Analisis Putusan Mahkamah Agung

Assalamualaikum wr. wb..

tugas hukum acara pidana, makalah mengenai analisis terhadap salah satu putusan Mahkamah Agung.

semoga bermanfaat :)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil(, sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.[1]

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat – alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian – bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain – lain.

Sebetulnya apa tujuan hukum acara pidana? Tujuan hukum acara pidana dapat kita lihat pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut; “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Andi Hamzah mengatakan dalam bukunya bahwa sesungguhnnya tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenar – benarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[2]

Menurut Van Bemmelen, ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

  1. Mencari dan menemukan kebenaran;
  2. Pemberian keputusan oleh hakim;
  3. pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi di atas, yang paling penting karena menjadi tumpuan fungsi berikutnya adalah : “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Mengenai fungsi hakim yang kedua, yaitu putusan hakim dalam pengadilan, banyak sekali terjadi dimana ketika putusan dijatuhkan, terdakwa merasa tidak adil sehingga mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut pengamatan saya, ada beberapa penyebabnya;

1. hakim hanya berpatokan pada hukum tertulis. Dalam undang – undang kekuasaan kehakiman dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mencari dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis. Hal inilah yang sering membuat putusan pengadilan menjadi tidak dirasakan adil oleh terdakwa.

2. hakim kadang tidak mengetahui hukumnya. Hukum acara di Indonesia menganut asas ‘ius curia novit’ yang berarti bahwa hakim dianggap tahu hukum. akan tetapi, pada prakteknya sering terjadi dalam persidangan dihadirkan ahli hukum untuk berbicara mengenai masalah hukum yang sedang disidangkan. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena hakim wajib tahu mengenai hukum apa yang tepat. bila hakim tidak tahu tentang hukum yang tepat, pihak – pihak dalam persidangan akan sangat dirugikan.

3. pertimbangan yang tidak dilandasi asas keadilan. Seringkali hakim memutuskan suatu perkara tidak memperhatikan sisi baik dan buruk serta apa dampak putusan tersebut, apakah adil bagi terdakwa akan adil juga bagi korban dan keluarganya. Hakim lebih sering memperhatikan kebenaran formil yang muncul dalam persidangan saja, dan mengabaikan kebenaran materil yang ada. Inilah yang mengakibatkan putusan seringkali tidak adil bagi kedua pihak.

Karena beberapa alasan itulah maka dirasakan perlu untuk menganalisis suatu putusan, apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah adil, apakah penerapan hukumnya sudah benar atau belum, apakah hakim telah mempertimbangkan putusannya dengan seadil – adilnya.

1.2 Identifikasi Masalah

  1. Apakah fakta – fakta hukum yang menjadi kronologis perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 429/K/Pid/2006 telah sesuai dengan yang seharusnya?
  2. Apakah penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi Junet Karepesina sudah layak menurut hukum acara pidana?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Acara Pengambilan Keputusan

Jika pemeriksaan sidang telah selesai, maka ia mempersilakan penuntut umum membacakan tuntutannya (requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (pasal 182 ayat (1) KUHAP). Menurut ketentuan tersebut, tuntuan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, hakim ketua sidang akan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. [3]

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (pasal 191 KUHAP). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan terbuka untuk umum.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Hal lain ialah putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan undang – undang lain menentukan lain. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum atau sesudah putusan dijatuhkan, maka perkara menjadi selesai.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu;[4]

  1. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
  2. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
  3. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (pasal 169 ayat (3) KUHAP jo. Undang – Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi);
  4. hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP (pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
  5. hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu – waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

2.2 Jenis Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan itu bisa berupa salah satu di bawah ini[5], yaitu;

  1. pembebasan, jikalau berdasar hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
  2. lepas dari segala tuntutan hukum, jikalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (bisa berupa perdata atau tata usaha negara);
  3. penjatuhan pidana, jikalau berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan (pasal 193).

Dalam hal yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas ini, jikalau terdakwa dalam status tahanan diperintahkan untuk membebaskan seketika itu juga, kecuali jika ada alasan lain yang sah untuk tetap menahan terdakwa.

Perintah membebaskan terdakwa tersebut segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri dengan surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat – lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (pasal 192 KUHAP).

Tentang kapan suatu putusan penjatuhan pidana / pemidanaan dijatuhkan, ada di dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “jika pengadilan yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Ini berarti hasil pemeriksaan dalam sidang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat dijatuhkan pidana.

2.3 Isi Putusan

Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. ketentuan tersebut adalah:

  1. kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  2. identitas terdakwa, yang berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  6. pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang ternyata palsu;
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Dalam penjelasan ayat (2) pasal 197 KUHAP disebutkan bahwa kecuali yang tersebut dalam a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. ini berarti secara a contrario putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan akan menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Fakta Hukum

  • Terdakwa yang bernama Junet Karepesina alias Juko, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2005 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jl. Munggang No. 56 RT 008/004 Kel. Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban yang bernama Parden Sangaji.
  • Awalnya sekitar bulan Agustus 2004, terdakwa mendengar kabar bahwa korban tidak senang terhadap terdakwa karena saling bersaing sebagai debt collector. Terdakwa kemudian berpikir daripada dia didahului lebih baik ia membunuh korban duluan.
  • Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, terdakwa lalu menunggu kesempatan yang tepat atau menunggu saat korban lengah. Saat itu terdakwa telah mempersiapkan sebilah parang yang disimpan di dalam kamar rumah kontrakan yang sama – sama ditempati oleh terdakwa dan korban.
  • pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2005, sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa keluar rumah untuk mengecek apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan atau tidak, karena tidak ada, terdakwa lalu kembali ke rumah pukul 09.30 WIB dan melihat korban sedang tidur nyenyak di teras rumah.
  • Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan melihat saksi I Bisara Ripamole dan saksi II Kalangguru Karepesina beserta keluarganya sedang menonton TV. Terdakwa mengambil charger handphone dan menyuruh Bisara Ripamole untuk menukarkan charger handphone tersebut ke toko handphone di Jl. Raya Condet, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan terdakwa untuk mempermudah terdakwa membunuh korban. Setelah saksi I pergi, terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dari dalam kamar.
  • Parang tersebut kemudian ditaruh di balik punggung terdakwa dan ditutupi dengan jaket agar tidak terlihat orang lain. Selanjutnya secara diam – diam terdakwa keluar menuju ke teras rumah untuk menghampiri korban yang masih tertidur nyenyak.
  • Terdakwa kemudian membacokkan parangnya sebanyak dua kali ke arah leher korban, menyebabkan leher korban hampir terputus dan korban meninggal seketika. Terdakwa lalu menjilat darah korban yang ada di tangan kanannya.
  • Parang yang digunakan untuk membunuh oleh terdakwa disimpan di belakang tembok gudang sekitar tempat kejadian pembunuhan tersebut. kemudian terdakwa naik ojek yang dikemudikan oleh saksi III Andi Mulyadi dan turun dekat SMA 51, dilanjutkan dengan menaiki angkutan umum tujuan Cikampek, karena terdakwa ingin menemui kakaknya yaitu saksi IV Usman Karepesina alias Yus, dengan maksud untuk minta diantar menyerahkan diri ke Kantor Polisi dan sebelum terdakwa pergi menemui kakaknya tersebut. sebelumnya terdakwa menemui saksi I Bisara Ripamole untuk mengambil charger handphone, setelah itu terdakwa pergi dengan tergesa – gesa.
  • Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia seketika itu juga atau tidak lama kemudian setelah itu sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 2 Februari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, SpF, dokter pada bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dengan kesimpulan :
    1. Mayat laki – laki berumur kurang lebih tiga puluh tahun dengan golongan darah A, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah balik dan nadi leher sisi kiri, putusnya batang tenggorok, kerongkongan (saluran makanan bagian atas) serta terpotongnya ruas ke empat tulang leher;
    2. Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;
    3. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (gorokan) pada leher yang memutuskan pembuluh darah balik dan nadi leher sisi kiri sehingga menimbulkan perdarahan;
    4. Selanjutnya ditemukan juga putusnya batang tenggorok, saluran makanan bagian atas (kerongkongan) serta terpotongnya ruas ke empat tulang leher.
  • terdakwa kemudian ditahan sejak 8 Januari 2005. oleh jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terdakwa didakwa primair pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, subsidiair pasal 338 KUHP, lebih subsidiair pasal 355 ayat (2) KUHP, lebih subsidiair lagi pasal 353 ayat (3) KUHP.
  • 2 Mei 2005, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut ;
    1. Menyatakan terdakwa Junet Karepesina bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti :

· Satu bilah parang bergagang kayu warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

· Satu potong jaket kulit warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;

· Satu potong kaos warna abu – abu dikembalikan kepada keluarga korban;

    1. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar seribu rupiah.
  • 26 Mei 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan No. 462/Pid/B/2005/PN.Jkt-Tim yang amar lengkapnya sebagai berikut;
    1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu”;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun;
    3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Memerintahkan barang bukti berupa :

· Satu bilah parang bergagang kayu warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

· Satu potong jaket kulit warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;

· Satu potong kaos warna abu – abu dikembalikan kepada keluarga korban;

    1. membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar seribu rupiah.
  • Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Setelah melalui proses persidangan, tanggal 3 Agustus 2005, Perngadilan Tinggi Jakarta lalu mengeluarkan putusan No. 118/PID/2005/PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut;
    1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
    2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2005 No. 462/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut;
    3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
    4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar seribu rupiah.
  • Tanggal 7 Oktober 2005, terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur lalu membuat akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/05/PN.JAKTIM .
  • 21 Oktober 2005, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima memori kasasi dari terdakwa sebagai pemohon kasasi. Karena permohonan kasasi beserta dengan alasan – alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang – undang, oleh karena itu permohonan kasasi dapat diterima.
  • Alasan – alasan yang diajukan terdakwa sebagai pemohon kasasi;
    1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2005 No. 462/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat merugikan terdakwa dalam mencari kebenaran dan keadilan atau setidak – tidaknya memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;
    2. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena dalam persidangan tidak satu saksipun yang memberikan keterangan yang melihat terdakwa sebelum terjadi pembunuhan korban (Parden Sangaji) telah mempersiapkan parang panjang berupa gagang kayu warna merah, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap korban dilakukan karena kekhilafan, di mana antara korban dengan terdakwa sebelum kejadian pembunuhan tidak ada suatu pertengkaran atau keributan antara korban dengan terdakwa, sehingga terdakwa tidak menaruh rasa dendam pada korban sampai harus merencanakan untuk membunuh korban. Dengan demikian dakwaan primair jaksa penuntut dengan pembunuhan berencana melanggar pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
    3. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan antara terdakwa dengan korban kontrak satu rumah, jadi antara terdakwa dan korban ada hubungan yang sangat akrab dan dalam fakta persidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa dengan korban sering bertengkar, jadi mereka tidak punya masalah yang membuat mereka bermusuhan dan saling dendam yang mengakibatkan ada perencanaan pembunuhan, dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan terjadi dengan seketika dan rasa emosi sesaat karena banyaknya masalah kegagalan dalam tugas sebagai debt. Collector.
    4. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum bahwa fakta – fakta dalam persidangan sebagai bukti antara terdakwa dengan korban ketika pada waktu terjadi pembunuhan, korban dengan leluasa tidur nyennyak di teras rumah, ini sebagai bukti bahwa di antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah dan tidak saling bermusuhan, maka berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan terdakwa membunuh korban karena kekhilafan bukan pembunuhan berencana;
    5. Bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bukan pembunuhan berencana, tetapi pembunuhan yang dilakukan dengan seketika dan sesaat, terdakwa melakukan pembunuhan karena kekhilafan, dapat dihubungkan dengan fakta persidangan antara terdakwa dengan korban ada hubungan yang akrab dan baik sebagai bukti sama – sama kontrak satu rumah dan sebelum kejadian pembunuhan tidak ada kerbiutan dan pertengkaran antara mereka;

3.2 Petikan Putusan Kasasi

Atas alasan – alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan – alasan ke 1,2,3,4, dan 5, :

Menimbang, bahwa alasan – alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannuya, lagi pula keberatan tersebuy mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang – undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi/terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Junet Karepesina tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2006, oleh I.B. Ngurah Adnyana, S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Usman Karim, S.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai hakim – hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Usman Karim, S.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai hakim – hakim anggota dan Susilowati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Terhadap Fakta Hukum

Bila dilihat dari fakta – fakta yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana, bukan pembunuhan karena khilaf. Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair pasal 340 KUHP karena terdakwa telah menyiapkan parang terlebih dahulu dan tanpa ada pertengkaran dengan korban, terdakwa langsung menggorok leher korban.

Karena itu, Apabila pembunuhan dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka terjadi tindak pidana pembunuhan berencana (moord) dari pasal 340 KUHP yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara dua puluh tahun.

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan.[6] Karena itu, perbuatan terdakwa yang menyiapkan parang beberapa saat sebelum terjadi pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Selain itu terdakwa juga didakwa subsidiair pasal 338 KUHP[7];

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Lebih subsidiair pasal 355 ayat (2) KUHP;

Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Lebih subsidiair lagi pasal 353 ayat (3) KUHP;

Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Setelah pemeriksaan di persidangan, jaksa menuntut terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair, karena terdakwa terbukti tidak melakukan pembunuhan saja tanpa rencana seperti yang didakwakan pada dakwaan subsidair, atau penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian seperti yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidiair, atau penganiayaan biasa dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian seperti yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidiair lagi. jaksa juga menuntut penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 15 tahun.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu’ dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun, dua tahun lebih lama daripada yang dituntut oleh Jaksa.

Dalam hukum acara pidana, hakim bersifat aktif, yang berarti hakim boleh menjatuhkan pidana melebihi atau mengurangi apa yang telah dituntut dengan mempertimbangkan kebenaran materil yang muncul di persidangan serta menurut keyakinan dan perasaan adil hakim.[8] Ini berarti apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibolehkan.

Terdakwa Junet Karepesina terbukti secara sah, berarti terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, dan meyakinkan, yang berarti hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan pantas dijatuhi pidana penjara.

Darimana muncul angka 17 tahun? maksimal pidana penjara dalam pasal 340 KUHP adalah 20 tahun, dan yang dituntut oleh Jaksa adalah 15 tahun. hakim kemungkinan besar menimbang bahwa tindakan terdakwa yang merampas nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu adalah kejahatan berat, dan oleh karenanya tidak adil bagi keluarga korban bila terdakwa hanya dihukum penjara 15 tahun. sementara itu, bila terdakwa dihukum maksimal 20 tahun, tidak adil bagi terdakwa karena terdakwa, meski telah melakukan pembunuhan, tetap memiliki hak untuk hidup bebas tanpa dibatasi jeruji. Hakim menganggap bahwa hukuman 17 tahun penjara telah cukup memenuhi tujuan pemidanaan[9], yang seperti dimuat dalam pasal 50 RKUHP 2004 disebutkan sebagai berikut;

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara sebesar seribu rupiah. Biaya perkara yang terbilang sangat murah ini adalah cerminan dari salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.[10]

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 462/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim dikeluarkan, terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Upaya hukum merupakan hak terdakwa untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya (dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur) atau untuk kesatuan dalam peradilan.[11]

Pemeriksaan banding diatur dalam pasal 67 KUHAP yang berbunyi;

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Acara pemeriksaan banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan 243 KUHAP. Permintaan banding diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan pengadilan ditetapkan dan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang (pasal 233 ayat (2)).

Permintaan banding dapat dicabut oleh pemohon sebelum diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tetapi setelah dicabut tidak boleh diajukan lagi. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutuskan perkara dengan tiga orang Hakim Tinggi. Sebenarnya, tujuan banding ada dua, yaitu[12];

  1. menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
  2. untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Dalam hal ini, terdakwa merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak tepat sehingga ia mengajukan banding. Karena sesuai dengan syarat formil (harus diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan pengadilan ditetapkan) maka permohonan banding terdakwa dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini membuat kesempatan terdakwa untuk memperoleh hukuman yang lebih ringan, menjadi lebih luas, karena pemeriksaan banding merupakan suatu penilaian baru (judicium novum). Jadi dapat diajukan saksi – saksi, ahli – ahli dan surat – surat baru. Walau demikian dapat dikatakan juga bahwa acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan – penyimpangan dan kekecualian – kekecualian.[13]

Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa[14];

a) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri,

b) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri, dan

c) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Mei 2005 No. 462/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut, sehingga terdakwa Junet Karepesina tetap dipidana penjara 17 tahun.

Terdakwa, yang masih merasa tidak adil terhadap putusan banding dari Pengadilan Tinggi kemudian mengajukan upaya hukum biasa yang terakhir, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum.[15]

Dalam perundang – undangan Belanda, ada tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

  1. apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim);
  2. peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
  3. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan dalam undang – undang.

Putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi kadang – kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang – undang dalam hal ini khususnya pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak/kurang adanya pertimbangan/alasan – alasan ataupun alasan – alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.[16] Inilah yang diharapkan oleh terdakwa sebagai pemohon kasasi.

4.2 Analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 429/K/Pid/2006

Menurut pasal 253 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, ada beberapa alasan mengajukan kasasi.

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

  1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
  3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.

Alasan terdakwa sebagai pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum karena terdakwa tidak melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga dakwaan primair pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mahkamah Agung menimbang bahwa alasan – alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Hakim mengenai fakta – fakta dan bukan hakim kasasi[17]) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, serta putusannya pun tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menurut KUHAP, suatu permohonan ditolak jika:

  1. putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (pasal 244 KUHAP);
  2. melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (pasal 245 KUHAP);
  3. sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. kasasi hanya dilakukan sekali (pasal 247 ayat (4) KUHAP);
  4. pemohon tidak mengajukan memori kasasi (pasal 248 ayat (1) KUHAP) atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP);
  5. tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Selain syarat – syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penolakan kasasi seperti[18]:

  1. permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No. 117 K/Kr/1958);
  2. permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir pengadilan tinggi (putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1958 No. 66 K/Kr/1958);
  3. permohonan kasasi terhadap putusan sela (putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No. 320 K/Kr/1958);
  4. permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (putusan Mahkamah Agung tanggal 5 desember 1961 No. 137 K/Kr/1961).

Dalam putusan No. 429 K/Pid/2006, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Junet Karepesina karena putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya telah tepat dan tidak melanggar undang – undang. Dalam hal ini, permohonan kasasi ditolak karena alasan – alasan kasasi yang dikemukakan oleh pemohon kasasi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah melalui musyawarah antar sesama hakim agung yang menjadi majelis perkara tersebut. Dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP, ditentukan bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam musyawarah hakim termuda memang diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya duluan agar tidak tergantung dengan pendapat hakim tertua dan hakim ketua.

Musyawarah majelis harus diatur sedemikian mungkin agar menghasilkan permufakatan bulat (ayat (6) pasal 182 KUHAP), akan tetapi apabila tidak dapat mencapai suara bulat maka dapat ditempuh dua cara;

    1. putusan diambil dengan suara terbanyak;
    2. jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Menurut pendapat saya pribadi, alasan terdakwa mengajukan permohonan kasasi memang tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mengajukan kasasi yang sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Karena, terdakwa tidak mengajukan alasan yang kuat mengenai perbuatannya yang dikatakan bukan merupakan pembunuhan berencana, dan hanya mengulang – ngulang fakta bahwa korban dan tersangka adalah teman serumah sehingga tidak mungkin terjadi pembunuhan berencana.

Seharusnya terdakwa dan penasehat hukumnya dapat membuktikan dalam persidangan bahwa pembunuhan yang dilakukan bukan pembunuhan berencana dengan mengajukan minimal dua alat bukti yang meringankan, karena KUHAP menganut teori pembuktian secara negatif.[19] Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang – undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. dalam perkara ini, alat bukti yang ada hanya yang memberatkan terdakwa sehingga Judex Facti dapat dengan yakin menjatuhkan putusannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Terdakwa Junet Karepesina didakwa membunuh korban Parden Sangaji setelah direncanakan terlebih dahulu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian menjatuhkan pidana penjara 17 tahun. terdakwa lalu mengajukan banding atas putusan tersebut, dan permohonan bandingnya diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalu menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Terdakwa mengajukan upaya kasasi karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap tidak adil dan telah salah menerapkan hukum. permohonan kasasi terdakwa kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim pada pengadilan sebelumnya dianggap tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan undang – undang yang tepat. Selain itu pemohon kasasi mengajukan alasan yang tidak memenuhi alasan – alasan yang ada di pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga permohonan kasasi harus ditolak.

5.2 Saran

Diharapkan pada putusan selanjutnya hakim dapat lebih menjunjung tinggi rasa keadilan dan dapat menerapkan hukum yang sebenar – benarnya. Semoga putusan pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera dan mencapai tujuan pemidanaan lainnya.


[1] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

[2] Ibid, hlm. 9.

[3] Ibid, hlm. 282.

[4] Ibid, hlm. 284.

[5] M. Karjadi & R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 170.

[6] Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 67.

[7] Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. hlm.126.

[8] Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 100.

[9] Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Alasan Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1995, hlm. 33.

[10] Yulies Tina Masriani, Op.cit., hlm. 83.

[11] Ibid, hlm. 90.

[12] Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 292.

[13] Ibid, hlm. 293

[14] Yulies Tina Masriani, Op.cit., hlm. 91

[15] Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 298.

[16] Ibid, hlm. 299.

[17] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 78.

[18] Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 300.

[19] Ibid,, hlm. 254

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s