perkawinan antar agama dan etnis

Assalamualaikum wr. wb..

tulisan di bawah ini adalah makalah hukum perselisihan (hukum antar tata hukum) yang mengangkat masalah mengenai perkawinan antar agama dan etnis (etnis cina dan sunda). tulisan ini tidak bermaksud SARA atau menyinggung etnis dan agama tertentu, karena dibuat semata – mata demi pendidikan.

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu terdapat karena banyaknya suku atau etnik. Setiap etnik berbeda dalam bahasa, agama, adat, istiadat, karakteristik dan identitasnya. Hal ini tentunya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perkawinan campur Cina – Sunda dijadikan obyek pada makalah ini. dalam kehidupan masyarakat Sunda, suatu keluarga tidak hanya mengikat pasangan yang melangsungkan pernikahan, mealinkan mengikat dua keluarga, bahkan dua kelompok kerabat. Masyarakat Sunda mengenal sistem kekerabatan yang disebut sa-bondoroyot. Prinsip dari sistem ini antara lain menempatkan setiap individu yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangan yang menikah adalah kerabat, yaitu dulur katalisan, melalui hubungan atau ikatan perkawinan salah seorang kerabatnya, maka semua orang yang terkait di dalamnya dapat disebut baraya, artinya kerabat. (Ambaretnani 1994:29)

Yang dimaksud dengan masyarakat Cina disini adalah masyarakat Cina di Indonesia, yaitu yang lahir atau cukup lama tinggal di Indonesia, bukan berasal dari kelahiran di luar negeri, karena pada batas – batas tertentu terdapat perbedaan situasi dan kondisi. Masyarakat Cina di Pulau Jawa secara garis besar dapat dibedakan antara cina totok dan peranakan. Cina totok adalah orang cina yang baru menetap di Indonesia selama satu atau dua generasi. Sedangkan cina peranakan adalah cina yang telah lama menetap di Indonesia, selama tiga generasi atau lebih dan telah melalui perkawinan campur atau amalgasi yang menghasilkan cina keturunan.

Perbedaan lamanya menetap dan perkawinan campuran dengan suku bangsa yang ada sangat berpengaruh pada nilai – nilai yang dianut. Orang cina totok lebih kuat memegang tradisi cinanya, yang berasal dari nenek moyangnya, sehingga segala perbuatannya juga memiliki ciri khas dibanding cina peranakan. Sedangkan pada orang cina peranakan nilai tradisi cina yang berasal dari nenek moyangnya telah meluntur, sehingga dalam hal tertentu kurang menonjol kekhasannya sebagai orang cina, namun pada hal – hal tertentu masih nampak kekhasannya.

Dalam membicarakan kebudayaan cina disini tidak begitu dipermasalahkan apakah itu budaya cina totok atau peranakan, melainkan diambil nilai – nilai rata – rata yang masih dianut dan mewarnai kehidupannya. Meskipun terdapat perbedaan tetapi keduanya memiliki akar budaya yang sama yang dapat dibedakan dengan budata etnik lainnya, khususnya dengan budaya etnik sunda.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk serta didukungnya oleh perubahan pola pikir yang menjadi lebih terbuka, membuat perkawinan campuran antara etnik sunda dan etnis cina peranakan pun menjadi lazim terjadi. Perbedaan nilai – nilai budaya dan agama yang dianut oleh kedua mempelai tak ayal menimbulkan permasalahan hukum antar golongan yang bila tidak di selesaikan akan menimbulkan konflik antar etnik.

2. Identifikasi Masalah

  1. hukum apakah yang akan dipergunakan bila seorang Wanita cina peranakan beragama kristen ingin menikah dengan laki – laki dari suku sunda yang beragama Islam?
  2. Bagaimana status anak mereka?

3. Landasan Teori

Di setiap perkawinan beda etnik, selalu ada permasalahan akan menentukan hukum mana yang tepat digunakan dalam penyelenggaraan perkawinan tersebut. hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu persoalan hukum perselisihan atau hukum antar tata hukum.

1. Hukum Perselisihan

* Hukum antar tata hukum atau hukum perselisihan, dibagi menjadi:

1. Hukum antar tata hukum Intern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda, baik lingkungan kuasa waktu, ruang, pribadi.

2. Hukum antar tata hukum Ekstern: keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjuk hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara pada satu waktu yang menunjukkan titik-titik pertalian dari dua negara atau lebih (Hukum Perdata Internasional).

* Dikembangkan oleh Logemann tentang gebieden yaitu lingkungan kekuasaan hukum

Hans Kelsen; tiap norma hukum memiliki 4 lingkungan kekuasaan:
- Lingkungan kekuasaan waktu (the sphere of time/ temporal sphere)—Hukum Antara Waktu
- Lingkungan kekuasaan ruang/tempat (territorial sphere) — Hukum Antara Tempat
- Lingkungan kekuasaan pribadi (personal sphere) — Hukum Antar Golongan
- Lingkungan kekuasaan soal (material sphere)

· Macam – Macam Hukum Perselisihan:
Hukum Antar Waktu (HAW)
Adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa waktu dan soal
Contoh: tahun 1964 ada UU lalu lintas devisa; penduduk Indonesia dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa izin. Sekarang tidak berlaku lagi, dengan adanya UU devisa baru thun 1976

· Hukum Antar Agama

Adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan hukum apakah atau hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum bertaut dua sistem hukum atau lebih disebabkan melibatkan orang – orang yang berlainan agama.

· Hukum Antar Tempat (HAT):
Adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa ruang
Misalnya: seorang laki-laki dari Palembang menikah dengan perempuan Sunda; ada adat yang berbeda

· Hukum Antar Adat

Kesemua kaidah hukum yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku, apabila dalam suatu persitiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan karena berlainan daerah dalam suatu negara.

· Hukum Antar Golongan (HAG)
Adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi
Misalnya; dalam masa Hindia Belanda; terdapat golongan penduduk Indonesia; ada perbedaan golongan penduduk dengan peraturan hukum yang berbeda

· Penggolongan Penduduk Masa Hindia Belanda:
Berdasarkan pasal 163 IS bahwa penduduk hindia belanda, dibagi menjadi:
Golongan Eropha, yaitu orang-orang belanda dan eropa yang buka belanda — bagi mereka berlaku BW
Golongan Timur Asing, yang dibagi menjadi golongan Tionghoa yaitu Cina — — berlaku bagi mereka BW kecuali dalam masalah perkawinan dan adopsi; dan non Tionghoa seperti Arab, Pakistan dll. — berlaku bagi mereka BW kecuali dalam masalah perkawinan dan kewarisan
Golongan pribumi yaitu penduduk hindia belanda (Indonesia) asli, berlaku bagi mereka hukum adat.
Hukum Antar Agama (HAA) termasuk dalam Hukum Antar Golongann
Mislanya GHR (Gemende Huwelijken Regeling/ Regeling op de Gemende Huwelijken)— peraturan perkawinan beda agama

2. Perkawinan

· Pengertian Perkawinan

· menurut Goode (1991:64), “perkawinan” membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru.

· Upacara perkawinan merupakan suatu ritual peralihan (rites de passage) bagi setiap pasangan, setiap pemuda dan pemudi dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak – hak dan kewajiban baru.

· Perkawinan pada pokoknya terjadi dalam dua cara, yaitu secara endogami dan eksogami.

o Endogami : perkawinan dengan orang dalam kelompoknya sendiri (satu kelas, kampung, suku dan agama).

o Eksogami : perkawinan dengan seseorang di luar kelompoknya sendiri (antar kelas, antar kampung, bahkan antar suku dan agama). Perkawinan secara eksogami itulah yang melahirkan istilah perkawinan silang.

· Pengertian Perkawinan Campuran dan Permasalahan umum

Perkawinan campur menurut Cohen 1979 (Hariyono 1993:102), perkawinan yang berlangsung antara individu dari kelompok etnik yang berbeda yang lazimnya disebut amalgamasi.

Adanya batas etnik yang ditandai oleh identitas masing – masing kelompok menyebabkan perkawinan antara suku di Indonesia tidak mudah dilakukan. Hal ini sering mendapat kesulitan, antara lain disebabkan oleh adanya anggapan jika seseorang menikah dengan orang di luar sukunya sendiri akan memerlukan waktu yang lama untuk mengadakan penyesuaian – penyesuaian. Sementara itu, kalau seseorang menikah dengan orang dalam lingkungannya sendiri, tidak akan ada masalah dengan proses penyesuaiannya.

Selain itu adanya keengganan seseorang menikah dengan orang lain di luar lngkungan suku bangsanya sendiri karena adanya perbedaan bahasa. memang, antara etnis cina peranakan dengan suku sunda sama – sama dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tidak jarang terjadi, jika salah satu pihak bercakap – cakap dengan temannya atau kerabatnya yang menggunakan bahasa sukunya sendiri, maka pihak pasangannya itu merasa tersinggung. Sulitnya terjadi perkawinan antar suku ini juga kadangkala didasari streotip yang berlebihan, dimana ada pihak tertentu merasa bahwa hanya orang dalam sukunya atau kelompoknya sendirilah yang lebih pantas menikah dengannya, sedangkan orang di luar sukunya dianggap tidak pantas. Dalam hal ini biasanya terjadi identitas suku yang dibuat – buat.

Menurut pendapat Tandililing (1993:15,32) ada beberapa alasan lain yang sering mempersulit berlangsungnya perkawinan antar suku, antara lain:

1. ekonomi, latar belakang status ekonomi tidak jarang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam arti orang itu hanya akan menikah dengan seseorang yang latar belakang status ekonominya sudah mapan. Bukan hanya yang bersangkutan yang bersifat demikian, tetapi juga pihak orang tua dan kerabat lainnya. Sebaliknya, ada pihak yang tingkat status ekonominya lebih tinggi karena khawatir dia akan dijajah nanti oleh pasangannya dalam rumah tangga.

2. agama, banyak diantara pasangan muda – mudi sering tidak dapat melanjutkan hubungan mereka dalam suatu rumah tangga karena adanya perbedaan agama yang dianut oleh masing – masing pihak. Diantara mereka sendiri banyak pertimbangan yang menjadi alasan apabila hubungan itu dilanjutkan dalam suatu perkawinan. Pertimbangan yang paling mencolok adalah tentang proses penyesuaian dari agama yang satu dengan agama lainnya. Kalaupun mereka yang berbeda agama ini berhasil memasuki perkawinan dan membentuk suatu rumah tangga, masalah yang dikhwatirkan muncul dari kedua belah pihak yang akan muncul, yaitu dampak psikologis yang diakibatkan oleh adanya tawar-menawar dan tarik-menarik tentang suatu agama yang harus dianut.

3. adat-istiadat, latar belakang keluarga dengan adat istiadat masing – masing suku tidak jarang pula menghambat berlangsungnya perkawinan antar suku itu. Sebagai contoh ada suku tertentu yang harus mengunggulkan anak laki – laki di dalam keluarganya, atau seorang suami dari kelompok etnik tertentu yang selalu mengekang istrinya. Atau bisa juga karena adanya upacara – upacara adat, baik dari segi tata caranya yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman modern maupun pengorbanan materi yang cukup besar sebagai akibatnya. Tidak jarang seseorang yang mengurungkan niatnya untuk kawin dengan orang yang berasal dari kelompok etnik lain seperti itu.

4. politik, perbedaan orientasi politik diantara kedua suku yang berbeda kadangkala merupakan masalah pokok berlangsungnya pembauran. Tidak mustahil akan muncul ketegangan hubungan diantara mereka jika perbedaaan itu terus menerus terjadi.

5. pemukiman tempat tinggal berjauhan yang tidak saling bergaul antar masyarakat, kurang adanya hubungan terjadinya perkawinan.

6. pendidikan, perbedaan latar belakang pendidikan masing – masing kelompok dalam masyarakat dapat juga menghambat berlangsungnya perkawinan, dalam arti, ada pihak tertentu yang menghendaki dapat menikah dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, sehinga mereka yang lebih rendah dianggap tidak pantas dan tidak membanggakan. Tetapi tidak jarang pula terjadi orang yang lebih rendah pendidikannya tidak ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, karena khawatir kalau – kalau dalam rumah tangga nanti dia akan selalu menguasai dirinya.

Namun tidak berarti bahwa dengan alasan – alasan seperti tersebut diatas tidak pernah terjadi perkawinan antar suku. Barth 1969 (dalam Tandaililing 1993:31), menyebutkan bahwa apabila orang – orang dengan budaya yang berbeda interaksi diharapkan perbedaan – perbedaan yang timbul akan berkurang, sebab interaksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai atau dengan kata lain, harus ada budaya yang sama atau umum. Jadi yang ingin dikatakan bahwa masing – masing pihak lebih cenderung menikah dengan sesama sukunya ketimbang dengan suku lain khusunya keturunan cina dengan pribumi.

Tampaknya, orang – orang keturunan cina di beberapa daerah dipandang oleh penduduk asli setempat sebagai ekslusif (terutama dlm bidang ekonomi), sehingga kurang membaur dengan masyarakat di sekitarnya. Sementara dari pihak etnis cina, ada pandangan yang berkembang bahwa perkawinan dengan non cina itu sebenarnya merusak tata hubungan kekerabatan bagi keluarga keturunan cina. Mereka memandang remeh pihak keluarga non cina, sehingga tidak jarang jika ada keturunan cina yang menikahi orang sunda diasingkan oleh kerabat keluarganya sendiri. Hal ini mengundang masalah yang lain. Secara psikologis terjadi hambatan karena perbedaan religi, kemampuan ekonomi, maupun karena perbedaan sosial budaya. oleh karena itu maka perkawinan tersebut seolah – olah dianggap tidak sah.

Akan tetapi, betapapun kecilnya rasa nyaman yang timbul dalam perkawinan tersebut, dapat mempermudah mereka bergaul karena adanya interaksi yang terjadi secara kontinu diantara mereka, memberi peluang untuk membina saling pengertian kedua belah pihak. Yang jelas merupakan mediator kedua belah pihak, keluarga dan masyarakat adalah anak keturunan perkawinan tersebut. anak keturunan kawin campur secara fisik lebih menarik, sehingga kans untuk menikah lagi dengan keturunan cina lebih besar.

Wawasan dari keturunan tersebut lebih luas karena dilahirkan dari dua kebudayaan yang berbeda. Laki – laki cina yang menikah dengan wanita sunda menganggap pernikahannya sebagai suatu hal yang menguntungkan, ketimbang menikah dengan wanita keturunan cina sendiri. Secara politis keturunan cina dapat berlindung di balik orang sunda, karena mempunyai keunggulan sebagai orang pribumi. Dari segi ekonomi, terjadi suatu simbiotik yaitu saling menguntungkan. Orang sunda dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan keterampilan berdagang, sementara orang cina memerlukan perlindungan dan keamanan.

Menurut pendapat Harsoyo (1967:129), perkawinan campur atau perkawinan antar suku bangsa (golongan) sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi sosial ekonomi juga perkawinan campur merupakan wadah kecul dari Bhineka Tunggal Ika bagi penduduk Indonesia yang pluralis.

Bentuk perkawinan campur yang terjadi di kalangan orang cina baik totok maupun peranakan, kawin dengan orang pribumi atau di luar sukunya (intermarriage) telah terjadi sejak awal kehadiran migran orang Cina di daerah Pasundan (Jawa Barat) sudah sejak zaman penjajahan Belanda.

PEMBAHASAN

Pernikahan orang sunda beragama islam dan orang cina beragama kristen merupakan salah satu kasus hukum perselisihan, karena melibatkan dua orang yang status hukumnya berbeda. Selain berbeda suku, mereka juga berbeda agama.

untuk menentukan hukum mana yang akan dipergunakan dalam hubungan hukum ini, kita harus menentukan dulu titik taut. Titik taut adalah bertemunya dua kaidah atau dua sistem hukum yang pada mulanya terpisah dan berbeda. Disebabkan berbagai faktor, dua atau lebih kaidah atau sistem hukum bertemu pada satu titik singgung.

Fungsi titik pertautan yang pertama adalah sebagai metode dalam rangka menelusuri indikator – indikator untuk dapat menentukan apakah sesuatu hubungan hukum diantara subjek – subjek hukum dapat digolongkan sebagai hubungan hukum dalam konteks hukum perselisihan. Titik pertautan ini disebut sebagai titik pertautan primer / titik pertautan pembeda. Disebut dengan titik taut pembeda karena tugas titik taut primer ini untuk membedakan bahwa suatu hubungan hukum yang ada termasuk hubungan hukum dalam konteks Hukum Perselisihan atau bukan. Untuk dapat membedakan suatu hubungan hukum demikian itu, tentu saja harus dilihat masing – masing indikatornya, masing – masing sebagai berikut:

a. Titik Pertautan Primer dalam Hukum Antar Golongan adalah golongan rakyat. maksudnya, apabila para pihak atau subjek – subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu berasal dari golongan yang berbeda, maka sudah dapat ditentukan bahwa hubungan hukum tersebut termasuk hubungan hukum antar golongan. Sebagai contoh, pada tahun 1921 seorang dari golongan Pribumi membeli sebuah mobil dari seseorang yang termasuk golongan Eropa. Jual beli mobil yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda golongan rakyatnya itu dapat dipastikan sebagai hubungan hukum antar golongan. Hal ini disebabkan tidak hanya subjek hukum pelaku jual belinya yang berbeda golongan rakyat, melainkan objek jual beli pun menjadi indikator, karena mobil ketika itu masih merupakan barang mewah yang pemiliknya sebagian besar orang – orang dari golongan eropa. Kalau pun ada golongan rakyat pribumi yang memilki mobil, barangkali masih sebatas pada kaum bangsawan dan kelompok ningrat yang dekat dengan kekuasaan kolonial Belanda pada waktu itu.

b. Dalam hukum antar agama, yang menjadi titik pertautan primer adalah agama yang dianut masing – masing subjek pelaku hubungan hukum. oleh karena itu, dalam konteks hubungan hukum antar agama, golongan rakyat justru tidak berpengaruh karena yang menjadi pembedanya adalah faktor agama dari subjek – subjek hukum bersangkutan. Sebagai contoh, pada tahun 1932 seorang laki – laki etnis arab melakukan pernikahan dengan wanita dari etnis cina bergama kristen. Kedua subjk hukum yang menikah itu kalau dilihat asal – usul golongan rakyat, mereka sama – sama termasuk golongan rakyat Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), tetapi dalam hal hubungan hukum antar agama, pernikahan mereka tergolong pernikahan antar agama yang menjadi kompetensi Hukum Antar Agama.

c. Hukum Antar Adat, yang menjadi Titik Pertautan Primer adalah adat atau hukum adat daerah asal dari subjek – subjek pelaku hubungan hukum. dalam kaitan ini tentu saja hubungan hukum antar adat hanya dapat berlangsung di kalangan golongan rakyat pribumi. Contohnya, seorang laki – laki etnis jawa yang tinggal di Aceh, pada tahun 1935 dia bermaksud mengangkat seorang anak aceh. Dalam konteks kasus hipotesis itu, karena mengangkat anak termasuk peristiwa hukum yang membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, maka asal usul serta latar belakang adat istiadat atau hukum adat dari subjek – subjek dalam hubungan hukum semacam itu merupakan titik pertautan pembeda. Di sini dapat disaksikan bahwa baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat tersebut keduanya berasal dari golongan rakyat pribumi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara orang cina beragama kristen dan orang sunda beragama islam hubungan hukumnya termasuk ke dalam hukum antar agama dan hukum antar adat. Hal ini bisa dilihat dari indikator :

1. perbedaan agama. Hal ini merupakan titik taut primer yang paling menonjol, karena perbedaan kepercayaan antara dua orang yang melakukan suatu hubungan hukum adalah salah satu dasar terjadinya hukum antar agama. Bila agama masing – masing subjek hukum berbeda, maka sudah dapat dipastikan bahwa ini tergolong kepada permasalahan hukum antar agama. Masalah hukum agama mana yang akan dipergunakan, itu bergantung pada titik taut sekunder.

2. perbedaan suku. Setelah merdeka, indonesia tidak lagi menganggap pasal 131 IS berlaku. Tidak ada lagi pembagian golongan pada masyarakat, semua dianggap sama sebagai warga negara indonesia. meski begitu, di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda – beda sesuai dengan daerah tinggal mereka. Dalam setiap suku bangsa tersebut terdapat hukum adat masing – masing yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya bila ingin tetap diakui sebagai anggota masyarakat. pada kasus ini kita temukan bahwa kedua subjek hukum berasal dari etnis yang berbeda, sehingga mereka pun memiliki aturan yang berbeda dalam lingkungannya.

Setelah diketahui melalui titik taut primer bahwa kasus ini termasuk ke dalam konteks Hukum Perselisihan, barulah kita tentukan hukum mana yang berlaku. Untuk menentukan hukum mana yang akan dipergunakan dalam hubungan hukum ini, kita lihat dari titik taut sekunder, atau titik taut penentu.

Berikut merupakan hal – hal atau faktor – faktor apa saja yang dapat menjadi penentu hukum yang akan digunakan dalam suatu hubungan hukum.

i. kehendak atau maksud dari para pihak, faktor ini menjadi penting dalam menentukan hukum yang akan digunakan pada suatu hubungan hukum dalam konteks hukum perselisihan. Para pihak (Partijen) dengan kebebasan memilih dan berkehendak yang dimilikinya dapat menentukan secara bersama – sama hukum mana yang akan digunakan atau berlaku dalam hubungan hukum yang mereka lakukan. Dalam kaitan kehendak para pihak ini dapat diartikan juga bahwa para pihak secara bersama – sama dapat saja atas kehendak mereka menyepakati sekaligus menentukan apakah hukum yang berlaku bagi pihak mitranya yang akan menguasai hubungan hukum mereka.

ii. Pilihan hukum, di sini titik beratnya diletakkan pada masalah upaya para pihak untuk memilih hukum pihak ketiga. Artinya, pilihan tidak ditujukan kepada hukum yang berlaku bagi dirinya maupun hukum yang berlaku bagi mitranya. Sebab hal itu tercakup pada poin “a” di atas, yakni kehendak dan maksud para pihak. Umpanya, dalam hal perjanjian jual beli mobol yang dilakukan oleh dua orang yang termasuk golongan rakyat pribumi. Apabila untuk jual beli mobil yang dilakukan pada tahun 1915 orang – orang pribumi tadi memilih kaidah hukum yang terdapat pada buku III (burgerlijk wetboek/ BW) itu berarti pihak – pihak yang adalah golongan rakyat pribumi tersebut telah melakukan pilihan hukum ke arah hukum perdata barat (BW).

iii. Milieu atau lingkungan, maksudnya adalah lingkungan tempat berlangsungnya hubungan hukum. sebagai contoh, pada tahun 1931 seseorang dari golongan eropa datang dan membeli hasil – hasil pertanian kepada para petani di pangalengan. Dalam hal semacam itu, hukum yang akan digunakan dalam jual beli hasil pertanian tersebut adalah hukum adat jawa barat, karena pihak pembeli yang orang eropa itu yang datang dan masuk ke dalam lingkungan para petani yang adalah golongan pribumi. Sebaliknya, tatkala pak haji usman, orang dari majalaya datang ke sebuah yoko orang eropa di braga weg (sekarang jalan braga) ketika itu tahun 1929 untuk membeli grammofoonplaat, sudah dapat dipastikan kalau jual beli grammofoonplaat tersebut akan dikuasai oleh hukum perdata barat (BW). Hal ini tidak lain disebabkan karena faktor lingkungannya, di mana orang pribumi yang datang dan melakukan hubungan hukum di lingkungan orang – orang eropa. Di sini tampak bahwa faktor lingkungan tempat berdomisilinya orang – orang telah menjadi faktor penentu bagi hukum yang akan berlaku dalam siatu hubungan hukum. faktor ini pada dewasa ini sudah menjadi sejarah, tak dipergunakan lagi.

iv. Kedudukan masyarakat yang jauh melebihi dari salah satu pihak ini sungguhnya bercorak diskriminatif, namun realitasnya masih dijumpai hingga saat ini. jadi, pihak yang merasa lebih tinggi derajatnya memberikan kontrak pada pihak yang lain, dan pihak tersebut dianggap telah menerima dengan baik isi perjanjian tersebut. contohnya adalah perjanjian kredit dengan bank.

Dengan melihat faktor – faktor di atas, dapat kita analisis kira – kira hukum yang mana yang berlaku pada perkawinan lelaki cina beragama kristen dengan wanita sunda beragama islam.

1. tergantung pada kehendak pihak. Dalam undang – undang perkawinan Indonesia No. 1 th 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan sah bila sesuai dengan ketentuan agama masing – masing. pada kasus ini, baik sang lelaki maupun sang wanita sama – sama dilarang agamanya untuk menikah dengan orang beda agama, yang berarti bila mereka tetap menikah, pernikahan mereka tetap akan dikategorikan tidak sah. Pernikahan mereka akan berlanjut bila saja salah satu dari mereka pindah agama, sehingga sama dengan agama pasangannya.

2. pilihan hukum, hukum yang digunakan karena pihak ketiga. Saya pernah membaca di salah satu literatur, kalau ada pernikahan beda agama, maka ada kantor cacatan sipil yang mau menikahkan asalkan istri mengikuti status hukum suami. Dalam kasus ini berarti mereka akan dinikahkan secara kristen. Akan tetapi, hal ini sangat jarang terjadi, karena biasanya kantor catatan sipil akan menolak pencatatan pernikahan beda agama.

Pada kasus perkawinan beda agama, karena di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama pun dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, meskipun dia sebenarnya lahir di dalam suatu pernikahan. Anak tersebut pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, bapaknya tidak memiliki kewajiban terhadap anak tersebut.

Bagaimana dengan agama? Karena dilahirkan oleh ibu yang beragama Islam, maka anak – anak itu pun otomatis menjadi beragama Islam. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Akan tetapi sering terjadi sang bapak memaksakan agamanya pada anak – anaknya. Bila hal itu terjadi, seharusnya anak diberikan kebebasan memeluk agama yang mana yang mereka yakini paling benar pada saat umur mereka 18 tahun. hal ini tentu saja dapat disesali, karena berarti selama 28 tahun mereka menjadi agnostik atau tidak beragama, padahal masa – masa tersebut adalah masa yang sangat penting dalam membangun karakter dan pengetahuan mereka tentang agama. Inilah salah satu kelemahan pernikahan beda agama yang paling dasar. Kecuali bila sejak awal sang ayah dan ibu sudah memiliki perjanjian akan agama yang dianut anak – anak mereka.

KESIMPULAN

Pernikahan lelaki cina beragama kristen dengan perempuan sunda beragama islam adalah suatu contoh perkawinan antar agama yang pada kenyataannya sangat sering terjadi di Indonesia. meski begitu, karena UU Perkawinan tidak mengatur pasal pernikahan beda agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah bila tidak sesuai dengan ketentuan agama masing – masing.

Status anak yang lahir dalam pernikahan beda agama adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Jadi mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Hanya ibunya yang berkewajiban membiayai dan menjamin kehidupan sang anak.

KOMENTAR

Menurut saya, penikahan beda agama seharusnya tidak dilakukan karena hanya akan menimbulkan kesulitan hukum semasa perkawinan. Bila pada perkawinan dua orang ada perbedaan yang sangat mendasar (kepercayaan), maka hal itu akan memicu kepada perselisihan yang tidak berujung. Bila seandainya masih tetap ingin menikah, maka salah satu pihak harus rela berpindah keyakinan demi pasangannya. Sering terjadi kasus ketika salah seorang mempelai pindah agama, pernikahan mereka malah diwarnai banyak keributan dan berakhir pada perceraian. Kalau begini rasanya sangat sayang bila kita berpindah keyakinan hanya demi memuaskan orang yang tidak ingin melakukan hal yang sama untuk kita. untuk itu sebaiknya bila ingin mencari pendamping hidup, carilah yang berkeyakinan sama dengan kita, agar kita tidak tersangkut pada kesulitan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Erom Djuhandar, Sosialisasi anak dalam lingkungan keluarga kawin campur cina – sunda di kelurahan cibadak kotamadya bandung. 1996. Thesis Program Pascasarjana UNPAD.
  2. Eman Suparman, Hukum Perselisihan. 2005. Refika Adiatama, Bandung.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s