsep dasar hukum internasional sudah muncul di hubungan politik ribuan tahun lalu. sekitar 2100 tahun sebelum masehi, sebuah perjanjian muncul diantara pemimpin Lagash dan Umma, negara kota yang terletak di Mesopotamia. Perjanjian tersebut dibuat di atas batu. Contoh lainnya yang terkenal terjadi 1000 tahun setelahnya, yaitu perjanjian perdamaian dan persaudaraan antara raja Mesir, Rameses II dan raja Hittities.

Peran israel kuno juga perlu diperhatikan. Pada masa itu, bukan kekuatan yang menjadi kunci dari eksistensi seorang manusia, tapi kedamaian dan keadilan sosial.

Bagaimanapun, pendekatan hukum internasional yang dilakukan oleh masyarakat kuno terbatas pada daerah dan budaya setempat. Tidak ada konsep yang mengakui keberadaan masyarakat dunia yang berada dalam satu sistem. Lingkup hukum internasional sangat sempit.

Era yunani kuno, sejak abad keenam sebelum masehi dan berlanjut sampai dua ratus abad setelahnya, telah menyumbangkan banyak hal pada pemikiran eropa. dasar hukum internasional di zaman ini memfokuskan pada analisis filosofi, sains dan politik yang ada di masyarakat dan sebagian lagi fokus pada hubungan antar negara yang dibangun di dunia hellenistis.

Pada masa romawi, hukum sangat dihormati. Hukum romawi (jus civile) awalnya hanya diterapkan untuk masyarakat romawi saja. Tetapi hukum ini menjadi tidak relevan untuk sebuah negara yang meluas dan berkembang seperti roma. Karena itulah dibuat jus gentium, yang mengatur hubungan antar orang asing dan masyarakat roma. Hukum jus gentium yang progresif mulai mengalahkan jus civile yang ruang lingkupnya sempit, karena itu jus gentium menjadi hukum yang berlaku di seantero kekaisaran romawi, dan mulai dipertimbangkan untuk berlaku universal.

Salah satu hukum yunani yang juga diterapkan juga oleh romawi adalah hukum alam. Hukum alam dibuat oleh filsuf Stoic, abad ketiga sebelum masehi. Peraturan dalam hukum alam sangat rasional dan logis, dan karena peraturan tersebut berakar dari pemikiran manusia, maka hukum alam tidak terbatas hanya pada satu kelompok atau negara, tapi universal. Konsep universal hukum alam ini adalah dasar dari doktrin modern hukum internasional. Selain menjadi konsep fundamental di bidang hukum, hukum alam penting keberadaannya dalam memahami hukum internasional.

Beberapa filsuf romawi kemudian memasukkan konsep hukum alam dalam teori hukum mereka. Meski begitu, eksistensi hukum alam tetap lebih besar daripada jus gentium. Banyak pihak menjadi bertanya – tanya apa sebenarnya hubungan antara hukum alam dan jus gentium, karena para ahli hukum romawi memiliki kesimpulan yang berbeda – beda sesuai dengan ciri khas mereka masing – masing.

Hukum klasik romawi dikumpulkan dalam corpus juris civilis, kompilasi materi hukum yang dikeluarkan oleh filsuf Byzantine pada 534 tahun sebelum masehi. Kompilasi ini menjadi tidak berguna ketika kegelapan abad pertengahan dan keruntuhan romawi mulai menyebar.

Setelah hukum romawi, hukum lain yang diperhitungkan adalah hukum Islam yang mulai berkembang. Pendekatannya pada hubungan dan hukum internasional dapat dilihat dari konsep kesatuan antar negara – negara islam, serta hubungan yang baik dengan negara – negara non islam. Umumnya, konsep kesejahteraan individu semakin berkembang. Pada masa ini, hukum dibentuk dengan dasar keramahtamahan dan rasa aman, sementara peraturan pemerintah perjanjian internasional berkembang dari rasa hormat kepada perjanjian.

  • Abad Pertengahan dan Masa Renaissance

Abad pertengahan terkenal dengan kekuasaan gereja yang sangat kuat. Salah satu hal penting di masa ini adalah kekaisaran suci roma dan hukum kanon yang supranasional. Hukum inggris menelurkan law merchant, peraturan yg mengatur mengenai perdagangan asing dan kemudian diberlakukan universal. Di sepanjang eropa kemudian dibentuk pengadilan perdagangan, untuk menyelesaikan masalah – masalah yang timbul antar pedagang asing. Inilah yang menjadi dasar peraturan perdagangan internasional. Selain itu, kebiasaan maritim juga mulai dikenal di sepanjang benua.

Peraturan perdagangan dan maritim itu adalah beberapa dari banyak pionir di hukum internasional, karena peraturan – peraturan tersebut melibatkan hubungan antarnegara dan menyadarkan pentingnya keberadaan peraturan yang dapat mengatur situasi internasional. Peraturan – peraturan ini tumbuh pada awal abad pertengahan, menaburkan biji – biji hukum internasional, tapi sebelum biji tersebut berbunga, pemikiran eropa sudah terlebih dahulu dikembangkan saat ledakan intelektual bernama renaissance.

Era Renaissance ditandai dengan munculnya pemikiran yang individualistis, sains dan humanitis modern. Kehancuran kekaisaran bryzantine membuat banyak pemikir yunani mencari perlindungan di italia dan menghidupkan kebudayaan eropa barat. pengenalan tulisan cetak pada abad 15 membuat ilmu menjadi semakin berkembang.

Kepercayaan diri eropa yang berkembang membuat mereka mencari semakin banyak kemewahan dan kekayaan di luar benua. Pada akhir abad ke 15, orang – orang arab telah dikeluarkan dari semenanjung iberian dan amerika ditemukan.

Kebangkitan negara – negara seperti inggris, prancis dan khususnya spanyol menimbulkan ciri khusus pada proses pembuatan wilayah merdeka. Ketika itu, manusia semakin berusaha untuk mendapatkan supremasi dan kekuatan politik, seperti yang disebutkan oleh buku Machiavelli yang berjudul The Prince.

Negara kota Italia juga berjuang untuk supremasi, dan Papacy menjadi berpemerintahan sekuler. Dari perjuangan dan usaha – usaha tersebut muncullah cikal bakal kehidupan internasional modern : diplomasi, pemerintah, teori keseimbangan kekuasaan, dan masyarakat negara. Selain itu muncul juga manuver – manuver supremasi politik. Aliansi, pengkhianatan, manipulasi lembaga negara, dan kekuasaan yang dapat diatur menjadi hal yang lumrah. Kita dapat mengenali akar dari masyarakat kita.

Adalah evolusi dari konsep masyarakat internasional yang terdiri dari negara – negara berdaulat yang menandai awal mula hal yang dipelajari oleh Hukum Internasional. Kemerdekaan, pemikiran kritis, cara pandang hidup yang sekuler serta pandangan politik yang berorientasi pada masa depan menjadi ciri khas renaisans yang sangat penting bagi pertumbuhan hukum internasional.

Perlunya ada konsep baru mengenai manusia dan hubungan antar negara mulai dirasakan oleh negara – negara di benua eropa. Teori – teori hukum internasional memiliki pengaruh besar pada kehidupan politik dan sangat dipengaruhi oleh penemuan kembali hukum yunani-romawi. Zaman renaisans menstimulasi kelahiran kembali studi hellenic dan hukum alam.

Bersamaan dengan kebangkitan negara modern dan emansipasi hubungan internasional, doktrin kedaulatan timbul. Konsep ini pertama dipelajari oleh jean bodin tahun 1657. dia berpendapat bahwa kekuasaan berdaulat dalam sebuah negaralah yang seharusnya menciptakan hukum. kedaulatan tidak dapat diikat oleh hukum yang ia ciptakan sendiri, melainkan oleh hukum Tuhan dan hukum alam.

Pemikir – pemikir awal hukum internasional sangat terpengaruh dengan hukum hukum alam dan kemudian menggunakan hukum alam sebagai dasar filosofi mereka. Salah satu contohnya adalah st thomas aquinas, filsuf yang teorinya merupakan perpaduan dari agama kristen dan hukum alam.

Kelahiran hukum internasional adalah akibat yang sangat penting dari hukum alam. Hukum internasional kemudian dipelajari sebagai suatu hukum yang berdiri sendiri, meski prinsipnya banyak yang diambil dari hukum alam.

  • Pendiri hukum internasional modern

Pendekatan baru terhadap hukum internasional mulai ada ketika filsuf spanyol, Fransisco Vitoria, mengemukakannya pada zaman keemasan negara tersebut. dia mendemonstrasikan perilaku progresif spanyol pada suku indian di amerika selatan dan berpendapat bahwa masyarakat indian seharusnya menjadi negara sendiri yang memiliki peraturan sendiri.

Filsuf lain adalah Suarez yang berpendapat bahwa hukum internasional mengandung ciri khas hukum alam.

Filsuf selanjutnya bernama alberico gentili, yang terkenal karena bukunya de jure belli. De jure belli berisi diskusi mengenai hukum perang dan salah satu babnya memuat tentang hukum traktat.

Ahli yang dikenal sebagai bapak hukum internasional adalah hugo grotius, seorang belanda. Bukunya yang paling penting yaitu de jure belli ac paris, memuat tentang penjelasan hukum privat internasional yang masih dapat digunakan sekarang. Dia menegaskan bahwa hukum alam itu akan tetap berlaku meski tidak ada Tuhan. Hukum alam itu dibentuk bukan tanpa alasan. Keadilan hanyalah alasan masyarakat dan untuk itu diperlukan.

Pendapatnya yang juga terkenal adalah mengenai laut bebas. Ahli belanda ini menentang konsep “laut tertutup” dari portugis dan mengatakan bahwa setiap negara tidak bisa mengklaim laut sebagai milik pribadi mereka. Laut itu milik semua negara. Teori ini memiliki hubungan erat dengan perdagangan bebas dan kekuatan komersil yang sedang berkembang.

  • Positivisme dan naturalisme

Beberapa ahli setelah grotius mengemukakan teori yang sebenarnya tidak dimaksudkan berbeda, tetapi malah membentuk dua aliran. Aliran pertama adalah naturalisme, yang pertama dikemukakan oleh samuel pufendorf. Dia mencoba mengenali hukum internasional dengan mempelajari teori hukum alam. Aliran kedua adalah positivisme, yang memisahkan hukum alam dan hukum internasional dan mengangkat masalah – masalah praktek kenegaraan.

Pufendorf menganggap hukum alam adalah sistem moral. Ia salah memahami arah hukum internasional modern dengan menolak validitas hukum kebiasaan. Ia juga menolak anggapan bahwa traktat adalah dasar hukum internasional.

Salah satu inisiator aliran positivisme adalah Richard Zouche. Zouche menghilangkan hukum alam dari teori hukum internasional dan memfokuskan perhatiannya pada doktrin tradisional. Doktrin itu digambarkan melalui kejadian – kejadian pasti, dan bukunya mengandung banyak contoh kejadian masa lalu.

Bynkershoek, ahli positivisme selanjutnya, menekankan pada pentingnya praktek – praktek modern dan tidak menghiraukan hukum alam. Dia memiliki kontribusi yang sangat banyak pada pengembangan teori – teori mengenai hak dan kewajiban pihak netral dalam perang. Setelah mempelajari banyak fakta – fakta relevan mengenai laut, ia memutuskan untuk mendukung teori laut bebas.

Pendekatan positivisme, seperti banyak pemikiran modern lainnya, diadopsi dari metode empiris renaisans.

Dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah langkah pendek bila kita menerjemahkan kembali hukum internasional bukan melalui konsep yang didapat dari alasan, tetapi melalui apa yang benar – benar terjadi diantara negara – negara yang berkompetisi. Apa yang negara – negara lakukan adalah kunci sebenarnya, bukan apa yang negara lakukan setelah diberikan dasar peraturan hukum alam. perjanjian dan kebiasaan adalah inti dari hukum negara – negara.

Positivisme berkembang sebagai sistem kenegaraan modern terjadi setelah kemerdekaan westphalia tahun 1648 dari perang keagamaan.

Baik teori positivisme maupun naturalisme muncul di buku vattel, seorang pengacara swiss. Bukunya yang berjudul droit des gens didasarkan pada prinsip – prinsip hukum alam yang berorientasi pada praktek. Dia mengenalkan doktrin equality of states (setiap negara berkedudukan sama) ke hukum internasional, dan menegaskan bahwa sebuah republik kecil tidak berkedaulatan lebih kecil dari kerajaan yang paling kuat. Dengan membedakan hukum kesadaran dan hukum tindakan serta menekankan bahwa hukum tindakanlah yang diperhatikan dalam hal yang bersifat praktis, ia mengurangi pentingnya hukum alam.

Ironisnya, pemikiran ahli positivisme juga menghancurkan dasar filosofis hukum alam dan menjadikannya sebuah sejarah. Teori itu kemudian hadir lagi dengan bentuk yang lebih modern dan berorientasi pada masa depan. Hukum alam memberi jalan pada hak natural.

Masa itu adalah masa supremasi politik yang sangat individualistis. Ide kontrak sosial menekankan peran penting individu. Hak asasi manusia membentuk jantung amerika dan revolusi prancis serta membentuk masyarakat modern yang demokratis.

Di samping itu, doktrin hukum alam telah digunakan untuk menegaskan kedaulatan absolut dan kekuatan pemilikan pribadi.

  • Abad ke 19

Abad ke 19 adalah era yang praktis, berkembang dan positivisme. Kongres wina,yang menandai akhir perang napoleon mengemukakan perintah internasional yang berlandaskan kekuasaan eropa yang seimbang. Hukum internasional menjadi eurosentris, dimana negara – negara luar eropa hanya bisa memasukinya bila telah ada kesepakatan dan sesuai kondisi yang telah ditetapkan oleh kekuatan barat. ketika hukum internasional menjadi bersifat internasional yang geografis seiring dengan ekspansi eropa, ia juga menjadi tidak seuniversal dulu.

Pada abad ini juga terjadi kemerdekaan negara amerika latin dan pendekatan yang distinktif pada elemen – elemen hukum internasional oleh negara – negara di area itu, contohnya adalah suaka diplomatik dan perlakuan pada perusahaan asing dan nasional.

Ada banyak hal lain yang menandai abad ke 19. demokrasi dan nasionalisme yang diakibatkan oleh revolusi prancis menyebar ke seluruh penjuru benua dan merubah esensi hubungan internasional. Tidak ada lagi perlakuan istimewa pada bangsawan elit, kebijakan asing mengandung baik sisi positif maupun negatif nasionalisme.

Kemerdekaan negara atas usaha sendiri muncul untuk mengancam kekaisaran multinasional eropa tengah dan timur. Nasionalisme mencapai puncaknya saat unifikasi jerman dan italia dan mulai memamerkan ekspansionisme dan doktrin rasial superior. Demokrasi mempengaruhi politik individu dan sesi berpendapat di pemerintahan. Demokrasi juga membawa tanggung jawab yang nyata dimana perang menjadi pusat perhatian. Konskripsi mulai diperkenalkan di penjuru benua dan kekuatan militer nasional yang besar menggantikan kekuatan yang kecil yang profesional.

Revolusi industri membentuk eropa, membuat sistem ekonomi yang dikotomi dan menyebarkan pengaruh eropa ke seluruh dunia. Faktor – faktor ini mengakibatkan penambahan yang sangat banyak lembaga internasional baik yang publik maupun privat, dan hukun internasional bertumbuh cepat untuk dapat mengakomodasi keadaan tersebut. muncullah beberapa peraturan yang bersifat internasional, seperti keputusan akhir kongres wina tahun 1815 yang mengeluarkan kebebasan navigasi di jalur air internasional.

Konferensi eropa berkontribusi besar pada perkembangan peraturan yang memerintah saat perang. Selain itu, banyak konferensi lain mengangkat ekspansi hukum internasional dan jaringan tertutup hubungan internasional.

Teori positivisme mendominasi abad ini. karena hukum sangat bergantung pada keinginan sistem kedaulatan nasional, hukum internasional juga berpengaruh pada keinginan negara – negara yang berdaulat. Hal ini berimplikasi pada kebingungan lembaga legislatif akan keinginan negaranya sendiri.

Ahli dari Jerman, Hegel, adalah orang yang pertama kali menganalisis dan mengajukan doktrin kemauan suatu negara.

Pertumbuhan perjanjian internasional, kebiasaan dan regulasi membuat ahli teori positivisme dapat menjauhkan masalah hukum internasional dan negara.

Ada ahli yang berpendapat bahwa hanya satu prinsip fundamental yang dapat mengatur baik hukum nasional maupun internasional. Prinsip tersebut sering disebut hak atau solidaritas sosial atau peraturan yang harus dimuat oleh perjanjian (pacta sunt servanda).

Menurut Triepel, ahli jerman lainnya, hukum internasional dan hukum domestik (hukum negara) berada di pesawat yang berbeda. Hukum internasional mengatur mengenai hubungan internasional, sementara hukum negara mengatur hubungan antar individu atau individu dengan negara. Hukum internasional didasarkan pada perjanjian antar negara, dan karena diatur oleh keinginan bersama negara – negara, hukum itu tidak bisa jadi unilateral.

  • Abad ke 20

Perang dunia pertama menandai abad yang dinamis dan optimis. Kekaisaran eropa menguasai dunia, tetapi perang besar tahun 1914-1918 menggoyang fondasi masyarakat eropa. Kepercayaan diri mereka mulai meredup.

Peraturan yang paling penting adalah perjanjian perdamaian tahun 1919 yang dihasilkan dari sudut pandang hubungan internasional yang dibentuk oleh LBB.

LBB terdiri dari majelis umum dan majelis eksekutif, tetapi tak memiliki pengaruh karena absennya Amerika Serikat dan Uni Soviet, menjadikan organisasi ini pada intinya seperti organisasi eropa.

meski LBB berhasil meraih beberapa kesuksesan kecil dalam rangka menjaga hubungan internasional, lembaga ini gagal ketika dihadapkan pada negara yang sangat giat mengagresi. Jepang menginvasi cina tahun 1931 dan dua tahun kemudian keluar dari LBB. Italia menyerang ethiopia, dan jerman bersusah payah mempertahankan diri dari serangan internal dan eksternal. Bentuk kekuasaan terakhir LBB adalah mengerluarkan uni soviet saat menginvasi finlandia tahun 1939.

Meski begitu banyak peraturan dasar telah sukses dibuat oleh lbb selama masa keberadaannya yang sangat pendek dan ini membantu pembuatan pbb di kemudian hari.

Mahkamah internasional yang permanen mulai disiapkan tahun 1921 dan benar – benar berdiri tahun 1946. organisasi buruh internasional berdiri segera setelah pd 1 dan masih ada hingga sekarang. Banyak organisasi internasional lain yang menambahkan kinerja mereka pada masa itu.

Ide lain dari hukum internasional yang pertama muncul saat perang adalah sistem mandat.

Setelah perang dunia 2, lbb disukseskan tahun 1946 oleh pbb, yang mencoba mengobati banyak kesalahan pendahulunya. Ia mendirikan kantor awal di new york, menjauhkan kekuasaan dari eropa dan diharapkan dapat menjadi organisasi yang benar – benar universal. Pbb sekarang memiliki 192 anggota negara.

Jumlah perjanjian internasional dan kebiasaan yang bertambah banyak, sistem arbitrase yang menguat serta perkembangan organisasi internasional telah menghasilkan esensi hukum internasional seperti yang ada sekarang.

  • Komunis mencapai hukum internasional

Teori klasis Marx mendefinisikan hukum dan politik sebagai alat kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi mereka dalam masyarakat. Negara – negara didominasi oleh kelas kapitalis dan akan menghilang saat proses pengulangan organisasi. Teorinya, hukum dan negara akan menghilang bila masyarakat telah memiliki dasar yang baru, dan karena hukum internasional klasik berdasarkan pada negara, maka hukum internasional juga akan menghilang. Bagaimanapun, sistem internasional negara – negara tidak akan bisa dirubah dalam semalam menjadi aturan sosialis, karena itu periode transisi sangat diperlukan.

Profesor Tunkin berkata bahwa revolusi oktober rusia menciptakan sebuah seri peraturan internasional baru. Seri ini bisa dibagi menjadi tiga bagian yang saling berhubungan : a) prinsip internasional sosialis antara negara – negara sosialis, b) prinsip kesetaraan dan kemerdekaan karena diri sendiri atas negara dan masyarakat, terutama ditujukan untuk melawan kolonialisme, c) prinsip damai yang ditujukan pada hubungan antar negara yang berada dalam sistem sosial berbeda.

Prinsip sosialis atau internasional proletar membentuk satu sistem prinsip hukum internasional antara negara – negara sosialis muncul sama seperti kebiasaan dan traktat. Meski prinsip dasar penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, tidak mengganggu hubungan internal, serta kesetaraan negara dan individu ada di hukum internasional, prinsip yang sama di hukum internasional sosialis dibuat lebih positif karena saingan di bidang ekonomi lebih sedikit dan bertambahnya kooperasi. Prinsip – prinsip ini tidak hanya membentuk peraturan materil tentang tidak boleh mengganggu hak negara lain, tapi juga kewajiban untuk membantu negara lain saat menikmati atau mempertahankan hak – hak tersebut dari ancaman kapitalis.

Uni Soviet berkembang di integritas teritorial dan kedaulatan sekaligus didesain untuk melindungi negara – negara sosialis lain dalam lingkungan yang kapitalis, menjadi negara yang menarik bagi negara – negara dunia ketiga yang sedang berkembang, juga berkeinginan untuk memiliki identitas nasional dan menghalangi pengaruh budaya dan finansial barat.

Bersamaan dengan penolakan terhadap perang dingin, dan strukturisasi kembali di Uni Soviet, sebuah proses evaluasi ulang di bidang teori hukum internasional dilakukan. Esensi pemikiran baru uni soviet dilandaskan pada prioritas nilai manusia universal dan resolusi masalah global, yang mana langsung dihubungkan pada pertumbuhan penting hukum internasional di komunitas dunia. Teori baru juga menegaskan bahwa hukum internasional seharusnya bersifat universal dan tidak dibagi – bagi menjadi sistem internasional kapitalis, sosialis, dan dunia ketiga.

Perpecahan Uni Soviet tahun 1991 menandai berakhirnya perang dingin. Rusia, sebagai kelanjutan dari uni soviet memasuki sistem politik barat. meski rezim soviet telah mengganti pendekatannya secara signifikan, sistem komunis dan negaranya mempengaruhi keadaan sistem internasional ini menimbulkan konsekuensi pada hukum internasional. Akhir konfrontasi negara – negara berkuasa telah membawa ketidakstabilan pada Eropa dan menambah revitalisasi serta batas dari PBB.

Konsep Cina akan hukum sangat berbeda dengan yang berkembang di barat. hukum tidak pernah memiliki tempat yang pasti di masyarakat Cina. Tetapi mereka tampak mengenali beberapa sistem hukum internasional. Perjanjian internasional diakui sebagai sumber hukum internasional, dan Cina telah mengikuti banyak perjanjian dan konvensi, lalu memberlakukannya seperti negara lain.

Secara keseluruhan, hukum internasional telah diperlakukan sebagai bagian dari politik internasional dan bersubjek pada kekuatan, seperti ideologi. Ketika peraturan internasional sejalan dengan kebijakan dan kepentingan Cina, maka Cina akan mengikutinya.

Meski begitu, Cina sudah tidak lagi mengisolir dirinya. Hubungan dengan negara lain sudah terbentuk, dan ia sudah resmi menjadi anggota PBB. Cina menjadi berperan aktif di hubungan internasional, dan telah mencapai banyak hal untuk mengimbangi pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat. Cina sekarang terlibat penuh dengan politik dunia.

  • Dunia ketiga

Evolusi hubungan internasional yang terjadi setelah perang dunia meliputi integrasi kolonialisme dan lahirnya negara – negara merdeka yang dijuluki negara dunia ketiga. Hukum negara – negara pada abad ke 19 tidak mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh negara – negara yang baru merdeka di pertengahan dan akhir abad 20. negara – negara baru kemudian mengangkat prinsip kedaulatan dan kesetaraan negara – negara, serta prinsip larangan agresi serta intervensi, selama pencarian rasa aman di dalam ikatan hukum yang diterima bersama.

Sementara internasionalisasi hukum internasional yang terjadi selama 50 tahun terakhir telah mengikis dasar Eropa-nya, internasionalisasi tersebut juga menekankan cakupan universal. Contohnya adalah komposisi mahkamah internasional dan majelis umum pbb. Ada juga perjanjian dari 10 anggota tidak tetap dewan keamanan, lima harus diduduki oleh negara afrika atau asia dan dua oleh Amerika Latin.

Pengaruh negara baru telah dirasakan oleh hampir semua anggota majelis umum, dimana negara – negara baru itu adalah mayoritas dari 192 anggota PBB. Isi dan cakupan resolusi serta deklarasi yang dibuat oleh majelis umum adalah bukti pengaruh mereka dan berisikan harapan, ketakutan, serta perhatian mereka.

Perhatian negara baru terhadap pengakuan kedaulatan negara dilengkapi dukungan mereka kepada PBB dan ditambah keinginan mereka akan penentuan nasib ekonomi negara sendiri atau hak kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam adalah perkembangan utama di masa ini.

Keinginan yang dimiliki negara – negara dunia ketiga sering bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh negara – negara industri. Tapi harus ditekankan bahwa hukum internasional tidak dibuang begitu saja.

Ketika negara – negara baru berbagi latar belakang yang sama, tetap saja kesemua negara tersebut tidak homogen. Kebudayaan yang berbeda, sosial dan ekonomi yang berada dalam tingkatan yang tak sama menghasilkan afiliasi politik yang berbeda – beda.

Saat perang dingin berakhir dan Uni Soviet (sekarang Rusia) mengalami perkembangan yang sangat cepat, sumbu sengketa bukan lagi timur-barat, tapi jadi utara-selatan. Hal ini terbukti dalam berbagai masalah mulai dari ekonomi sampai hak asasi manusia. Bersamaan dengan faktor- faktor tersebut perkembangan globalisasi menambah tekanan pada hubungan antara universalisme dan partikularisme. Globalisasi yang merupakan bentuk ketergantungan antar individu, kelompok atau perusahaan, baik publik maupun privat, melintasi batas negara, bisa terlihat sebagai universalisme masyarakat barat. di samping itu, partikularisme kadang – kadang digunakan untuk membenarkan penindasan hak asasi manusia dari pengawasan dan kritik internasional.

About these ads

3 thoughts on “Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s