Analisis kasasi terhadap putusan bebas

Assalamualaikum wr. wb…

berikut adalah tugas hukum acara pidana saya yang mengambil tema ‘analisis kasasi terhadap putusan bebas’.

semoga bermanfaat :)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.[1] Pada hampir semua putusan pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (Herziening) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam pasal 244 KUHAP, yang berbunyi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Akan tetapi, dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa selalu menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah jaksa ini melanggar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena seperti yang telah disebutkan di atas, Pasal 244 KUHAP secara tegas menyatakan terhadap putusan bebas, tidak boleh diajukan upaya kasasi. Akan tetapi, sebagian lagi menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan, salah satunya adalah Moerino, calon hakim agung dari jalur karir. Moerino berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan bebas merupakan terobosan hukum. Dan telah menjadi yurisprudensi, Namun, ia mengatakan mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas tidak bisa sembarangan. Syaratnya, jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bukan dinyatakan bebas murni oleh pengadilan negeri. 

Lebih lanjut, Moerino menilai yurisprudensi itu bertujuan untuk mengoreksi putusan hakim pengadilan negeri. Bila tak diberikan ruang koreksi melalui kasasi, maka hakim PN dikhawatirkan akan sewenang-wenang dalam membebaskan terdakwa.

Bila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya, terutama keluarga korban. mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah – olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu – satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi.

Sebaliknya, terdakwa yang diputus bebas tentu akan sangat merasa dirugikan apabila penuntut umum mengajukan kasasi. Ini juga dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi terhadap putusan hakim. Sebagai contoh, dari penelitian terhadap 120 napi yang dilakukan oleh Prof. Muladi S.H. sekitar tahun 1985[2], hampir 50% napi mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan yang seharusnya. apabila dihubungkan dengan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, tentu angka ini akan semakin bertambah.

Keadaan yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. padahal, kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. beberapa putusan dianggap mengusi rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya. Ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.[3] Kondisi demikian sangatlah perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam peradilan, terutama putusan bebas, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan mendasar;

  1. apakah yang sebenarnya menjadi awal pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas?
  2. bagaimanakah hubungan antara pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dengan yurisprudensi?
  3. apakah solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam hal ini?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kasasi dan Alasan Mengajukannya

Kasasi berasal dari kata casser yang artinya memecah. Lembaga Kasasi berawal di Prancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut conseil du Roi. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang – undang dan kekuasaan kehakiman.[4]

Lembaga kasasi tersebut lalu diaplikasikan di negeri Belanda yang kemudian masuk ke Indonesia. pada asasnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan dalam bukunya[5] bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding/tinggi .

Selama ini banyak orang keliru menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat tiga. Pemeriksaan tingkat kasasi itu sebenarnya bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan – putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan – pengadilan lain dalam perkara – perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan – peraturan dan undang – undang[6].

Siapa saja yang dapat mengajukan kasasi? Kasasi dapat diajukan oleh :

  1. pihak – pihak, yaitu terdakwa atau penuntut umum, pihak – pihak ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka pembatalan keputusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi itu;
  2. Jaksa Agung demi kepentingan hukum. jaksa agung menyampaikan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum ini tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum. menurut Yahya Harahap[7], ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi.

  1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar – benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar – benar dilakukan menurut ketentuan undang – undang.
  2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
  3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. kasasi hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan – persoalan hukum (rechtsvragen). Adapun persoalan – persoalan hukum itu adalah[8]:

  1. apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim atau
  2. ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum atau
  3. apabila hakim melampaui batas kekuasaan.

Apakah suatu hak itu mengenai persoalan hukum atau tidak diputus oleh Mahkamah Agung sendiri.

Dalam perundang – undangan Belanda, ada tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu;

  1. apabila terdapat kelalaian dalam acara;
  2. peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
  3. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang – undang.

Dalam undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan – alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal – pasal tertentu dari peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ini adalah dasar hukum yang sah bahwa suatu putusan hakim haruslah memuat alasan – alasan dan dasar – dasar putusan itu. Dalam tahun 1947 dan 1974, Hoge Raad membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan – alasan yang kurang cukup dan kelihatan di situ bahwa pidana yang dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan – alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut.

Berdasar alasan – alasan atau pertimbangan – pertimbangan yang ditentukan oleh undang – undang yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (vormverzuim) itu. Dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi kadang – kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang – undang (dalam hal ini khususnya yang tercantum pada Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman). Tidak / kurang adanya pertimbangan / alasan – alasan atau pun alasan – alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi[9].

Pasal 253 ayat (1) KUHAP dimuat beberapa alasan mengajukan kasasi, yaitu;

  1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
  3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus dilakukan menurut tenggang – tenggang waktu tertentu, yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum, dan kemudian harus disusul dengan mengajukan memori kasasi yang memuat alasan – alasan permohonan kasasi, dalam tempo 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut (pasal 245 dan 248). Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan di atas dilampaui, hak mengajukan permohonan kasasi dan hak menyerahkan memori menjadi gugur dengan sendirinya (pasal 246 ayat (2) dan pasal 248 ayat (4) KUHP).

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang – undang.

2.2 Pengertian Yurisprudensi

Di dalam suatu perkara di muka pengadilan yang memberikan keputusan dalam sengketa antara dua belah pihak, keputusan pengadilan itu berfungsi memberikan kepastian bahwa keputusannya itu adalah kaidah atau norma yang harus dipatuhi dalam perkara itu. Kekuatan keputusan pengadilan mengenai suatu perkara baru berlaku secara pasti setelah mendapat kekuatan tetap, artinya dikuatkan dalam perkara banding pada tahap pengadilan yang lebih tinggi atau karena lewatnya batas waktu untuk mengajukan banding.[10]

Dalam sistem hukum Indonesia, keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara yang diadili itu dan pihak – pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut. dengan perkataan lain, keputusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia mempunyai kekuatan yang terbatas pada perkara yang diputuskan. Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum walaupun bagi peristiwa atau pekara serupa. Hakim tak dapat membentuk peraturan – peraturan yang umum mengikat, mengakibatkan perbedaan inti antara undang – undang dan yurisprudensi.[11] Undang – undang bersifat abstracto, keputusan hakim konkreto. Ini berlainan dengan sistem hukum Inggris atau Amerika di mana keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara – perkara serupa lainnya (“rule of the binding precedent” atau “stare decisis”).

Kumpulan keputusan pengadilan mengenai perkara yang serupa atau yurisprudensi mengenai suatu jenis perkara sangat memperkuat arti keputusan pengadilan itu sebagai sumber hukum. walaupun dalam sistem hukum nasional Indonesia keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, namun paling tidak kumpulan keputusan pengadilan atau yurisprudensi demikian mempunyai kekuatan yang cukup meyakinkan (persuasive).[12]

Istilah jurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata ‘yurisprudentie’ dalam bahasa Prancis, yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan.[13]

R. Subekti mengartikan bahwa yurisprudensi sebagai putusan – putusan hakim atau pengadilan yang tetap atau dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan – putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap.[14] Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yurisprudensi mengandung beberapa pengertian.[15] Yurisprudensi dapat berarti setiap putusan hukum. tapi yurisprudensi dapat berarti pula kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan. Pada kesempatan lain, Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya. Dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan – keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan.

Menurut R. Soeroso[16], ada beberapa sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain.

1. pertimbangan psikologis. Keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

2. pertimbangan praktis. Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

3. pendapat yang sama. Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang lebih dahulu (terutama apabila isi dan tujuan undang – undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian) maka sudah wajarlah apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.

Dalam prakteknya, ada dua macam yurisprudensi.

1. yurisprudensi tetap.

Adalah keputusan – keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus – kasus yang sama. Jadi yurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan – keputusan yang serupa atau karena beberapa keputusan yang diberi nama standaardarresten, ialah keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan (arrest adalah keputusan MA dan standar adalah dasar atau baku). Dengan suatu standar arrest hakim secara prinsipal memberi suatu penyelesaian tertentu. Suatu hal yang telah lama membangkitkan keragu – raguan di dalam kalangan peradilan administrasi negara dan mereka yang mempunyai pekerjaan yang prinsipil. Oleh karenanya standaard arrest menjadi suatu pegangan yang kuat bagi kalangan pengadilan administrasi negara, sarjana hukum dan orang – orang yang bersangkutan dalam bidang hukum. bahkan sering kali merupakan suatu pegangan yang lebih kuat daripada suatu undang – undang, terutama apabila isi dari undang – undang yang bersangkutan sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial yang nyata.

2. yurisprudensi tidak tetap.

Adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap.

Pada dasarnya, yurisprudensi dipergunakan berdasar pada dua hal.[17] Yang pertama adalah dasar historis, yaitu ketika suatu yurisprudensi diikuti oleh umum karena sejarahnya. Dasar yang kedua adalah karena adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat undang – undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang – undang, maka yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang – undang. Dasar kedua ini merupakan akibat dari pasal 22 AB yang menyatakan:

“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan tidak menyebut, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena penolakan mengadili”.

2.3 Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas, menurut Yahya Harahap,[18] berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquital. Maksud dari terdakwa diputus bebas, adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Sementara itu, Harun M. Husein merumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[19]

Dasar seorang terdakwa diputus bebas tercantum dalam pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan dasar putusan yang berbentuk putusan bebas;

- dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;

- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Maksud dari terbukti secara sah, berarti terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, dan meyakinkan, yang berarti hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan pantas dijatuhi pidana penjara. Dalam hukum acara pidana memang yang penting selain memenuhi unsur dalam undang – undang juga adanya keyakinan dan perasaan adil hakim.[20]

Ditinjau dari segi yuridis, putusan bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

  1. tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

  1. tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Bila diteliti lebih lanjut, ketentuan pasal 183 memuat dua asas. Yang pertama, asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi akan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, pasal 183 juga mengandung batas minimum pembuktian , yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bila ditarik hubungan antara kedua asas yang diatur dalam pasal 183 dan dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1), putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

2) secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Apa yang diatur dalam pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat – syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP.[21] Di dalam KUHP, buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal – hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal – hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal – pasal KUHP[22] yang bersangkutan, hal – hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:

i. pasal 44 “(1) barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

ii. pasal 45 “ dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-919, 926, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

iii.pasal 48 “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.“ orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan pasal 48 orang yang melakukan perbuatan tadi tidak dijatuhi hukum pidana. Dalam keadaan yang seperti ini, orang tersebut secara mutlak dan objektif tidak mempunyai pilihan lain selain daripada mesti melakukan perbuatan itu. Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi, bukan semata – mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku.

Kesalahan itu ada, namun tidak semata – mata tanggung jawab terdakwa. Adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut membuat terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan tapi tidak ada kesalahan pada diri terdakwa.

iv.Pasal 49 “ barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

(2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.“ orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri atau self defence maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus diputus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar – benar dalam keadaan impossibilitas. Artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.

v. Pasal 50 “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana.

Itulah beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pemidanaan. Memang kalau semata – mata bertitik tolak dari pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian.

Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan, di samping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukannya dari pemidanaan dan tuntutan hukum.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan.[23] Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. hal ini ditegaskan dalam pasal 197 ayat (1) juruf k jo. Pasal 197 ayat (2).

Perintah pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan jasa penuntut umum, sesudah putusan diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah. Misalnya karena terdakwa masih dalam taraf penuntutan dalam perkara lain. Pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan terhadap seorang terdakwa yang diputus bebas;

- perintah pembebasan dari tahanan “segera” dilaksanakan jaksa sesudah putusan diucapkan, dan

- sekaligus pelaksanaan pembebasan dari tahanan itu:

a. jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan dimaksud

b. laporan pelaksanaan pembebasan dilampiri dengan surat pelepasan

c. laporan dan lampiran surat pelepasan, disampaikan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat – lambatnya dalam waktu 3×24 jam.

2.4 Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas – tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat maka pada tahun 1950 panitia de Monchy di Nederland telah membuat laporan tentang asas – asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu dari asas – asas ini adalah asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu, menurut HR, suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materiil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat formal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.[24]

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa izin yang telah diberikan kepada seseorang yang membangun supermarket tidak boleh ditarik kembali kendatipun ternyata kemudian lokasi supermarket itu diperlukan untuk kegiatan lain. Sebab bilamana izin sudah diberikan ternyata masih ada kemungkinannya untuk ditarik kembali berarti jaminan kepastian hukumnya tidak ada.

BAB III

OBYEK PENELITIAN

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah saya kemukakan di awal, yang menjadi objek penelitian saya adalah upaya kasasi terhadap putusan bebas yang diterima oleh Mahkamah Agung. isu Kasasi Atas Putusan Bebas memang selalu menjadi bahan bahan perdebatan. Salah satu cotoh isu kasasi atas putusan bebas yang paling terkenal adalah putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir. Para penasihat hukum Muchdi Pr menolak JPU mengajukan kasasi atas putusan tersebut karena berdasarkan KUHAP atas putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum.

Berdasarkan penelusuran sementara yang dilakukan atas putusan-putusan MA yang terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id untuk perkara korupsi saja setidaknya JPU pernah mengajukan kasasi atas putusan bebas sebanyak 38 kali, 12 diantaranya diterima dan dikabulkan oleh MA. berikut daftar putusan MA yang menerima dan mengabulkan kasasi atas putusan bebas :

Perkara korupsi:

1. 464 K/Pid/2005

2. 1144 K/Pid/2006

3. 1163 K/Pid/2005

4. 1384 K/Pid/2005

5. 1500 K/Pid/2006

6. 1528 K/Pid/2006

7. 1565 K/Pid/2004

8. 2010 K/Pid/2005

9. 2931 K/Pid/2006

10. 341 K/Pid/2006

11. 434 K/Pid/2001

12. 929 K/Pid/2004

Saat ini sedang dilakukan kajian terhadap masalah serupa dalam jenis-jenis perkara lainnya selain korupsi. sejauh ini telah ditemukan cukup banyak juga perkara pembunuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Data selengkapnya akan menyusul.

Perkara Penganiayaan:

1. 1219 K/Pid/2004

2. 1235 K/Pid/2004

3. 1237 K/Pid/2004

4. 1244 K/Pid/2004

5. 1245 K/Pid/2004

6. 1440 K/Pid/2001

Perkara Pembunuhan:

1. 1347 K/Pid/2005

2. 1562 K/Pid/2005

Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang:

1. 1073 K/Pid/2002

2. 2200 K/Pid/2005

3. 2 K/Pidsus/2008

Perkara Pemalsuan

1. 13 K/PID/2007

2. 1114 K/PID/2006

3. 1254 K/PID/2002

4. 1309 K/PID/2006

5. 1445 K/PID/2003

6. 1641 K/PID/2003

7. 1754 K/PID/2005

8. 1772 K/PID/2005

9. 1874 K/PID/2006

10. 2252 K/PID/2006

.Banyaknya pengajuan kasasi dalam putusan bebas yang diterima oleh Mahkamah Agung mencerminkan adanya suatu ketidakpedulian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Bagaimana dan mengapa hal ini terjadi akan dibahas lebih lanjut di bab pembahasan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hal yang Mengawali Pengajuan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Pada tanggal 15 Desember 1983 di bawah Majelis Hakim Agung, H. Adi Andojo Soecipto, S.H., Ismail Raharjo S.H., dan Ny. Karlinah Pamini Achmad Soebroto S.H. telah dikeluarkan putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid./1983 dalam tingkatan kasasi terhadap Raden Sonson Natalegawa, yang dalam diktumnya antara lain menyatakan :

“Menerima permohonan kasasi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Raden Sonson Natalegawa tersebut;

“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 7 Oktober 1982 No. 45/1982/P.T. Pidana dan putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 Februari 1982 No. 33/1981 Pidana Biasa.

Mengadili lagi:

Menyatakan, bahwa terdakwa: Raden Sonson Natalegawa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi”.

Menghukum terdakwa tersebut… dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Menetapkan, bahwa dalam menjalankan hukuman tersebut lamanya terdakwa dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman tersebut.

Memerintahkan terpidana untuk ditahan.”

Putusan Mahakamah Agung tersebut, khususnya mengenai perkara – perkara permohonan kasasi atas putusan bebas, baik sebelum ada keputusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun sesudah dikeluarkan putusan, telah menimbulkan beberapa pemikiran, pendapat mengenai persoalan apakah putusan kasasi itu adalah appelabel ataupun kasabel dan selanjutnya dapat menimbulkan permasalahan tambahan tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, khususnya setelah diajukan permohonan grasi.

Sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkatan kasasi dalam kasus Natalegawa, telah diajukan beberapa pandangan mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang dikatakan agak problematis sifatnya, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang agak bervariasi sifatnya.

Kasus Natalegawa, sebagai suatu refleksi dari Ilmu Hukum mengenai putusan bebas yang dibanding dan dikasasikan menurut KUHAP atau sebelumnya menghasilkan beberapa hal;[25]

· terhadap putusan bebas Natalegawa tersebut, Jaksa mengajukan permintaan banding pada Pengadilan Tinggi di Jakarta, dengan menyatakan bahwa putusan bebas tersebut tidak murni sifatnya sebagaimana lazimnya ditempuh jalan untuk dapat diterima permintaan banding.

· Jaksa dalam memberikan alasan mengenai putusan tidak murni tidak atau kurang menjelaskan pengertiannya tentang yang berkisar sekitar kurang tepatnya penafsiran dari tuduhan ataupun ditinggalkan dasar tuduhan oleh putusannya, ataupun yang merupakan suatu putusan “1th” (lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung.

· Pengadilan Tinggi dalam menghadapi kenyataan tidak adanya penjelasan oleh Jaksa mengenai putusan bebas tidak murni tidak wajib mengutarakan dimana letaknya sifat putusan tidak murni. Karenanya, Pengadilan Tinggi dalam kasus putusan bebas terhadap Natalegawa dalam permintaan banding Jaksa semestinya tidak menerima permintaan banding. Tidak diterimanya permintaan banding oleh jaksa akan mengakibatkan pokok persoalan dalam tuduhan atau putusan tidak dimasuki oleh Pengadilan Tinggi.

· Suatu pendapat, bahwa putusan bebas – sesudah berlaku KUHAP sama sekali tidak dapat dibandingkan/dikasasikan dan seolah – olah tidak lembaga hukum, seperti bebas tidak murni, “1th” yang terselubung, akan menyimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak boleh menerima permintaan banding terhadap putusan bebas, seperti halnya dengan kasus Natalegawa.

· Persoalan Natalegawa, apabila dilanjutkan dalam tingkatan kasasi akan menghadapkan Mahkamah Agung yang pernah menggariskan yurisprudensi, bahwa permohonan – kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat diterima, jika tidak disertai dengan alasan, bahwa putusan bebas tidak murni sifatnya dan bahwa putusan bebas itu didasarkan atas tafsiran yang kurang tepat ataupun kurang benar.

Mahkamah Agung, pada awalnya menyatakan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan, bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan – keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1974 No. 69 K/Kr/1973).

Oleh Mahkamah Agung, dengan putusannya 1974 di atas, permohonan kasasi terhadap putusan bebas dari tuduhan oleh Jaksa tidak dapat diterima berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karena Jaksa tidak dapat mengajukan alasan bahwa pembebasan tersebut adalah tidak murni sifatnya ataukah karena tidak dapat diajukan bahwa ia merupakan suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung sifatnya.

Berdasarkan atas yurisprudensi tersebut maka Mahkamah Agung dalam menghadapi putusan bebas dalam tingkatan kasasi, yang umunya initiatif di tangan jaksa, semestinya harus menyatakan bahwa permohonan kasasi itu tidak diterima.

Justru karena putusan bebas murni itu adalah tidak kasabel, maka diperkembangkan oleh Yurisprudenai dan Ilmu Hukum, bahwa permohonan kasasi yang didasarkan atas putusan yang tidak murni ataupun merupakan suatu “1th” yang terselubung masih dapat diajukan sebagai dasar ataupun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi.[26]

Waktu itu, secara Mutatis Mutandis, putusan bebas dalam tingkatan kasasi, seperti tersebut diatas, dapat diperlakukan dalam pemeriksaan banding, yang menyatakan bahwa hanyalah putusan bebas (murni) adalah tidak appelabel. Pada saat sebelum KUHAP berlaku, dalam tingkatan banding masih dapat diajukan alasan oleh Jaksa bahwa putusan bebas adalah tidak murni, terselubung sifatnya, ataupun dimana diajukan alasan bahwa putusan “1th” adalah terselubung sifatnya.

Mahkamah Agung, dalam perkara Natalegawa tersebut pula membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan yang selanjutnya telah membatalkan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri, dengan mengemukakan alasan atau pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas dasar Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni salah menerapkan pasal 67 KUHAP yang menyatakan, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, dan pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya permintaan banding yang bukan merupakan putusan bebas yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri.”

Dengan menyebut pasal 67 KUHAP, lalu membatasi diri pada putusan bebas yang tidak dapat dibandingkan, kemudian dengan menyebut pasal 233 ayat (2) KUHAP, tampaknya Mahkamah Agung hendak menyatakan, bahwa putusan bebas ex pasal 67 KUHAP adalah tidak appelabel dan bahwa ini disebabkan karena panitera dilarang untuk menerima permintaan banding terhadap putusan perkara bebas.

Dalam perkara Natalegawa, putusan bebas dari Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan oleh Jaksa kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dengan menyandarka diri pada pasal 67 dan pasal 233 KUHAP, tanpa memberikan kesempatan untuk mengajukan alasan bahwa putusan bebas tersebut adalah tidak murni.

Di tingkatan ketiga, sewaktu Mahkamah Agung menghadapi permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Ronson Natalegawa tersebut dalam putusan yang memidanakannya, Mahkamah Agung memandang pula bahwa permintaan banding dahulu oleh jaksa terhadap putusan bebas dan dipandang ditujukan kepada Mahkamah Agung dapat diterima, dengan alasan bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya.

Tampaknya terdapat suatu konstruksi prosedural dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa permohonan banding oleh Jaksa terhadap putusan bebas seharusnya tidak diterima, sedangkan dalam tingkatan kasasi Mahkamah Agung masih dapat menerimanya dengan alasan, bahwa putusan bebas itu tidak murni sifatnya.[27]

In casu, permohonan Jaksa untuk naik banding terhadap putusan bebas tersebut seharusnya dipandang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat kita simpulkan dari pertimbangan – pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang – undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara adil, yang berarti demi melaksanakan tugas itu, yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.”

Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pertimbangan:

“…. Mahkamah Agung menganggap adil apabila apa yang diajukan jaksa yakni mengajukan keberatan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan ke Pengadilan Negeri harus diartikan sebagai ditujukan ke Mahkamah Agung.”

Dalam pertimbangan – pertimbangan selanjutnya pula dinyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Natalegawa mengenai keberatan – keberatan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi harus dianggap sebagai pemohon kasasi disamping pemohon kasasi jaksa yang mengajukan keberatan putusan bebas oleh Pengadilan Negeri.[28]

Pada pertimbangan selanjutnya disebutkan bahwa ketika mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkatan kasasi mengenai putusan bebas, tampaknya Mahkamah Agung, sesuai dengan yurisprudensi yang ada, masih memungkinkan diajukan alasan, bahwa putusan bebas adalah tidak murni. Putusan bebas murni sebaliknya adalah sama sekali tidak kasabel seperti yang dinyatakan oleh pasal 244 KUHAP. Dinyatakan antara lain dalam pertimbangan:

“Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima.”

Selanjutnya dikemukakan dalam pertimbangan, mengenai putusan bebas yang tidak murni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur – unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur – unsur non – juridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam kasus Natalegawa, Mahkamah Agung dalam tingkatan kasasi sekali lagi tetap menggariskan suatu yurisprudensi yang pernah dituangkannya dalam putusannya tahun 1974 diatas, bahwa putusan bebas yang murni adalah tidak kasabel, sedangkan masih terbuka bagi suatu alasan untuk menyatakan bahwa putusan pembebasan tidak murni masih dapat diterima dalam tingkatan kasasi.

Perkara Natalegawa, dapat disimpulkan, telah menjadi sebuah perkara yang menjadi awal mula pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

4.2 Hubungan Kasasi Dalam Putusan Bebas dengan Yurisprudensi

Meski secara yuridis normatif tindakan jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas melanggar undang – undang, dalam hal ini KUHAP, akan tetapi hal ini tetap ada dalam praktek. ada beberapa alasan Jaksa/Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas antara lain :

1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Judexfactie) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP ;

2) Cara mengadili yang dilakukan Judexfactie tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;

3) Putusan Judexfactie bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan “bebas tidak murni”.

Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, “ Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi ”. Intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di dalam pasal 244 KUHAP, karena TPP KUHAP yang merupakan produk Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UU No. 10 tahun 2004 telah ditetapkan tata urutan peraturan perundang – undangan Indonesia, yaitu :

1) UUD 1945 ;

2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu)

5) Peraturan Pemerintah ;

6) Peraturan daerah ;.

Yurisprudensi dalam putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas “opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak.

Meski begitu, praktek pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tetap berlangsung dan didukung oleh banyak ahli hukum. alasannya, menurut Yahya Harahap,[29] karena terlampau riskan memberi keluasan yang tidak terbatas bagi pengadilan tingkat pertama sehubungan dengan putusan bebas. Seolah – olah pengadilan tersebut berada dalam kedudukan tingkat pertama dan terakhir karena putusan bebas yang diambilnya tidak dapat diuji oleh instansi manapun. Dalam kondisi sekarang, hal ini dapat merangsang para hakim tingkat pertama untuk bertindak menyalahgunakan wewenang, sebab sekali perkara itu diputus bebas, “sudah final”, tidak dapat diuji lagi serta diubah lagi, karena bila dipaksakan berlaku asas nebis in idem. Bukankah hal seperti ini memberi peluang yang lebar untuk memperjualbelikan hukum kepada terdakwa yang mampu? Atas pertimbangan inilah maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung mengambil sikap terhadap putusan bebas mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta kasasi. Langkah untuk itu telah diambil Departemen Kehakiman dalam angka 19 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 – PW.07.03 tahun 1983. angka 19 lampiran tersebut memberi pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu, tetap bertitik tolak dari ketentuan pasal 67 dan pasal 244. dari kedua ketentuan pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan yakni:

i. terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”.

ii. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”.

iii. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Beberapa saat kemudian lahirnya yurisprudensi perkara Natalegawa yang menerapkan pedoman yang disebut dalam angka 19 Lampiran. Seperti yang telah diuraikan di subbab sebelumnya, ada beberapa pertimbangan dalam putusan ini. apa saja pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang terkandung dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut;

· memang benar pasal 244 KUHAP telah menegaskan, putusan terakhir dari pengadilan lain yang berupa putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi;

· namun, Mahkamah Agung berpendapat, Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan menjaga agar semua hukum dan undang – undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, guna menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan bawahan itu.

Lebih lanjut dalam menentukan apakah suatu putusan bebas dapat dikasasi atau tidak, tampaknya Mahkamah Agung masih bertitik tolak dari jiwa yurisprudensi lama, yakni meninjau apakah putusan itu bebas murni atau tidak. Hanya terhadap putusan bebas yang tidak murni yang dapat diperiksa dan diputus dalam pengadilan kasasi.

Kalau diperhatikan pengertian putusan pembebasan yang bersifat tidak murni dalam putusan Mahkamah Agung ini, telah diperluas dari pengertian yang selama ini dianut oleh yurisprudensi lama. Perluasan pengertian tersebut dalam urusan ini, telah meliputi pelanggaran batas wewenang yang bukan hanya melampaui batas wewenang dalam arti kompetensi absolut dan relatif, tetapi meliputi unsur – unsur nonyuridis. Artinya jika putusan pembebasan didasarkan pada alasan – alasan di luar hukum atau undang – undang, berarti pengadilan dalam mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya.[30]

Memasukkan unsur – unsur nonyuridis dalam putusan, dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas wewenang. Akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak bersifat pembebasan murni. Barangkali contoh yang paling mudah menanggapi makna pertimbangan yang tidak berupa unsur nonyuridis ialah pembebasan terdakwa didasarkan atas alasan pertimbangan politik, perikemanusiaan, agama, dan sebagainya. Pemasukan unsur politik, perikemanusiaan atau agama menurut keputusan tadi, harus dianggap unsur nonyuridis, dan hal ini berarti pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas dianggap melampaui batas wewenangnya. Putusan bebas itu harus dianggap tidak bersifat murni.

Dalam yurisprudensi lama masalah pembebasan murni boleh dikatakan hanya berkisar pada masalah penilaian pembuktian dan lingkungan hukum atau peraturan perundang – undangan.[31] Dari kedua titik tolak itu lahirlah pengertian pembebasan tidak murni atau verkapte vrijspraak dan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak murni atau verkapte onslag van rechts vervolging. Menurut yurisprudensi lama:

· suatu putusan dianggap tidak bersifat pembebasan murni atau verkapte vrijspraak apabila amar putusannya menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, padahal amar putusannya seharusnya membebaskan terdakwa.

· Suatu putusan diartikan sebagai pelepasan dari segala tuntutan hukum yang tidak murni, apabila pengadilan dalam amar putusannya menjatuhkan putusan bebas, padahal menurut semestinya harus berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Ada pendapat yang muncul bahwa pedoman petunjuk angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 tersebut bersifat contra legem atau bertentangan dengan bunyi undang – undang yang diatur Pasal 67 dan pasal 244 KUHAP. Yahya Harahap[32] berkata bahwa, meskipun secara redaksional angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat contra legem, Akan tetapi, tinjauan terhadap undang – undang bukan semata – mata dari bunyi redaksi, apalagi meninjaunya sebagai kalimat mati. Ia menekankan untuk tidak menjadikan KUHAP beku dan harus diterapkan secara dinamis.

4.3 Solusi Agar Tercipta Kepastian Hukum

Tak bisa dipungkiri, meskipun praktek pengajuan kasasi terhadap putusan bebas telah lazim terjadi, masih banyaknya pertentangan mengenai hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di pidang peradilan pidana di Indonesia. karena itu, diperlukan beberapa solusi.

1. Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP, maksudnya, yakni: bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang perlu dirumuskan secara tegas mengenai pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga adanya kepastian hukum sebagai landasan justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memperjuangkan hak – hak pencari keadilan.

2. Menghapus Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19) oleh karena dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ternyata berimplikasi terjadinya kerancuan hukum, yakni terjadinya ketentuan norma yang saling bertentangan (conflict of norm/geschild van normen) antara peraturan yang berada dalam tataran yang lebih rendah (Keputusan Menteri) ternyata mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam tataran yang lebih tinggi (mengenyampingkan ketentuan pasal yang ada dalam undang-undang, yakni Pasal 244 KUHAP). Kerancuan hukum lainnya sebagai implikasi diterapkannya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam penyelesaian upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (vrijspraak), yakni timbulnya berbagai interpretasi/multi tafsir dari berbagai kalangan, baik kalangan teoritisi, praktisi maupun masyarakat luas terhadap esensi yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (vrijspraak) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut.

Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. “ Untuk masa yang akan datang mestinya dilakukan reformulasi terhadap esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni bahwa Jaksa Penuntut Umum hendaknya diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

5.2 Saran

Pembentuk undang – undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal. Sebuah peraturan perundang – undangan seharusnya memenuhi minimal tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.[33] Filosofis maksudnya peraturan perundangan yang dibentuk harus sesuai dengan cita – cita masyarakat. Sosiologis maksudnya peraturan perundang – undangan yang dibuat harus senada dengan yang ada dalam masyarakat. Yuridis, maksudnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Landasan teknik perancangan juga diperlukan agar pada pasal tidak terjadi multitafsir. Keempat landasan inilah yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang – undang, terutama pembentuk KUHAP, sehingga tidak terjadi lagi kerancuan yang serupa dalam peradilan pidana di Indonesia.

Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait dengan kebijakan aplikasi kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), dalam praktek peradilan pidana yang akan datang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah direformulasikan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang merupakan landasan yuridis formal praktek acara pidana demi tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.


[1] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hlm. 347.

[2] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 272.

[3] Poentang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 6.

[4] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 297.

[5] Hadari Djenawi Tahir, Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.

[6] M. Karjadi & R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm 209.

[7] M. Yahya Harahap, Op.cit., Hlm. 539 – 542.

[8] M. Karjadi & R. Soesilo, Loc.cit.

[9] Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 298

[10] Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 57.

[11] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1954, hlm. 159.

[12] Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, Op.Cit., hlm. 58.

[13] Purnadi Purbacaraka, Perundang – undangan dan Yurisprudensi, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 55

[14] Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997, hlm. 8.

[15] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum….., Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 52.

[16] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 161

[17] Ibid, hlm. 164

[18] M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 347.

[19] Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108

[20] Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 100.

[21] Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Alasan Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1995, hlm. 217.

[22] Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.

[23] M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 350 – 351

[24] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 186.

[25] Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 154 – 155.

[26] Ibid, hlm. 160.

[27] Ibid, hlm. 162.

[28] Ibid

[29] M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 461.

[30] Ibid, hlm. 462.

[31] Ibid, hlm. 464

[32] Ibid

[33] Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang – Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 43.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s